149 thoughts on “Hukum Perkreditan

  1. siang pak ismail.
    saya mau tanya masalah kredit perbankan.
    saya ada pinjaman di Bank tanpa agunan/jaminan.pinjaman selama 3 tahun. saya sudah membayar 10 bulan angsuran.
    sekarang usaha saya lagi sepi dan saya tidak sanggup untuk membayar tiap bulannya.
    yang mau saya tanyakan, apakah saya bisa terjerat hukum apabila tidak bisa melunasi utang saya tersebut.
    tolong pencerahannya pak?
    terima kasih

    • Tanggapan

      Bapak Ekoitenk

      Pada dasarnya setiap orang yang berutang wajib melunasi utangnya meskipun tidak ada pemberian agunan dalam utang tersebut. Apabila bapak menunggak pembayaran, maka secara hukum bank dapat meminta penngadilan untuk melakukan sita atas harta bapak meskipun bukan agunan.

      Dalam Pasal 1131 Kitab UU Hukum Perdata, disebutkan bahwa:

      Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

      Artinya, meskipun suatu benda tidak dijadikan agunan, benda tersebut dapat dimintakan sita untuk pelunasan utang debitur.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  2. Selamat Sore Pak Ismail,
    Saya mau tanya, apabila ada masalah tunggakan terhadap leasing seperti pada kasus bapak Andi Yusuf, dan pihak leasing sudah menggugat tetapi tidak mampu membayar.
    Pak Ismail menjelaskan “Apabila bapak tidak membayar angsuran, sepeda motor akan disita. Permasalahannya adalah, jika sepeda motor yang akan disita tersebut sudah tidak ada, maka bank atau perusahaan leasing berhak meminta pelunasan dari harta kekayaan Bapak lainnya. Harta kekayaan Bapak dapat disita melalui proses gugatan ke pengadilan yang diajukan bank/leasing.”
    pertanyaan dari saya:
    1. Harta kekayaan tersebut apakah harta dengan nama pihak debitur yang tercatat di leasing saja?
    2. Apabila sudah tidak mempunyai harta kekayaan lainnya yang dapat melunasi hutang tersebut, lalu apa yang akan terjadi?

    terima kasih pak Ismail


    • Bapak Handi,

      Yang dapat disita oleh pengadilan untuk pelunasan utang, tidak hanya harta yang tercatat di perusahaan leasing saja, tetapi semua harta milik debitur meskipun tidak tercatat di perusahaan leasing.

      Kitab UU Hukum Perdata

      Pasal 1131

      Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

      Jika debitur sama sekali tidak mempunyai harta lagi, maka kewajiban membayar utang tetap melekat, akan tetapi pelunasannya sampai dengan debitur memiliki kemampuan membayar.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  3. Mohon ijin bertanya pak rudi…temen saya punya dua perusahaan dan dia direktur nya…salah satu perusahaan dia pinjam dana di bank dgn fix asset satu buah sertifikat rumah seperti di kontrak nya..?yang jadi pertanyaan apakah bank tempat meminjam dapat memblokir giro bank perusahaan yg satu lagi dikarenakan pinjaman bank yg vailid di satu perusahaan yg juga dia direkturnya….dan apa arti fix asset tersebut….apakah bank cuma berhak atas jaminan yg tergadai itu saja atau gimana…mohon pencerahannya

    • Tanggapan

      Bapak Rudi

      Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000, Perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, maka dapat saya sampaikan secara ringkas bahwa apabila nasabah (misal direksi) tersebut tercantum dalam daftar hitam BI, maka jika direksi tersebut memiliki rekening lain atas nama perusahaan maka rekening perusahaan ditutup oleh bank.

      Yang di maksud dengan Fix Asset adalah aset-aset yang mempunyai wujud fisik, misalnya tanah, kendaraan.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  4. Assalam. pak sya mw nanya, saya puny kredit di BANK tp udh 5 bulan ga di potong kata banknya sistem gangguang, jadi solusinya saya di surh bayar langsung 7jt tanpa cicilan. apakah itu salah saya ? atau siapa yg harus di salahkan ? dan giman biar bisa jalan keluarnya. makasih pak.

    • Tanggapan

      Bapak Zunaidi Yasin

      Jika menurut perjanjian bapak diwajibkan mencicil setiap bulan, dan ternyata system bank mengalami kerusakan sehingga cicilan bapak terganggu, maka bapak dibebaskan dari kesalahan terjadinya tunggakan. Akan tetapi prinsip dasar pinjam meminjam uang adalah, si peminjam wajib mengembalikan pinjamannya. Dengan demikian, Bapak wajib membayar sebesar jumlah yang belum dicicil.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  5. Mohon pencerahan nya bpk Ismail, perkenal kan nama saya fahmi, saya i.gin cerita masalah yang menimpa adik saya, dan masalah ini membuat heboh keluarga saya, sampai sampai ibu saya jatuh sakit dan meninggal (ya memang itu semua takdir dan umur) ya salah satu penyebab nya masalah ini :
    langsung saja saya cerita, adik saya Mempunyai suami yang bermasalah,
    masalah pertama : suami adik saya kridit mobil ke salah satu lising di jakarta, dengan sepengetahuan dan izin adik saya, karena suami nya mampu menyakini adik saya dapat membayar angsuran nya tiap bulan selama 4 tahun, adik saya menyutujui dan ikut menandatangani perjanjian kridit, yang entah sebagai penjamin atau mengetahui adik saya juga kurang faham, singkat cerita setelah 10 bln kridit berjalan suami nya plng selalu dengan naik ojek, kalau di tanya tentang kemana mobil nya, suami nya selalu menjawab di bengkel dan di sewa, sampai akhir nya suami nya, pergi tidak plng plng, selang 7 hari suami nya tidak plng pihak lising datang untuk menagih uang kriditan yang sudah 3 bln bln di bayar oleh suami nya, adik saya tidak tau apa apa, dan dia tidak mampu bayar kriditan 3 bln itu, lalu pihak lising mengancam akan melaporkan adik saya ke kepolisian, adik saya ketakutan dan troma karena sering sekali di tlp dan di datangi kolektor,
    pertanyaan saya
    bagai mana posisi adik saya di mata hukum
    apakah tanda tangan perjanjian kridit itu bisa membawa adik saya ke ranah hukum
    apa yang harus saya perbuat selaku keluarga, secara untuk melakukan pembayaran kridit mobil tersebut kami tidak mampu, dan kami tidak tau kemana dan di mana mobil itu berada.hasil bertanya mobil itu di gadai kan le orang, dan orang nya kami tidak tau, kami hanya mendengar dari salah satu teman nya saja.
    terima kasih sebelum nya .
    pertanyaan nya

    • Tanggapan

      Bapak Fahmi Alatas

      Pembelian mobil dengan menggunakan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan (biasa di masyarakat dikenal dengan leasing) adalah perbuatan hukum perdata.

      Jika debitur (suami adik) tidak dapat membayar angsuran, maka leasing berhak meminta pengadilan untuk melakukan sita atas mobil yang dijadikan jaminan. Apabila ternyata mobil tersebut tidak ada di tangan debitur, maka debitur dapat dituntut telah melakukan penggelapan atas barang berupa mobil. Tuduhan penggelapan terjadi karena hak milik atas mobil telah diserahkan ke leasing melalui jaminan fidusia.

      Demikian, semoga bermanfaat

      Ismail Marzuki

  6. Assalamualaikum…, mohon pencerahannya Bpk. Ismail…, saya mempunyai teman di lingkungan rumah yang saat ini sedang terbelit masala hutang kepada pihak rentenir (pinjaman ke orang medan/batak) yg punya koperasi. masalahnya teman saya ini memakai 8 nama orang / data temannya sendiri untuk mendapatkan pinjamannya, sedangkan pinjamannya itu digunakan untuk melunasi cicilan yg lainnya.. biasanya sih teman saya ini selalu bayar setiap bulannya, akan tetapi untuk saat ini memang dia sedang mengalami kesulitan financial sehingga bulan ni tidak dapat membayar cicilan2 tersebut. yang saya ingin tanyakan apakah masalah teman saya ini termasuk perdata atau sebaliknya ya pak is, mohon penjelasannya? karena memang kondisi dari teman saya ini sedang keksusahan tetapi pihak pemberi hutang selalu menagih dan mengancam akan di kasuskan. terima kasih

    • Tanggapan

      Ibu Siska

      Wa’alaikumussalam

      Perjanjian pinjam meminjam uang atau utang piutang merupakan perbuatan yang termasuk dalam ranah hukum perdata.

      Akan tetapi, jia dalam pelaksanaan perjanjian tersebut ada unsur penipuan, maka dapat juga terkena ancaman pidana. Misalnya, jika nama 8 orang yang dipakai tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan 8 orang yang bersangkutan, maka dianggap telah terjadi penipuan.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  7. Assalamu’alaikum, pak…

    Selamat malam.
    saya mau bertanya, motor saya hilang, saya sudah lapor ke pihak leasing, polisi, dan berkas dari polisi sudah diberikan kembali ke leasing. saya sudah membayar cicilan selama 14x dari 27x.
    apakah selama proses asuransi ini saya masih harus membayar cicilan tersebut ?
    apa yang akan terjadi pada saya jika saya tidak membayar cicilan sisanya ?

    Terima kasih.

    • Tanggapan

      Ocktha

      Wa’alaikumussalam

      Selama klaim asuransi belum cair, maka bapak masih berkewajiban mencicil.

      Demikian, semoga bermanfaat

      Ismail Marzuki

  8. Selamat pagi pak marzuki saya mau tanya sedikit ni , begini ,ayah saya kan meminjam uang di salah satu bank tanpa angunan atau jaminan ,utk keperluan membeli tanah .trus ayah saya sekarang lagi jualan gitu ,trus lagi sepi pak.dan blm dpt menbayar angsuran blanan gitu pak.trus yg jd pertanyaanya: apakah ada hukumnya apabila kita telat membayar uang bulanan nya .itu aja pak terimakasih .

    • Tanggapan

      Annisa

      Perjanjian utang piutang adalah perjanjian dimana pemberi pinjaman berkewajiban menyerahkan uang yang akan dipinjamkan kepada peminjam, sedangkan peminjam berkewajiban mengembalikan uang pinjaman kepada pemberi pinjaman pada waktu yang ditentukan.

