SIAPA SAJA YANG BISA MENDAPATKAN KERINGANAN PEMBAYARAN UTANG? (DAMPAK COVID-19)

Posted on Updated on

 

Image by Mohamad Trilaksono from Pixabay

KRITERIA KREDIT ATAU PEMBIAYAAN YANG DAPAT DIRESTRUKTURISASI

Dalam mengantisipasi persoalan ekonomi yang akan muncul sebagai efek dari penyebaran Covid-19, Presiden Joko Widodo dalam suatu kesempatan pernah menyampaikan bahwa akan ada keringanan bagi para debitur dalam pembayaran utang.

Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul adalah:

Siapa yang berhak mendapatkan keringanan?

Bagaimana bentuk keringanan yang akan diperoleh debitur? Baca entri selengkapnya »

YANG MAU KERINGANAN PEMBAYARAN UTANG, INI DAFTAR BANK DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MEMBERIKAN RESTRUKTURISASI.

Posted on Updated on

Image by Bruno /Germany from Pixabay

Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Indonesia berpotensi akan mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada bank dan perusahaan pembiayaan.

Berkaitan dengan hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (“POJK Nomor 11/POJK.03/2020 ”).

Mengacu pada POJK Nomor 11/POJK/-3/2020, kriteria dalam pemberian keringanan adalah: Baca entri selengkapnya »

TIDAK ADA LOCKDOWN, HANYA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Posted on

Image by Alexey Hulsov from Pixabay

APA PERBEDAAN LOCKDOWN DENGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR?

 

LOCKDOWN, sebuah kata yang sangat viral seiring mewabahnya virus corona Covid-19. Indonesia sebagai negara yang terkena wabah corona tidak lepas dari polemik perlu atau tidaknya lockdown.

Sudah banyak ahli dan setengah ahli yang membahas tentang lockdown. Kali ini saya tidak perlu lagi mengulas apa itu lockdown, karena materi-materi itu sudah banyak tersedia di google.

Saya hanya akan menulis tentang fakta hukum saat ini yaitu sejak 31 Maret 2020, sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut “PP Nomor 21 Tahun 2020 ”).

Pada saat ini, di Indonesia tidak diberlakukan lockdown tetapi yang diberlakukan adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

APA PERBEDAAN LOCKDOWN DENGAN PSBB? Baca entri selengkapnya »

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) – Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

Posted on Updated on

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut “PP Nomor 21 Tahun 2020”).

PP Nomor 21 Tahun 2020 ini sangat ditunggu-tunggu karena dalam benak masyarakat selama ini timbul pertanyaan akan sikap pemerintah dalam menyelesaikan persoalan corona.

Berikut ini uraian singkat mengenai hal-hal yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020. Baca entri selengkapnya »

DARURAT SIPIL UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Posted on Updated on

Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke from Pixabay

Menyikapi penyebaran virus corona Covid-19, pada hari senin, 30 Maret 2020, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan arahan kebijakan pembatasan sosial skala besar dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi. Presiden juga menyampaikan perlu didampingi kebijakan adanya darurat sipil.

Jika Presiden akan memberlakukan DARURAT SIPIL, maka kemungkinan yang terjadi adalah Presiden akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) baru mengenai darurat sipil atau dengan menggunakan peraturan yang sudah ada sebelumnya.

Apa yang dimaksud dengan DARURAT SIPIL?  Baca entri selengkapnya »

SOCIAL DISTANCING AKIBAT COVID-19 DAN PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN

Posted on Updated on

Image by Alexey Hulsov from Pixabay

 

Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay

 

 

 

 

 

 

 

Ada satu kalimat yang sering terucap dalam kaitannya dengan pentingnya menegakan keadilan dalam keadaan apapun.

Fiat justitia ruat caelum, artinya Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh.

Sejak awal tahun 2020, bahkan pada saat tulisan ini dibuat, di seluruh dunia sudah terkena Pandemi Covid-19, dan Indonesia juga mengalami hal yang sama. Salah satu arahan dari pemerintah dalam mencegah penularan Covid-19 adalah dengan Social Distancing, yang antara lain dengan cara tidak berkumpul/berkerumun dalam satu tempat.

Pada umumnya, setiap persidangan diadakan secara terbuka, dihadiri oleh banyak orang. Selain oleh Majelis Hakim dan para pihak yang berperkara, persidangan juga dapat dihadiri oleh masyarakat umum, kecuali persidangan yang berkaitan dengan anak dan perceraian.

Berkaitan dengan Social distancing dan ungkapan justitia ruat caelum, lalu bagaimana dengan sikap badan peradilan dalam masalah ini? Apakah menunda semua proses perkara? Baca entri selengkapnya »

JANGAN MENUNDA BALIK NAMA TANAH

Posted on

Image by Merio from Pixabay

Judul tulisan di atas mungkin membingungkan. Apa yang dimaksud menunda balik nama tanah?

Ilustrasinya begini:

Tuan A memiliki Rumah (Tanah dan Bangunan) di Bekasi yang diperoleh Tuan A melalui fasilitas KPR dari bank pada tahun 2000. KPR Tuan A akan lunas pada tahun 2010. Pada tahun 2005, utang Tuan A ke bank masih ada sebesar Rp 200 juta. Karena sesuatu hal, tahun 2005 Tuan A bermaksud mengalihkan (menjual) Rumah tersebut kepada Tuan B dengan harga yang disepakati yaitu Rp 450 juta, dengan ketentuan uang sebesar Rp 250 juta dibayar oleh Tuan B kepada Tuan A kontan, dan sisanya sebesar Rp 200 juta akan dibayar Tuan B dengan cara angsuran ke bank untuk melunasi utang Tuan A pada Bank.

Karena Sertifikat tanah masih dijaminkan di bank, dan utang Tuan A akan dibayar secara angsuran oleh Tuan B, maka untuk peralihan rumah tersebut belum dapat dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Agar hak-hak Tuan B terlindungi, Tuan A dan Tuan B membuat dan menandatangani dokumen atau Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). PPJB ini pada intinya memuat klausul bahwa nanti, dikemudian hari jika utang Tuan A di bank telah lunas dan sertifikat tanah sudah tidak dijadikan jaminan, maka Tuan A berjanji akan menjual rumah tersebut kepada Tuan B. Baca entri selengkapnya »