      Jadi, si peminjamn wajib mengembalikan uang pinjaman. Apabila peminjam menunggak dan tidak dapat melunasi utang, maka si pemberi pinjaman dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

      1. meminta sita eksekusi atas jaminan, jika ada barang jaminan; atau
      2. menggugat ke pengadilan agar peminjam membayar utang, disrtai permohonan sita jaminan atas harta peminjam.

      Meskipun peminjam tidak pernah memberikan jaminan secara khusus, berdasarkan UU, seluruh harta kekayaan peminjam adalah jaminan bagi pelunasan utangnya.

      Pasal 1131 Kita UU Hukum Perdata

      Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

      Pasal 1132 kitab UU Hukum Perdata

      Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

    • Tanggapan

      Juli

      Dalam hukum jaminan, seseorang dapat menjaminkan tanah dan bangunan untuk menajmin pelunasan utangnya. Tanah dan bangunan dijaminkan dengan membuat dan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pemberian Hak Tanggungan ini kemudian didaftarkan di kantor pertanahan untuk diterbitkan sertipikat hak tanggungan.

      Yang dapat menjaminkan tanah dan bangunan hanya pemilik tanah dan bangunan tersebut. Mengenai aman tidak aman menjaminkan tanah di BPR, maka harus dicek terlebih dahulu apakah BPR tersebut adalah BPR yang memiliki izin resmi dari pemerintah atau tidak. Jika BPR resmi, maka untuk menjaminkan harus dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  9. banyak sekali informasi yang bapak berikan, pak saya mau tanya paman saya terikat kontrak sewa beli 3 unit truk dengan pembayaran 6jt/unit/bulan, usaha dijalankan kakak saya, karena usaha macet dan uang banyak tidak dibayar konsumen, terjadi tunggakan skitar 5 bulan dengan waktu berselang, yang benar benar belum ada setoran 2 bulan ini, total pembayaran 140 juta, akan terjadi penarikan akhir bulan ini, tapi paman saya diwajibkan melunasi tunggakan atau akan dipidanakan, bagaimana pak? usaha benar2 macet bahkan tabungan kakak saya juga habis untuk membantu menggenabkan pembayaran bulan-bulan kemaren, mohon informasinya pak….
    terimakasih sebelumnya….

    • Tanggapan

      Ibu Ayu Mardian

      Perjanjian sewa beli adalah perjanjian keperdataan. Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban, maka pihak yang dirugikan dapat menggugat secara perdata ke pengadilan. Sepanjang perjanjian dibuat dengan benar, maka tidak ada satupun ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pihak-pihka tersebut.

      Jika, dalam permohonan sewa beli ada unsur penipuan, maka ada ancaman pidananya.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  10. Selamat pagi pak Ismail..
    Saya minta pencerahan dari permasalahan saya pak. Suami sy meminjam uang kepada ayah saya. Karena saya dan suami pada dasarnya memang sering bertengkar dan saya pun kurang percaya kepada suami maka saya yang mendesak untuk dibuatkan kwitansi bermaterai untuk ditandatangani suami sebagai bukti pinjaman uang. Saya juga mendesak suami untuk memberikan akte asli rumah kepada ayah saya sebagai jaminan.
    Sekarang saya dan suami sudah dalam proses bercerai pak. Yang ingin saya tanyakan langkah bagaimanakah yang harusnya saya ambil karena sekarang suami menolak mengembalikan pinjaman dengan alasan tidak punya uang. Mohon pencerahannya pak. Terimakasih sebelumnya.

    • Tanggapan

      Ibu Kartini

      Menanggapi pertanyaan ibu, untuk menagih utang tersebut sebaiknya gunakan cara musyawarah terlebih dahulu. Akan tetapi apabila suami tetap tidak bersedia membayar, ayah dapat menggugat suami ke pengadilan.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  11. selamat siang,

    saya mau tanya pak..
    temen saya sedang ada kasus.. dia baru saja mengambil KPR rumah melalui BANK dengan cicilan angsuran dibayarkan selama 10 tahun, sekarang sudah berjalan 5 tahun pembayaran, dipertengahan angsuran ke 5 tahun berjalan teman saya mau melunasi saja sisa angsuran 5 tahun KPR tersebut, dan akhirnya dia datang ke pihak BANK dan mengajukan permohonan pembayaran untuk pelunasan. tetapi saat ditanya kepada pihak BANK.. sertipikat ada di notaris dan belum jadi, bayangkan sudah 5 tahun berjalan tetapi sertipikat belum jadi.. dan notaris tersebut kabur. menurut bapak bagaimana penyelesaian kasus ini?
    kesalahan ada di pihak mana? dan jika ingin menuntut harus menuntut pihak yang mana?

    Terimakasih.

    • Tanggapan

      Ibu Lisa

      Jika ditanya mengenai siapa yang salah, jelas saya tidak mengetahui siapa yag salah yang mengakibatkan sertipikat belum selesai.

      Akan tetapi, secara hubungan hukum ibu dapat meminta pertanggungjawaban notaris (PPAT) yang mengurus sertipikat tersebut.

      Notaris/PPAt tergabung dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan PPAT. Silakan ibu membuat laporan ke organisasi tersebut.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  12. assalamualaikum pak, mohon dibantu untuk penjelasannya pak, begini pak, saya berencana untuk meminjam uang kepada bank dengan jaminan sertifikat tanah beserta bangunan rumahnya, nah andaikan jika bank menyetujuinya, lalu saya tidak membayar angsuran pinjaman tersebut sejak dari awal, apakah saya bisa dianggap melanggar hukum dan bisa dipenjarakan pak?? saya nggak apa-apa kalau di blacklist oleh semua bank dan rumah disita oleh bank karena saya emang berniat menjual rumah tersebut karena kebetulan tetangga meminjam uang juga dari bank dan besar pinjaman dari bank tersebut tidak jauh dari harapan harga rumah yang ingin saya dapatkan.
    mohon tanggapannya ya pak, terima kasih.

    • Tanggapan

      Bapak Widodo

      Wa’alaikumussalam

      Pada dasarnya setiap utang harus dibayar/dikembalikan. Jika bapak berutang pada bank, maka bapak wajib melunasi utang tersebut sesuai waktu yang disepakati.

      Jika bapak tidak membayar, maka hal ini tisak akan berdampak pada ancaman penjara. Masalah utang bukan masalah pidana, tetapi masalah perdata.

      Jika kredit bapak macet, maka kemungkinan rumah yang dijadikan jaminan akan dieksekusi. Harga jual rumah yang dieksekusi tidak selalu bagus, bahkan kadang harganya jatuh jika sedikit peminatnya. Setelah rumah dieksekusi, hasil eksekusi akan digunakan sebagai pelunasan utang, sisanya dikembalikan kepada bapak.

      Saya sarankan, bapak jangan menempuh jalan ini karena nama bapak akan masuk daftar hitam. Jika nama bapak masuk daftar hitam, suatu saat bapak akan bisnis, bapak akan mengalami kesulitan.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  13. assalamualaikum ww

    suami sy ambil mobil dgn kredit bank niaga selama 5th.. tahun pertama cicilan nya lancar, lalu usaha kami mengalami kemunduran dan mobil sepakat untuk kami rental. pd bulan ketiga mobil hilang.. dan sudah hampir 5bl kami tdk bisa bayar cicilan. pihak niaga sudah 2x datang untuk meminta kepastian kapan akan dibayar. apa yg harus sy lakukan, sy jg sudah lapor kehilangan kpd polisi. pelaku sudah tertangkap, tp mobil blm ditemukan! apakah asuransi tdak berlaku untuk kasus spt sy? apakah pihak bank akan melakukan penyitaan, tp mobil sudah hilang

    • Tanggapan

      Ibu Nadisko

      Pada dasarnya setiap utang harus dibayar oleh debitur. Jika debitur tidak dapat membayar maka jaminan dapat dieksekusi.

      Jika kendaraan hilang dan kendaraan diasuranskan, maka semestinya klaim asuransi dapat digunakan sebagai uang pelunasan utang. Akan tetapi silakan ibu baca bunyi polis asuransi. Apakah di polis tersebut ada pembatasan klaim? apakah jika kendaraan disewakan, ibu masih berhak untuk menagih klaim asuransi?.

      Jika polis tidak menangung klaim kendaraan karena disewakan, maka ibu tidak berhak atas klaim asuransi.

      Dalam keadaan yang demikian, debitur/suami tetap harus membayar utang ke bank. Mohon diperhatikan, jika kendaraan hilang, bank tidak dapat semena-mena menyita atau mengambil barang milik suami ibu sebagai ganti kenadaraan yang hilang. Jika suatu saat bank akan menyita harta ibu yang lain, maka yang berhak menyita hanya pengadilan.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  14. Malam pak… saya mau tanya.saya menerima jaminan motor dan stnk ,motor dan stnk saya tahan sedang Bpkb sama pemiliknya dipegang.semua perjanjian tertulis dan ditanda tangani yg isinya ” bila mana dalam 3 bulan tidak dapat melunasi unit berikut stnk dan bpkb milik saya ”
    yang jadi masalah sekarang kawan saya kabur bawa bpkb dan tidak bisa saya cari.
    apakah saya bisa buat bpkb duplikat berdasarkan surat perjanjian tersebut?

    • Tanggapan

      Deal

      Untuk membuat BPKB pengganti, harus ada alasan yang sesuai yaitu karena BPKB hilang. Selain itu hanya pemilik saja yang dapat meminta penggantian BPKB. Dalam kasus bapak, Bapak bukan sebagai pemilik sepeda motor sehingga tidak dapat meminta BPKB pengganti.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  15. Mohon pencerahana dan tlg dibantu.
    Saya ada hutang di bank BRI yg pake anggunan akte rumah tinggal org tua,saya ada keterlambatan yg menyebabkan ada tunggkan sampai sekian bulan,sedangkan belum jatuh tempo akhir pembayaran !
    Tp saaya tiap bulan masih ada ihtikat membayar.
    Apakah bisa dri pihaak bank melelang anggunan tersebut ?
    Dan bagemana cara menyingkapi permasalahan tersebut ?
    Mohon bantuana n pencerhanya..
    Mohon maaf menggagu dan terima kasih atas tanggapnya.

    • Tanggapan

      Ibu Noviani Susanti

      Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran, maka debitur dianggap telah ingkar janji. Bank selaku kreditur berdasarkan perjanjian kredit berhak untuk meminta eksekusi atas jaminan.

      Secara hukum, apabila debitur ingkar janji, bank setiap saat dapat meminta dilaksanakannya eksekui jaminan. Akan tetapi, kapan eksekusi dilakukan, bergantung pada ketentuan internal bank.

      Yang dapat ibu lakukan adalah melakukan pendekatan pada bank untuk meminta restrukturisasi utang. Misalnya minta agar angsuran disesuaikan dengan kemampuan, jangka waktu diperpanjang, dan lain-lain.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  16. Halo pak ismail,

    Nama saya Andrew Wijaya, saya ingin menanyakan apakah ada dalam hukum perkreditan atau ketentuan lain yang memperbolehkan pihak Masjid atau Gereja mengajukan pinjaman kredit kepada pihak Bank untuk pembangunan Masjid atau Gereja.
    Terima kasih sebelumnya.

    Salam,
    Andrew
    andreikczwine@gmail.com

    • Tanggapan

      Bapak Andrew Wijaya

      Masjid, bukan badan hukum, juga bukan badan usaha. Di Indonesia, agar masjid memiliki dasar lembaga, biasanya dibentuk yayasan yang menaungi masjid tersebut. Jadi jika masjid ingin membuat suatu perjanjian, termasuk perjanjian kredit, maka yang bertindak sebagai pihak adalah yayasan.

      Gereja merupakan badan hukum berdasarkan Keputusan Raja tanggal 29 Juni 1925 No. 80 (Staatsblad 1927 No. 156) tentang Regeling van de Rechpositie der Kerkgenootschappen (Peraturan Kedudukan Hukum Perkumpulan Gereja). Sebagai badan hukum, gereja dapat membuat perjanjian termasuk perjanjian kredit.

      Saya belum pernah melihat aturan mengenai boleh atau tidaknya masjid dan gereja menjadi peminjam di bank. Seandainya sampai saat ini kita jarang atau bahkan mungkin tidak pernah menemukan masjid atau gereja meminjam uang di bank, ada kemungkinan hal tersebut karena pertimbangan teknis perbankan saja.

      Sebagai debitur, debitur wajib mengembalikan pinjaman sampai lunas. Jika tidak dilunasi maka aset debitur dapat disitia dan dilelang. Ada kemungkinan bank jarang memberikan pinjaman ke masjid atau gereja karena bank tidak ingin menyita aset kedua tempat ibadah tersebut.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

    • Tanggapan

      Dins

      istilah litigasi adalah istilah yang digunakan untuk suatu permasalahan yang penyelesaian dilakukan melalui jalur pengadilan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan bergantung pada permasalahan yang muncul. Suatu sengketa dapat masuk dalam wilayah perdata, dapat juga pidana.

      Jadi, berbicara masalah litigasi, tidak selalu berkaitan dengan perkara pidana dan tidak selalu berkaitan dengan penjara. Litigasi dapat berupa perkara perdata, tata usaha negara atau pidana.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  17. sore pak…. saya mau tanya, apakah semua barang yang dilakukan secara kredit wajib memakai asuransi??ada gk regulasinya? kemudian apakah leasing atau perusahaan pembiayaan yang tidak melakukan asuransi terhadap barang yang dijualnya apakah dapat dikatakan melakukan melanggar undang-undang perlindungan konsumen dimana dalam pasal 7 uupk mengatakan kewajiban pelaku adalah memberika garansi terhadap barang yang dibuat atau dijualnya? terimakasih pak sebelumnya

    • Tanggapan

      Bapak Richard Carry Christian Sagala

      Pembelian barang melalui lembaga pembiayaan (secara kredit) tunduk pada PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 29/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.

      Dalam Pasal 18 disebutkan:

      (1) Perusahaan Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi melakukan mitigasi melakukan mitigasi risiko pembiayaan.

      (2) Mitigasi risiko pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

      a. mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit;
      b. mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan Pembiayaan melalui mekanisme asuransi; dan/atau
      c. melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan.

      Yang dimaksud mitigasi adalah upaya untuk mengurangi risiko.

      Berdasarkan ketentuan tersebut, asuransi atas kendaraan yang dibeli secara kredit menjadi wajib.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  18. Ass. Pak
    Begini pak,pd tgl 12 juni 2014 saya mengajukan kredit pada bank A.oleh bank A kredit saya disetujui sebesar 500 juta yg kemudian pd tgl 24 juni dilksanakan PK (perjanjian kredit).kemudian memasuki bln ke4 saya ditawari lg pinjaman dari bank B padahal kredit dibank A baru berjln bbrp bln.tapi krn penawarN kredit yg ringan dari bank B dan kemudahan takeover dari bank B kemudian saya memutuskan mencoba mengajukan kredit.selama dlm proses pengajuan pada bank B,saya ttp melakukan kewajiban pembyrn kredit pd bank A dan juga memberitahukan pada AO mengenai takeover sehingga saya mendapati kisaran biaya takeover.oleh bank B saya diberi kredit sebesar 750 pinjaman RK dan pelaksanaan PK tgl 27 nov 2014 dan pada hari yg sama pun dana takeover dikrmkan ke rek. Pinjaman saya dibank A.namun sayang nya proses takeover tidak ditrima oleh bank A krn alasan bank A tidak menerima takeover pada masa akhir bln tutup buku perbankan dan juga krn bank A tdk mendpt pemberitahuan dari bank B ttg takeover pinjaman.yang ingin saya tanyakan apakah boleh pihak bank menahan sertipikat saya,pdhl saya sdh diberi kewenangan dana dari bank B untuk melunasi dan saat ini bank B meminta sertipikat agunan.

    • Tanggapan

      Ibu Yana

      Berdasarkan informasi yang ibu berikan, saya berasumsi ibahwa fasilitas yang diberikan bank A adalah fasilitas pinjaman rekening koran juga, sama dengan yang di bank B.

      Untuk kredit jenis PRK, jika jangka waktu belum berakhir, seorang debitur masih dianggap sebagai debitur meskipun saldo pinjamannya nol. Dalam kasus ibu, meskipun saldo pinjaman di bank A nol, ibu masih dianggap debitur di bank A sampai dengan jangka waktu kredit berakhir. Karena ibu masih sebagai debitur, maka sertipikat tanah masih sebagai jaminan hutang di bank A.

      Agar sertipikat dapat keluar dari bank A, maka secara resmi ajukan permohonan take over ke bank A secara tertulis.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  19. Assalamualaikum pak, saya mau bertanya soal perkreditan rumah. Teman saya kredit rumah menggunakan nama saya dengan alasan gaji saya mencukupi untuk kredit rumah subsidi, dan saya setuju tapi tidak ada perjanjian hitam di atas putih. Kemudian saya resign dari tempat saya kerja, sebelum rumah tersebut lunas. Apakah kredit rumah tersebut bisa diganti nama suami saya?

    • Tanggapan

      Ibu Suparwati

      Wa’alaikumussalam

      Biasanya, dalam kredit pemilikan rumah, jika seseorang akan meminta fasilitas kredit pemilikan rumah maka rumah yang akan dibeli dengan KPR tersebut harus ke atas nama si penerima KPR.

      Jika ibu Suparwati yang menandatangani KPR biasanya tanah itu akan diatasnamakan ibu Suparwati. Mengenai perubahan nama debitur atau take over, hal tersebut dimungkinan terjadi dengan persetujuan bank.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  20. asslamualaikum Bapak Ismail, saya ingin bertanya pak, apa bisa seseorang meminjam uang dibank atas nama orang lain, soalnya kasus teman saya jika ada beberapa orang didatangi debtcolector yang mengih utang atas nama orang debitur tersebut namun debitur tersebut tidak pernah merasa pinjam di bank. apakah bisa orang pinjam di bank atas nama orang lain? jika ini penipuan, apa langkah hukum yng harus ditempuh oleh korban atas tindakan ini agar terbebas dari debcolektor trsbt. terimaksih.

    • Tanggapan

      Ibu Arum

      Wa’alaikumussalam

      untuk melakukan suatu perbuatan hukum, seseorang atau suatu badan hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain. Misalnya, dalam perjanjian kredit, secara hukum Tuan A dapat mewakilkan kepada Tuan B melalui surat kuasa, untuk menandatangani perjanjian kredit. Akan tetapi, pemberian kuasa dalam perjanjian kredit seperti ini tidak lazim. Bank biasanya meminta si peminjam langsung hadir.

      Dalam kasus yang ibu sampaikan, ada dua kemungkinan:

      1. Pihak yang menandatangani perjanjian kredit tersebut menggunakan KTP Palsu atas nama teman ibu Arum. atau
      2. Pihak yang menandatangani perjanjian kredit, menggunakan surat kuasa palsu seolah-oleh mewakili teman ibu Arum.

      Dua kemungkinan tersebut hanya dapat terjadi jika ada pemalsuan dan atau penipuan.

      Korban sebaiknya segera membuat laporan ke kepolisian atas dugaan pemalsuan dan penipuan ini.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  21. pak mohon penjelasan. ceritanya sekitar 1 setengah tahun yg lalu adik saya membeli sepeda motor melalui seorang salesmen di sebuah dealer, setelah sekian lama bpkb sepeda tersebut yg sedianya akan diantar apabila sudah keluar tdk kunjung deberikan, setelah saya tanyakan ke pihak dealer katanya sdh jadi dan sdh dibawa si sales, sedangkan adik saya tidak atahu alamat si sales, baru kemarin adik saya di datangi seorang petugas dari salah satu koperasi mau menyita sepeda tersebut karena bpkb dari sepeda tersebut dibuat jaminan untuk pinjaman sedangkan pinjaman tersebut macet, sedangkan adik saya tidak tahu menahu yang menjadi pertanyaan saya
    1. apakah bisa pinjam uang dikoperasi dengan jaminan yang bukan atas nama sendiri, tanap persetujuan dari pemilik.
    2. apakah apabila si peminjam tidak melunasi ketika sdh jatuh tempo sepeda motor adik saya bisa disita.
    3. apakah bisa si salesman kemudian dituntut oleh adik saya
    terimakasih atas penjelasannya

    • Tanggapan

      Bapak Syaifullah

      1. BPKB merupakan bukti pemilikan kendaraan bermotor. Nama yang tercantum dalam BPKB secara hukum adalah nama pemilik dari kendaraan tersebut. Jika seseorang akan menjaminkan kendaraan, maka yang berhak menjaminkan dan menyerahkan BPKB adalah sesuai dengan nama yang tercantum dalam BPKB. Dengan demikian, penyerahan BPKB sebagai jaminan dalam kasus tersebut adalah cacat hukum.
      2. Koperasi tidak berhak menyita kendaraan tersebut karena tidak ada hubungan hukum antara koperasi dengan kendaraan atau dengan pemiliknya
      3. Sebaiknya segera laporkan salesman tersebut ke kepolisian dengan tuduhan penggelapan.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  22. aswb. pak saya mau minta saran pada bapak saya da masalah kridit dgn bank jabar syariah saya belum bisa mengembalikan pokok pinjaman usaha saya lagi menurun dan saya mengajukan rekstruktur tapi ditolak oleh pihak bank dgn alesan sudah lewat kontrak dan ceking bi jelek padahal saya coba niat baik agar saya bisa bayar dengan kemampuan skrg tapi pihak bank tetap aja lari ke penjualan aset apakah bank syariah sekejam itu dimana nurani syariahnya mohon solusi dari bapk wslm

    • Tanggapan

      Bapak H. Toto

      Saya tidak akan memberikan komentar mengenai nurani, saya hanya akan memberikan sudut pandang hukum.

      Secara hukum bank berhak melakukan eksekusi atas jaminan apabila menurut penilaian bank debitur tidak akan mampu mengembalikan pinjaman meskipun direstrukturisasi.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  23. Selamat malam pak ismail,
    Sy ada angsuran mobil yg s/d saat ini udh menunggak 7 bln, sy kebetulan pindah rumah ke luar kota tanpa memberi tahu pihak finance & collector beberapa kali ke rumah sy tp selalu kosong, kendaraan msh sy pakai sehari2, s/d saat ini sy tidak pernah dihubungi lg oleh pihak finance (di nomor baru sy), -sy sempat ganti nomor hp tapi sudah sy informasikan kpd pihak finance (collector) & secara tertulis via email sy jg sudah jelaskan permasalahan knp sy menunggak pembayaran & akan sy selesaikan secepatnya ke pihak finance (tetapi tdk mendapat respon)-
    Yg ingin sy tanyakan apakah masalah sy ini bisa dibawa ke ranah hukum pidana? Karena pihak finance blm bs mengeksekusi kendaraan sy..
    Terima kasih

    • Tanggapan

      Bapak Anto

      Pada dasarnya masalah kredit kendaraan adalah masalah perdata yang tidak dapat dibawa ke ranah pidana. Akan tetapi dalam beberapa hal masalah tersebut bisa menyangkut pidana. Setiap transaksi kredit kendaraan, maka kendaraan yang dibeli tersebut dijadikan jamian dengan Fidusia. Artinya, kendaraan tersebut telah diserahkan hak miliknya dari pembeli ke perusahaan pembiayaan/finance sebagai jaminan. Fisik kendaraan tetap dikuasai pembeli.

      Jika pembeli menunggak dan tidak menyerahkan kendaraan kepada perusahaan pembiayaan, maka pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penggelapan.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  24. pada suatu hari, saya melakukan permintaan pinjaman kepada suatu bank dan disetujui setelah itu saya batalkan, kata mereka(bank) tidak bisa untuk membatalkan pinjaman karena telah disetujui. karena menurut mereka (bank) saya telah menandatangani persetujuan kredit pinjaman, saya sudah membatalkan secara lisan kepada pihak bank tapi tidak direspon. pinjamanpun otomatis masuk ke rekening tabungan karena diawal pengajuan pinjaman saya diwajibkan untuk membuat/membuka rekening tabungan. semenjak direspon sampai setahun tidak ada kabar tetapi pada akhir masa kontrak pinjaman habis, saya didatangi pihak bank dengan alasan pembayaran angsuran pinjaman saya belum lunas yang tersisa adalah bunganya. saya mrasa aneh karena semenjak saya mengajukan pembatalan secara lisan sampai akhir kontrak tdk ad komunikasi dari pihak bank mengenai pinjaman tersebut. ksalahan saya cuma saya tidak mengetahui bahwa ada tanda tangan persetujuan kredit tertera langsung serta tidak ada surat pembatalan secara kredit. pihak bank telah berkilah bahwa mreka dulu udah memberitahu kalo pembatalan akan dikenakan pinalti padahal saya tidak tahu menahu dan tidak pernah diberitau soal itu. mohon pencerahan solusinya, terima kasih.

    • Tanggapan

      Bapak Rony

      Jika bank tetap menganggap bahwa perjanjian masih berlaku, sebaiknya ajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian dengan bank.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  25. pak ismail, perkenalkan nama saya yanto darmawan, saya ada masalah pembayaran di fif, baru bayar 2 angsuran dan telat 4 angsuran, unit saya gadaikan di tempat teman saya,dan saya saat ini belum bisa membayar angsuran tersebut, dari pihak leasing di kasih somasi tertulis di suruh datang ke kantor untuk menyelesaikan tunggakan selama 4 bulan tersebut, bila tidak saya akan di laporkan ke polisi,tuduhan penggelapan jaminan, apakan saya bisa di pidankan pak ismail. trimakasih banyak pak ismail…

    • Tanggapan

      Bapak Yanto Darmawan

      Seseorang yang membeli kendaraan dengan skema pembiayaan dari perusahaan pembiayaan, maka kendaraan yang dibeli tersebut dijadikan jaminan dengan bentuk Fidusia.

      Dengan fidusia tersebut, hak kepemilikan atas kendaraan beralih ke perusahaan pembiayaan, sedangkan fisik kendaraan tetap dikuasai oleh pembeli kendaraan.

      Karena hak milik sudah beralih ke perusahaan pembiayaan, maka jika pembeli menjual kendaraan tersebut tanpa izin perusahaan pembiayaan, dapat dikategorikan penggelapan.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  26. Selamat malam pak ismail
    Saya mau pencerahan nya pak…
    10 bulan yang lalu saya over kredit mobil ke si A dan orang lesing mengetahuinya tapi tanpa bukti yang tertulis dari pihak lesing dan masih atas nama saya ,,,,dan setelah 10 bulan berlalu tiba2 saya dapat panggilan dari pihak lesing bahwa si A tidak pernah membayar angsuran nya selama 10 bulan sejak over kredit dulu dan orang lesing mengancam saya untuk di pidanakan atas tuduhan penggelapan karna saya takut saya udah usaha mencari si A dan sampai saat ini tidak bertemu..
    apa benar saya bisa di pidanakan pak ?
    Trus lahkah2 apa yg harus saya lakukan ?
    Tapi saya agak heran pak ko udah 10 bulan jalan baru di kasih tau.
    mohon jawaban pak ,,,
    mks pak ismail.

    • Tanggapaan

      Oky

      Pada pembelian mobil yang dibiayai dengan dana dari perusahaan pembiayaan, mobil yang dibeli akan dijadikan jaminan dengan pengikatan Jaminan Fidusia.

      Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

      Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak bewujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

      Jika mobil tersebut dijual atau dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari perusahaan pembiayaan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan penggelapan karena dengan adanya jaminan fidusia, hak kepemilkan atas mobil tersebut ada pada perusahaan pembiayaan. Meskipun “orang leasing” mengetahui over kredit tersebut, secara hukum tidak dapat dibuktikan bahwa perusahaan leasing menyetujui over kredit.

      Tindakan yang dapat diambil terhadap A adalah dengan melakukan gugatan melalui pengadilan agar A menyelesaiakan kewajibannya.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  27. Pak Is yg trhormat..SHM Ibu Sya djadikn jaminan oleh Om Sya pada BPR,untk pinjam uang yg akan dgunakn sbagai syarat dapt berangkatx Om Sy menjadi TKI..belakangn dketahui bahwa,Om Sy kena tipu dan masalh ini mash dalm proses dkepolisian..sa’at ini pihak Bank menuntut,akn mlakukan tindakn terhdp SHM Ibu Sy karn Om Sy tdk mengangsur pinjamanya,dan sa’at Sy,Ibu&Om Sy brtemu pihak Bank,drekening koran Ibu Sy,trdapt transaksi yg menurut Sy g benar,karna ada penyetoran+penarikan saldo tanpa sepengetahuan/ijin Ibu Sy sebagai pemilik rekning..
    Pertany’an Sy:
    1.Adakah langkah yg bsa Sy tempuh agar SHM Ibu Sy tdk dlelang/bebas
    2.Bisakah Kami balik menuntut pihak Bank karna terjadix transaksi yg mnurut Sy tdk benar trsebut??
    Mohon pencerahan&Trimakasih

    • Tanggapan

      Bapak Hari

      Perlu dijelaskan terlebih dahulu, dalam perjanjian tersebut siapakah pihak yang bertindak sebagai peminjam? apakah Ibu atau Om? Biasanya rekening yang digunakan dalam pemberian pinjaman bank adalah rekening dari debitur/peminjam. Informas yang bapak sebutkan, pihak peminjam adalah Om, sedangkan rekening atas nama Ibu. Apakah bisa demikian?

      Jika ada dugaan terjadinya pemalsuan data atas penarikan dana di rekening ibu, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah melaporkan ke kepolisian.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  28. Assalamu alaikum wr wb dan selamat siang pak …
    Saya punya permasalahan sebagai berikut :
    Saya meminjam uang dari pihak leasing dengan menjaminkan BPKB mobil saya dan setelah 8 bulan pembayaran usaha saya merosot sehingga saya melakukan perjanjian over kredit di bawah tangan kepada si A dengan materai lengkap tanpa ada saksi. Pihak Leasing bagian penagihan biasanya langsung menagih kepada si A atas informasi yang saya berikan. Setelah sepuluh bulan berlalu tiba-tiba saya mendapat surat panggilan dari kepolisian atas laporan pihak leasing bahwa saya melakukan Penggelapan dan setelah saya tanya si A memang belum bayar selama 4 bulan
    Pertanyaannya :
    1. Apakah ini termasuk pidana atau perdata?
    2. Saya sudah beberapa kali menemui si A untuk menyelesaikan masalah ini tetapi sudah 3 minggu cuma janji2 saja yang saya peroleh sementara pihak kepolisian selalu mendesak saya agar cepat menyelesaikannya karena pihak leasing juga mendesak beliau. Langkah apa lagi yang harus saya lakukan pak? dan apakah surat perjanjian di bawah tangan yang saya lakukan bisa menjadi dasar hukum yang kuat untuk menjerat saya pak?
    3. Secara hukum apakah saya dapat dikenakan pidana penggelapan atau seperti apa sisi hukumnya buat saya pak? karena selama ini saya sudah memberi informasi dan berusaha semaksimal mungkin serta buta terhadap hukum
    Atas pencerahannya tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih.

    • Tanggapan

      Bapak Yoyok

      Wa’alaikumussalam

      Pada pembelian kendaraan (mobil) yang dibiayai dengan dana dari perusahaan pembiayaan, mobil yang dibeli akan dijadikan jaminan dengan pengikatan Jaminan Fidusia.

      Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

      Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak bewujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

      Jika mobil tersebut dijual atau dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari perusahaan pembiayaan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan penggelapan karena dengan adanya jaminan fidusia, hak kepemilkan atas mobil tersebut ada pada perusahaan pembiayaan.

      Tindakan yang dapat diambil terhadap A adalah dengan melakukan gugatan melalui pengadilan agar A menyelesaiakan kewajibannya.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  29. sya punya hutang di bank dan menunggak pembayaran selama 3 bulan. apakh bisa pihak bank menyita tanah saya yang di atas nya ad rumah dan saya jadikan sebagai jaminan, sedangkan tanah tersebut tidak mempunyai sertifikat yang saya serahkan ke bank hanya berupa skt

    • Tanggapan

      Bapak Ajir

      Bank dapat menggugat bapak dengan gugatan biasa ke pengadilan. Dalam gugatan tersebut rumah bapak dimintakan sita jaminan. Jika penadilan mengabulkan gugatan bank, maka rumah tersebut dapat disita dan dilelang.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

      • Ass wr wb,Pak sy mohon bantuan info.sy saat ini kredit motor selama 35bln dan ini memasuki bln ke 7.sy menunggak pembyrn angsuran bln 6 dan 7.sy sdg mengalami masalah keuangan,apakah sy bs mengajukan oper krdit pak?bgmn syrt dan ketentuannya?terimakasih

      • Tanggapan

        Bapak Wahyu

        Mengenai over kredit, sebaiknya bapak tanyakan langsung pada perusahaan pembiayaan (leasing) tempat bapak.

        Sejauh yang kami ketahui, over kredit dimungkin sepanjang pihak calon penerima memiliki kemampuan untuk membayar angsuran.

        Demikian, semoga bermanfaat.

        Ismail Marzuki

  30. Selamat malam pak, Saya ada sedikit permasalahan yang mungkin dapat menjawabnya,
    saya menyewa satu rumah selama 2 tahun , saya dengar rumah ini telah dijaminkan ke bank oleh si pemilik rumah dan telah menunggak selama 5 bulan, sedangkan saya baru mengontrak rumah ini baru 5 bulan, yang saya mau tanyakan adalah
    1. Kapankah bank akan menyita rumah ini ?
    2. Apakah Bank dapat menunda penyitaan/melelang rumah ini sampai akhir masa kontrak saya ?
    3. Apakah Bank akan memerintahkan pengosongan rumah, Apabila telah sampai jatuh temponya?
    Atas Jawabanya saya ucapkan terima kasih

    • Tanggapan

      Bapak Adi Balata

      Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa tidak berakhir meskipun rumah tersebut beralih kepemilikannya kepada orang lain.

      Pasal 1576 Kitab UU Hukum Perdata

      Pasal 1576
      Dengan dijualnya barang yang disewa, sewa yang dibuat sebelumnya tidak diputuskan kecuali bila telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Jika ada suatu perjanjian demikian, penyewa tidak berhak menuntut ganti rugi bila tidak ada suatu perjanjian yang tegas, tetapi jika ada perjanjian demikian, maka ia tidak wajib mengosongkan barang yang disewa selama ganti rugi yang terutang belum dilunasi.

      1. Bank setiap saat dapat meminta pengadilan utnuk menyita rumah jika debitur tidak dapat melunasi kewajiban pembayaran
      2. Bank berhak meminta penjualan rumah melalui lelwang, tetapi bank tidak berhak “mengusir” penyewa.
      3. Jika sewa menyewa berakhir, maka hanya pemilik tanah yang berhak meminta pengosongan. pemilik tanah dapat saja berubah karena adanya pelalangan.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  31. assalam mualaikum wr wb,
    Mohon pencerahannya Bpk ismail . ibu saya menggadaikan bpkb motor atas nama bapak saya tanpa sepengetahuan bapak saya dan sisa pembayaran 3x lagi , akan tetapi ibu saya sudah meningggal dan bapak saya baru tahu kalau bpkb di gadaikan.pihak bank mau menarik motor padahal telat pembayaran baru memasuki 1 bulan dan bapak saya tidak mau membayar karena merasa tidak menggadaikan bpkb motornya. kira-kira secara hukum bagaimana dan apa yang harus di lakukan ?? terima kasih atas perhatiannya dan mohon di berikan jalan keluarnya.

    • Tanggapan

      Bapak Indra Suci

      Wa’alaikumussalam

      Pada umumnya, jika sepeda motor dijadikan sebagai agunan, maka bentuk pengikatannya adalah Fidusia. Dengan fidusia ini, fisik sepeda motor masih dikuasai oleh pemilik asal/debitur, tetapi pemilikannya beralih ke bank. Bank hanya menyimpan BPKB saja.

      Yang dapat menyerahkan suatu benda sebagai jaminan adalah hanya pemiliknya saja. Jika di BPKB tercantum nama suami sebagai pemilik, maka hanya suami saja yang boleh menyerahkan sepeda motor tersebut sebagai jaminan. Akan tetapi jika ternyata bank menyimpan BPKB tersebut padahal BPKB atas nama suami, maka pemberian jaminan tersebut tidak sah.

      Secara hukum, yang dapat dilakukan adalah dengan menggugat bank untuk menyerahkan BPKB. Akan tetapi jika bapak menggugat bank, maka bank juga akan menggugat ibu agar ibu melunasi pinjamannya.

      Saran saya, jika masih bisa diatasi dengan membayar angsuran, sebaiknya selesaikan masalah ini dengan membayar angsuran.

      Demikian, semoga bermanfat.

      Ismail Marzuki

  32. Slmt malam Pak …saya mau bertanya, ayah saya mengajukan pijaman kesalah satu bank swasta, dengan akad kridit selama tiga tahun…awalnya saya tidak tahu menahu mengenai hutang tersebut…karena saya merantau, tapi setelah diberi tahu saya ikut meng angsur pijaman tersebut…tpi karena saya sakit sy tdk lagi bekerja dan tidak bisa membantu membayar hutang2 ayah saya..saat ini bank rajin sekali menelpon bahkan menurut saya sudah seperti teror…ayah saya bingung dan ingin menjual tanah pekarangan kami untuk melunasi hutang di bank sdgkan kami tidak memiliki tempat tinggal lain…pertanyaan saya apakah bank bisa melakukan penyitaan terhadap pekarangan kami? apakah kami bisa mengajukan surat pailit? yg ketiga secara hukum apakah kami bisa di pidanakan? trimakasih pak…

    • Tanggapan

      Bapak Catur Winarno

      Dalam suatu perjanjian kredit, lazimnya bank meminta agunan dari debitur berupa tanah atau tanah dan bangunan. Jaminan tanah tersebut selanjutnya diikat dengan Hak Tanggungan. Apabila debitur tidak dapat melunasi pinjaman maka bank berhak untuk melakukan penjualan atas tanah jaminan tersebut melalui kantor lelang.

      Dengan demikian, jika tanah bapak dijadikan jaminan, maka bank dapat mengeksekusi tanah tersebut.

      Untuk mengajukan permohonan pailit secara sukarela, seorang debitur dapat mengajukan ke pengadilan niaga. Syarat mengajukan pailit adalah, sekurang-kurangnya harus ada 2 kreditur.

      Pasal 2 ayat 1 UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

      Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  33. Assalaamu’alaykum pak Is…

    Saya ingin bertanya mengenai dasar hukum tentang bahwa kuasa menjual di awal perjanjian kredit itu dapat membatalkan perjanjian.

    Mohon jawabannya, pak Is…

    Terima kasih

    • Tanggapan

      Bapak Iskandar

      Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada ketentuan bahwa kuasa menjual yang dibuat diawal perjanjian kredit dapat membatalkan perjanjian. Mungkin yang bapak maksudkan adalah, apakah kuasa menjual yang “digandengkan” dengan perjanjian kredit mempunyai kekuatan hukum atau tidak?

      Kreditur yang mensyaratkan adanya kuasa menjual sebagai bagian dari perjanjian kredit, biasanya menggunakan klausul-klausul yang sangat ketat dalam pemberian kuasa tersebut. Klausul tersebut antara lain bahwa kuasa yang diberikan tidak dapat ditarik kembali. Jika dalam surat kuasa menjual terdapat klausul yang menyatakan bahwa kuasa tidak dapat ditarik kembali, maka kuasa tersebut disebut dengan kuasa mutlak.

      Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, penggunaan kuasa mutlak dilarang. Dengan demikian, perjanjian kredit tetap sah dan berlaku, tetapi kuasa menjualnya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjual tanah.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  34. assalamualaikum wr wb
    mohon pencerahannya pak, saudara saya kridit kmk di bank… berselang 3thn, usahanya bangkrut.. sdh 1thn lebih saudara saya tdk bs membayar bunga atw pokoknya,,pertanyaan saya: 1. anehnya sampai sekarang pihak bank belum menyita, rumah dan tanah yg di jadikan angunan,,2. apakah pihan bank bisa menyita tanah lain saudara saya yg tidak terikat dalam jaminan..tanah tersebut dia beli 6thn, sebelum dia kridit..3. bagaimana solusinya.. terimakasih wassalamualaikum wr wb,

    • Tanggapan

      Bapak Alkhalafi Atthala

      Wa’alaikumussalam

      Mengenai pertanyaan bapak, dapat saya tanggapi sebagai berikut:

      1. Bank setiap saat dapat mengajukan eksekusi atas jaminan kredit sepanjang debitur itu sudah menunggak pinjaman. Untuk eksekusi tersebut, penyitaan hanya dapat dilakukan atas dasar penetapan pengadilan. Jika sampai saat ini bank belum menyita, ada kemungkinan bank belum menjadikan hutang dari saudara bapak tersebut sebagai prioritas yang harus dieksekusi saat ini.

      2. Ada dua cara bank dalam melakukan eksekusi yang berkaitan dengankekayaan debitur.

      a. Jika agunan tersebut diikat dengan pengikatan jaminan (misalnya tanah dan bangunan diikat dengan Hak Tanggungan), maka bank dapat melakukan eksekusi langsung atas jaminan tersebut dengan menjual jaminan melalui kantor lelang. Dengan proses ini waktu penyelesaian cepat.

      b. Terhadap kekayaan lain yang tidak dijadikan jaminan, bank hanya dapat meminta sita atas kekayaan lain jika bank mengajukan gugatan biasa ke pengadilan dan meminta agar kekayaan lainnya disita sebagai jaminan pembayaran hutang. Dengan proses ini waktu penyelesaian lama.

      3. Solusinya adalah, dengan membayar kewajiban kepada bank. Jika tidak ada dana cash maka dapat dengan cara menyerahkan jaminan untuk dijual.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  35. Assalamualaikum Wr Wb
    Mohon pencerahannya pa. Istri saya pernah punya kartu kredit pada salah satu bank swasta dan macet sampai sekarang. Masalahnya ketika mau membuka rekening di tabungan di bank yang sama mereka menolaknya. pertanyaan nya apa emang itu atruran nya pa ? terima kasih
    Wassalamualaikum Wr Wb

    • Tanggaapan

      Bapak A Ilham

      Orang yang menunggak pembayaran kartu kredit digolongkan dalam daftar hitam kredit macet. Penggolongan seseorang dalam kredit macet dapat mempengaruhi aktivitas orang tersebut dalam perbankan, terutama dalam pengajuan failitas pinjaman bank. Mengenai syarat pembukaan rekening tabungan, syarat tersebut bergantung pada kebijakan bank masing-masing.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  36. asalamualaikum pak ismail,,saya selaku pemberi kredit berupa barang barang kepada pihak customer,,segala perjanjian sudah kami sepakati diatas materei,,dgn sistem kredit 10 bulan dan tuk transaksinya dgn bayar DP langsung serah terima barang…dan dalam proses selanjutnya,,,,,, si customer tdk bisa melakukan pembayaran sampai 3bulan berjalan,,rencana uangDP kami kembalikan penuh dan barang saya minta,,,tapi sicustomer tdk bisa menunjukkan atau menolak mengembalikan,,,,,,,,segala upaya sudah kami lakukan dgn cara baik baik,,,apakah dgn kasus tersebut bisa masuk ke ranah pidana,,sementara kami selaku pihak 1 sangat dirugikan dgn masalah tersebut,,dan bagaimana dgn perlindungan hak kami sebagai pihak 1,,?trimakaseh wassala mualaikum wrrb

    • Tanggapan

      Bapak Sam Redi

      Wa’alaikumussalam
      Dalam transaksi jual beli ada beberapa jenis transaksi;

      a. Jual Beli Tunai: hak milik atas barang yang dijual segera beralih setelah harga lunas dibayar pada saat penyerahan barang
      b. Jual beli tunai dengan fasilitas kredit dari pihak lain: Misal A selaku penjual, B selaku pembeli dan Bank selaku pemberi kredit. Dalam jenis ini, hak miIik beralih pada saat penyerahan barang dan harga dibayar lunas oleh bank. Pembeli berhutang kepada bank. Biasanya barang dijaminkan kepada Bank dalam bentuk Jaminan Fidusia.
      c. Sewa Beli: Misalnya A dan B membuat perjanjian Sewa Beli untuk jangka waktu 5 tahun. Dalam 5 tahun B selaku pembeli membayar angsuran kepada A, dan status barang adalah sewa. Jika pada tahun ke 5 seluruh angsuran dilunasi, maka barang menjadi milik B.
      d. Jual Beli dengan angsuran: A menjual barang ke B secara angsuran, disepakat bahwa hak milik beralih saat diawal perjanjian. B mengangsur kepada A sampai lunas.
      Jadi, penyelesaian kasus ini bergantung pada jenis transaksi. Jika status sewa beli maka pembeli yang tidak mengembalikan barang dapat diancam pidana penggelapan. Juga dalam jenis jual beli tunai dengan fasilitas kredit, jika barang dijaminkan dengan jaminan fidusia, maka pembeli yang melarikan barang dianggap melakukan penggelapan.
      Jika jenis transaksi adalah jual beli angsuran (contoh d) maka barang sudah menjadi milik pembeli. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan perdata.

      Demikian semoga bermanfaat

      Ismail Marzuki

      • selamat malam Pak Ismail Marzuki
        saya pinjam uang di bank sebesar 50 juta dalam jangka waktu 3 tahun , saya sudah bayar 1,5 tahun , dan sekarang saya sudah mennunggak 3 bulan ,sedangkan sekarang saya saat ini mengalami kemerosotan ekonomi dalam artian usaha yang saya jalani tidak berajalan dengan baik , apakah pihak bank dapat mempidanakan saya ..? terimakasih atas pecerahannya

      • Tanggapan

        Bapak Daiman

        Utang Piutang masuk dalam ranah hukum perdata. Jika si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman maka tidak ada sanksi pidana.

        Demikian, semoga bermanfaat.

        Ismail Marzuki

  37. Assalamualaikum Pak Ismail
    Saya mau konsultasi,Ceritanya begini:Pada akhir 2013 Saudara saya mengajukan pinjaman ke Bank BRI sebesar 20 juta dengan jaminan BPKB motor.Karena dia masih ada pinjaman di bank tersebut maka dia memakai data2 saya.Dengan bantuan orang dalam dia menyuruh saya datang ke Bank untuk menandatangani Surat Perjanjian Bank dan pengambilan uang Pinjaman Tersebut.Bulan pertama dia bayar angsuran tersebut,tapi pada bulan berikutnya dia hilang tak ada kabarnya.Orang dalam yang membantu saudara saya akhirnya menutupi angsuran bulan ke2 dengan catatan bila ada yang menagih kerumah saya disuruh jangan bilang2 kalau sebenarnya pinjaman itu bukan untuk saya.Sampai tadi pagi saya mendapat surat peringatan karena menunggak angsuran selama 6 bulan dan harus datang ke Bank tersebut.Kira2 tindakan apa yang harus saya ambil sedangkan untuk membayar angsuran tersebut saya tidak sanggup,Lalu apa sanksi untuk saya bila tidak membayar angsuran tersebut selama 3 tahun sesuai jangka waktu yang ditentukan pihak bank.Saya mohon Bantuan bapak Ismail karena saya buta soal hukum hutang piutang

    • Tanggapan

      Bapak Budi Setiawan

      Wa’alaikumussalam

      Suatu perjanjian itu mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Dalam hal ini anda terikat dan berkewajiban untuk membayar seluruh utang yang jatuh tempo.
      Jika pinjaman macet, maka langkah pertama dari bank adalah menyita sepeda motor yang dijadikan jaminan kredit. Jika sepeda motor itu tidak ada, maka bank berhak menggugat bapak di pengadilan dan meminta sita atas kekayaan bapak sebesar nilai utang.

      Secara hukum, bapak yang bertanggung jawab atas pinjaman tersebut.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  38. slmt pagi pak.
    Blm sebulan yg lalu sy kredit motor honda di fif bahkan pembayaran angsuran ke 1 blm jatuh tempo tp motor sy di bawa lari oleh teman dr teman sy,sy sudah lapor polisi dan ternyata hal ini termasuk penipuan.
    bagaimana hukumnya apabila nanti sy tdk bisa membayar angsuran motor sy ???
    Trims.

    • Tanggapan

      Bapak Andi Yusuf

      Sepanjang pengetahuan saya, jika sepeda motor dibeli melalui pembiayaan dari lembaga pembiayaan, maka sepeda motor tersebut diasuransikan. Akan tetapi biasanya asuransi tersebut tidak menanggung jika sepeda motor berpindah tangan karena penipuan. Dengan demikian, Bapak tetap wajib membayar angsuran.

      Apabila bapak tidak membayar angsuran, sepeda motor akan disita. Permasalahannya adalah, jika sepeda motor yang akan disita tersebut sudah tidak ada, maka bank atau perusahaan leasing berhak meminta pelunasan dari harta kekayaan Bapak lainnya. Harta kekayaan Bapak dapat disita melalui proses gugatan ke pengadilan yang diajukan bank/leasing.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  39. Seelamat pagi pak ismail
    Nama saya budi saya mempunyai pertanyaan ini.saya dan teman saya sebut saja E bersepakat mengambil pinjaman dengan anggunan bpkb disebuah koperasi, bpkb itu adalah milik saya tapi belum saya balik namakan atas nama saya. Kami sepakat untuk menggunakan atas nama E dalam pinjaman di koperasi tersebut karena E mempunyai usaha dengan tujuan agar mempermudah memperoleh pinjaman.Kami mengambil pinjaman selama 24 bulan dan selama 12 bulan angsuran berjalan lancar, tapi menjelang angsuran ke 13 motor saya hilang diambil pencuri.

    Pertanyaan saya adalah
    1. Apakah saya wajib melanjutkan mencicil angsuran 12 bulan selanjutnya?
    2. Apakah yang terjadi jika saya tidak mencicil angsuran tersebut?
    3. Hukum perdata seperti apa yang akan digunakan oleh koperasi ?

    terima kasih mohon bantuanya.

    • Tanggapan

      Bapak Budi Nugroho

      1. Bapak tetap wajib melanjutkan pembayaran cicilan, karena meskipun sepeda motor hilang bukan berarti hutang lunas.
      2. Jika Bapak tidak mencicil hutang, Koperasi dapat menggugat bapak ke pengadilan negeri dan meminta sita jaminan seluruh kekayaan Bapak, setidaknya senilai hutang tersebut.
      3. Koperasi akan menggunakan dasar wan prestasi yang terdapat dalam Pasal 1267 KUHPerdata.

      Pasal 1267
      “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. “

      Demikian, semoga bermanfaat

      Ismail Marzuki

  40. Selamat Siang Pak ismail,
    Nama saya Ikhsanullah Lubis, Saya mau bertanya pak, Saya ada kredit sepeda motor di salah satu shooroom, selama 8 bln saya selalu tepat waktu bayar angsurannya. Setelah jalan 9 bulan sepeda motor yang saya kredit hilang. saya sudah melaporkannya ke shooroom dan ke pihak polisi. Kebetulan yang ngilangkan sepeda motornya bukan saya, tetapi teman saya. jadi pertanyaan saya Apakah kedepan saya harus tetap melunasi angsuran tersebut? Pihak shooroom berkeras agar angsuran ke depannya harus dilunasi, karna yang ngilangkan sepeda motornya bukan saya melainkan orng lain. dan alasannya surat hilang dari polisi harus ada.

    • Tanggapan

      Bapak Ikhsanullah Lubis

      Dalam setiap hutang piutang, seorang debitur wajib melunasi hutangnya. Meskipun sepeda motor tersebut hilang, seorang debitur tetap wajib melunasi hutang. Akan tetapi, apabila kredit sepeda motor tersebut telah ditanggung asuransi, maka atas kehilangan motor tersebut akan dilunasi dari klaim asuransi.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

    • Tanggapan

      Ibu Anggi Desmita Arini

      Setiap pihak yang bertindak sebagai pemberi pinjaman atau kreditur dan memegang agunan dari debitur, berhak untuk mengambil pelunasan dari penjualan agunan tersebut sepanjang pengikatan agunan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

      Apabila debitur tidak dapat melunasi pinjaman pada bank (termasuk bank syariah), maka bank dapat menjual agunan antara lain melalui pelelangan. Hal ini diatur dalam UU No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan juga dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

      Penyitaan agunan adalah bagian dari proses untuk menjual agunan. Penyitaan ini dilakukanoleh pengadilan atas permohonan bank.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  41. S. Nugroho bertanya apakah Bank selaku penjamin kredit KPR dapat digugat karena tidak mengeluarkan Sertifikat rumah setelah debitur melunasi semua kredit KPR nya dengan alasan akan diberikan setelag dua minggu atau paling lambat satu bulan tetapi pada kenyataannya sertifikat KPR rumah tersebut tidak ada di Bank

    • Tanggapan

      Bapak S. Nugroho

      Bank dapat digugat oleh debitur karena tidak mengembalikan sertipikat tanah jaminan. Tindakan bank termasuk wanprestasi. Dalam perjanjian kredit, pada saat pelunasan, kewajiban debitur adalah membayar seluruh utang sedangkan kewajiban bank adalah menyerahkan sertipikat tanah jaminan.

      Demikian, semoga bermanfaat

      Ismail Marzuki

  42. assalamu alaikum wr.wbr.,
    Bapak ismail yang saya hormati, saya mau bertanya lagi pak. saya yang kemrin curhat tentang utang istri saya yang 43 jt, kemarin temannya si fulani datang ke rumah dan mengatakan lagi data auditnya bukan 43 tapi 70an hampir 80 juta, dan menghitung lagi data utang istri saya katanya 40 juta saya bingung pak tiap kali dia dtg kerumah semuanya berubah-rubah seolah-olah utang kami ini mainan.dan dia mendesak sya untuk membayar,dan paling tidak mencicilnya, saya sih mau membayar kalau emang pasti jumlahnya,dan saya juga takut dosa kalau tidak membayarnya, tolong pak saya minta nasehat bapak bagaimana saya menghadapi orang itu.tolong pak ismail , jazakumullah khair

    • Tanggapan

      Bapak Arofah

      Sepanjang Fulani tidak melakukan kekerasan, maka yang dapat bapak lakukan adalah membantah semua argumentasi dia dan meminta agar dia menunjukkan bukti-bukti serta saksi.

      Demikian, semoga bermanfaat

      Ismail Marzuki

  43. Selamat pagi Pak Ismail,
    Sya punya hutang dengan bank dengan jaminan rumah tenor 10 tahun kredit di tandatangani Bulan Desember 2006, Bulan Juli 2012 – Juni 2013 saya tidak mampu membayar cicilan. 25 Juni 2013 saya mendatangi bank untuk menyelesaikan kewsjiban karena tetangga ada yang membelinya. Tapi saya diberi surat teertanggal 24 Juni 2013 bahwa rumah sudah dilelang tanpa saya menerima pemberitahuan. Saya mengajukan surat ke Bank bahwa saya tidak pernah menerima surat pemberitahuan tapi mereka menjawab surat sudah dikirim (3 x) tapi tidak bisa membuktikan tanda terima surat tersebut sehingga saya tidak tahu kebenarannya. Saya sudah mencoba dari Unit yang bersangkutan di BCA, Halo BCA, Direktorat Investigasi dan Perbankan (BI) sampai ke OJK tapi juga tidak dapat membantu. Bulan awal Mei 2014 “Pemenang Lelang” yang sudah memiliki sertifikat ingin merenovasi rumah tersebut. Saya sudah samapaikan pada “Pemenang Lelang” bahwa saya sedang mengumpulkan data dan dana untuk ke Pengadilan, Pertanyaan saya :
    1. Apakah bisa lelang dilaksanakan dengan surat pemberitahuan yang katanya sudah dikirim tapi
    tidak pernah diterima baik oleh penghuni rumah / Tetangga dianggap sah ?
    2. Apakah bisa “Pemenang Lelang” punya sertifikat baru tanpa tanda tangan pemilik sebelumnya ?
    3. Apakah bisa “Pemenang Lelang” memaksa mengosongkan rumah tanpa adanya keputusan
    Pengadilan ?
    Saya sangat mengharapkan jawabannya pak. Untuk informasi masalah yang sama sudah pernah saya email ke 2 kantor Pengacara tapi setelah 1 minggu tidak ada jawabannya pak. Mohon informasi langkah apa yang sebaiknya saya tempuh. Terima kasih sekali Pak


    • Tanggapan

      Bapak Budhy Sediyo Haryadi

      1. Untuk pelaksanaan lelang eksekusi, ada atau tidak adanya pemberitahuan ke debitur atau pemberi jaminan tidak menghalangi dilaksanakannya penjualan dengan cara lelang. Dalam lelang, penjual terlebih dahulu harus mengumumkan pelaksanaan lelang melalui surat kabar harian.
      2. Seorang pembeli berdasarkan lelang, memperoleh hak atas benda lelang yang dibuktikan dengan RISALAH LELANG. Risalah lelang ditandatangani oleh Penjual, pembeli dan Pejabat Lelang. Yang dimaksud dengan Penjual dalam lelang eksekusi adalah kreditur/bank atau pengadilan. Dalam Risalah Lelang tidak diperlukan tandatangan pemilik tanah. Risalah Lelang memiliki fungsi yang sama dengan Akta Jual Beli.
      3. Ada 2 (dua) cara eksekusi lelang jaminan yaitu:

      a. Eksekusi dengan cara lelang melalui fiat pengadilan negeri: dengan cara ini, pembeli dapat langsung mengosongkan rumah hasil lelang karena sebelum dieksekusi, rumah tersebut telah dilakukan sita sebelumnya
      b. Eksekusi dengan cara lelang langsung ke kantor lelang: dengan cara ini dibutuhkan penetapan pengadilan untuk mengosongkan rumah

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  44. selamat malam pak.
    langsung saja saya mau bertanya,
    saya mempunyai hutang di bank swasta ternama, dengan jaminan akte jual beli tanah atas nama istri saya.
    sudah 5 bulan ini saya menunggak pembayaran karena usaha saya menurun.
    dari awal keterlambatan saya, saya sudah mengajukan untuk restruktur dari pihak bank tersebut. tapi pihak bank tidak resspon sama sekaali, dan hanya minta saya untuk membayar tunggakan saya. setelah keterlambatan saya sampai 5 bulan, saya tetap mengajukan restruktur tapi di tolak dengan alasan keterlambatan sudah 2 bulan lebih. tapi dari penagih memberikan solusi, kalau hutang saya bisa di cicil langsung potong pokok hutang saya, bunga dan denda di hapus dengan syarat saya harus melunasi total tunggakan saya yang belum saya bayar selama 5bln, tapi solusi itu cuma secara lisan pak, tidak tertulis. apakah itu benar ?
    terus, apakah bisa status kepemilikan tanah masih akte bisa masuk lelang? soalnya waktu perjanjian kredit di notaris akte tanah saya tidak bisa di tingkatkan ke sertifikat. dan apakah untuk mengikuti lelang status tanah harus sudah ber sertifikat hak milik? dan apakah yang saya harus lakukan apabila jaminan saya di lelang, karena sejak dari awal saya beritikat baik dengan mengajukan restruktur untuk masalah cicilan.
    sebelumnya saya berterima kasih atas solusi dan jawaban yang bapak beri ke saya.

    • Tanggapan

      Bapak Robby

      Sepanjang ada bukti yang dapat menguatkan adanya pernyataan dari juru tagih, maka pernyataan tersebut juga mewakili kebijakan bank karena ketika melakukan penagihan, juru tagih bertindak mewakili bank.

      Mengenai syarat yang diajukan oleh juru tagih tersebut, menurut saya sangat normatif. Artinya tanpa iming-iming pun, memang seharusnya bapak melunasi tunggakan yang belum dibayar. Jadi, ini hanya upaya dari juru tagih agar bapak melunasi tunggakan.

      Tanah yang belum bersertipikat tidak dapat dieksekusi dengan cara penjualan lelang. Suatu tanah hanya dapat dijadikan jaminan jika telah ada sertipikat tanah yang kemudian dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan maka lahirlah Hak Tanggungan yang dibuktikan dengan sertipikat Hak Tanggungan. Tanah yang sudah dijaminkan dan telah ada Sertipikat Hak Tanggungan, maka tanah tersebut dapat dieksusi dengan cara penjualan lelang.

      Demikian, semoga bermanfaat

      Ismail Marzuki

  45. terima kasih banyak pak ismail, saran bapak bermanfa’at sekali buat keluarga kami, semoga Allah senantiasa menjaga,dan menanmbah kan ilmu buat bpk,dan menjadikan keluarga bapak sebagai ahli syurga,salut dengan bapak ismail marzuki,karena telah banyak membatu orang.kalau boleh saya ingin kenal dekat dngan bapak.kalau boleh berteman di FB atau media sosial lainnya terimakasih banyak.
    wa’assalamu alaikum wr.wbr.

    • Tanggapan

      Bapak Arofah

      Jika memang isteri Bapak telah menandatangani suatu perjanjian dalam keadaan tertipu maka perjanjian tersebut tidak sah.

      Pasal 1321 Kitab UU Hukum Perdata

      “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

      Tindakan penipuan adalah perbuatan pidana yang dapat dilaporkan ke Kepolisian.

      Pasal 378 Kitab UU Hukum Pidana

      “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  46. assalamu alaikum wr.wbr.
    terimah kasih banyak atas jawaban bapak ismail.
    saya mau bertanya lagi pak,terimakasih sebelmnya atas kebaikan bapak meluangkan waktu untuk membaca dan membalas pertanyaan saya.

    waktu tempo hari,si fulani pernah membawa perjanjian utang piutang senilai 43jt, karena kami takut di tuduh tak bertanggung jawab kami setujui, tapi selang berapa waktu ,kami tahu kalau kerugian kantor itu memang cuman 43jt,dan orang kantor tidak mengetahui bahwa si fulani juga memiliki hutang,jad sifulani cuman menuduh istri saya bahwa cuman istri saya yang memakai uang tersebut 43jt. (hutang pada si fulani),kami baru sadar setelah berapa hari kemudian, bahwa utang si fulani ini tidak ada yang tau kecuali istri saya dan saya.kira-kira bagaimana cara mengklarifikasi jumlh tersebut pak ismail?, karena kami yakin bahwa jumlah 43jt itu di bebankan semua ke istri saya,agar si fulani bebas dari hutangnya sendiri. mohon pencerahannya bapak ismail dan saran bagaimana caranya saya menghadapi si fulani ini.apakah saya laporkan saja ke pihak yang berwajib,sebagai tindak penipuan dan manipulasi data, atau bagaimana? tolong bantu pak,karena kami merasa di dzolimi.

    terimakasih banyak semoga ALLAH membalas kebaikan bapak ismail.amin!

    wa’assalamu alaikum wr.wbr.

  47. assalamu alaikum wr.wbr. pak ismail,salam hangat sebelumnya,
    ini saya mau bertanya,
    istri saya memiliki utang yang di perkirakan 20an juta, pada temannya di kantor,anggaplah nama teman istri saya itu Si Fulani, si fulani ini meminjam kan uang ke istri saya memakai uang kas kantor yang sifulani pegang dan dia hanya mencatat sepihak, giliran kami bertanya jumlah hutang istri saya ke dia tiba2 jumlahnya UP menjadi 43 jt, dan setelah data di kantor di audit ternyata ke rugian kantor itu ada 43 an juta. nah yang jdi masalah,si fulani juga memiliki utang pada kantor dan dia mengakui kepada saya bahwa dia punya utang 20an juga. tetapi belakangan ini ternyata orang kantor tidak tau dia memiliki utang. dan kami jadi curiga bahwa jumlah utang 43 jutaan itu adalah jumlah utang istri saya dan si fulani, tetapi si fulani menuduh bahwa utang sebanyak 43 juta itu semua milik istri saya. dan ketika si fulani di tanya jumlah utangnya dia selalu bilang utang dia ada 20’an dan utang istri saya 43 jta sedangkan kantor ruginya hanya 43 juta,dan utang sifulani ini tidak di ketahui orng kantor.
    saya mau tanya pak kira hukum apa yang bisa menjerat si fulani?
    karena saya merasa di dzolimi dengan jumlah utang yang tidak sesuai ini.dan kalau benar jumlah utang kami,kami pun tidak mau lari dan akan melunasinya.tolong pencerahannya serta prosedur untuk melaporkan kasus ini. JAZAKUMULLAH
    wa’ssalamu alaikum wr.wbr.

    • Tanggapan

      Bapak Arofah

      Wa’alaikumussalam

      Perjanjian pinjam meminjam tetap sah meskipun tidak dibuat secara tertulis. Akan tetapi ketika satu pihak membuat tulisan, misalnya catatan jumlah utang, maka tulisan tersebut mempunyai nilai pembuktian jika tulisan mengenai catatan jumlah utang itu disetujui oleh pihak lainnya.

      Pasal 1756 Kitab UU Hukum Perdata

      “Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan.”

      Jadi jika Fulani hanya secara sepihak menuliskan angka utang tersebut, maka jumlah tersebut tidak mengikat isteri bapak.

      Dalam keadaan yang demikian, maka justru kewajiban Fulani untuk membuktikan bahwa utang isteri bapak adalah Rp 43 juta. Untuk membuktikan jumlah utang isteri Bapak, Fulani tidak dapat menggunakan catatan sepihak.

      Sebaiknya Bapak tetap melunasi utang isteri bapak sesuai jumlah yang sebenarnya yaitu Rp 20 juta, jika Fulani membantah maka Fulani yang harus membuktikan bahwa bantahannya benar.

      Selain itu, jika uang pinjaman yang diterima isteri Bapak itu diserahkan secara transfer Bank maka hal ini lebih mudah lagi bagi bapak untuk membuktikan melalu print out buku tabungan.

      Demikian, semoga bermanfaat.
      Ismail Marzuki

  48. selamat pagi pak ismail, terima kasih atas jawaban pd email kmrn, sekarang saya sudah seminggu mengirimkan somasi kepada pihak bank dan minta pertanggungjawab dr pihak bank atas kerugian saya ini.
    pertanyaan saya, sebenarnya yang disalahkan dalam hal ini pihak mana, apakah pihak bank bisa berkelit jika mereka juga yg dirugikan?
    lalu pertanyaan terakhir, apakah dibenarkan jika saya temukan adanya ttd kuasa penarikan diatas meterai dr saya kepada istri saya dislip penarikan yg sebenarnya tidak diperlukan karna rek saya adalah rek bersama (or), adakah indikasi pihak bank sudah sepihak mengambil uang saya dg memalsukan ttd saya dan kemana saya hrs melapor n caranya..terima kasih.

  49. Ass wr wb, selamat malam pa, saya mau bertanya masalah bpkb yang di gadaikan tanpa sepengetahuan pemiliknya, istri saya sudah menggadaikan bpkb motor saya ke salah satu bank tanpa ijin saya, bpkb nya atas nama saya (suami), apa yang harus saya lakukan, apakah pihak bank bisa di tuntut, apakah istri saya akan terjerat hukum apabila masalah ini saya perkarakan

    • Tanggapan

      Bapak Samsudin

      Secara hukum, yang dijadikan jaminan atas suatu hutang adalah sepeda motor, bukan BPKB. Sepeda motor yang dijadikan jaminan diikat dengan perjanjian fidusia. Yang berhak menjaminkan sepeda motor adalah orang yang namanya tercantum dalam BPKB. dengan demikian, maka pemberian jaminan tersebut adalah tidak sah.

      Jika Bapak menuntut bank, maka isteri akan dijadikan sebagai saksi.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  50. Assalamualaikum,smg Allah slalu memberi rahmatNya
    Sy erna dr wonogiri
    Saya mau tanya pak Marzuki
    – Apakah pengajuan kredit ke bank dg meminjam sertifikat an ibu dimana bpk sdh alm harus dg persetujuan semua ahli waris (anak2).
    – kl tanpa persetujuan ahli waris yg lain tp bank tetap acc pencairan kredit apakah kita sbg ahli waris bisa menuntut bank tersebut

    Terima kasih,smg bpk berkenan menjawab pertanyaan saya

    • Tanggapan

      Ibu Erna

      Wa’alaikumussalam

      Yang dapat bertindak atas suatu harta kekayaan adalah pemiliknya. Jika suatu tanah akan dijadikan jaminan maka pihak yang namanya tertera dalam sertipikat harus menandatangani dokumen jaminan. Selain itu, jika dalam perkawinan tidak terjadi perjanjian pisah harta, maka selain tandatangan dari pihak yang namanya ada di sertipikat (nama isteri misalnya), dibutuhkan juga persetujuan dari suami. Apabila suami telah meninggal dunia, maka kedudukan suami digantikan oleh ahli warisnya yaitu isteri dan anak-anak.

      Dalam kasus ibu, jika suami isteri tidak ada perjanjian pisah harta, maka yang harus menandatangani dokumen jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan) adalah:

      – Ibu
      – Ayah (ayah telah wafat maka digantikan oleh anak-anak)

      Jika anak-anak tidak ikut tandatangan maka pemberian jaminan tidak sah.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  51. assalamu’alaikum. selamat sore bpk Ismail
    saya jaka di medan.
    saya mau nanya pak, saya ada buka usaha kredit elektronik
    saya ada konsumen, konsumen saya baru bayar 2 bulan tetapi barang sudah tidak ada lagi ditempat. sementara jangka waktunya 12 bulan. konsumen sudah tidak mau bayar lagi. apa saya harus menarik barang kepunyaan dia yang nilainya sama dengan jumlah barang yang masi kredit pak?
    menurut bapak, itu boleh atau bisa masuk ke ranah hukum pidana?? terima kasih pak.

    • Tanggapan

      Bapak Jaka

      Wa’alaikumussalam

      Dalam hukum jaminan, jika konsumen bapak membeli barang elektronik secara kredit, maka barang tersebut harus diikat dengan fidusia sebagai jaminan pembayaran hutangnya.

      Jika tidak ada jaminan fidusia, maka bapak tidak dapat mengambil begitu saja harta konsumen sebagai pelunasan hutang. Bapak dapat mengambil barang konsumen jika ada persetujuan atau penyerahan secara sukarela dari konsumen. Jika tidak ada persetujuan, bapak dapat dikenakan pasal pencurian.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  52. selamat pagi pak isamail..
    saya mau bertanya…
    saya ada pinjaman kredit di BPR yang isi kontrak nya,jika 3 bulan berturut2 menunggak…maka agunan akan di sita oleh pihak bank…
    permasalahan nya saat ini saya sudah menunggak 6 bulan…
    dan ada kesepakatan yang saya tanda tangani oleh pihak bank bahwa pada tanggal 31 maret 2014 harus di selesaikan semua tunggakan dengan kondisi lancar dengan jumlah yang harus saya bayar RP.25 juta…dan jika saya tak menyelesai kan nya ,maka agunan saya akan di sita oleh pihak bank
    saya punya itikad untuk mengansur nya,,,tapi uang nya tidak cukup…yaitu sebesar 4 bulan ang bisa saya angsur dan menyisakan 2 bulan lagi….tapi pihak bank tak mau menerima nya….
    dan bersikeras ingin menyita agunan saya tanpa ada keputusan dari pihak pengadilan…
    dengan kondisi seperti ini apakh saya bisa melawan dengan hukum….karna saya punya itikad untuk mengansur nya????

    • Tanggapan

      Bapak Evan

      Dalam suatu perjanjian,jika ada salah satu pihak tidak dapat memenuhi isi perjanjian, maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta agar pihak lainnya memenuhi kewajiban.

      Bank berhak menagih Bapak atas keterlambatan membayar angsuran, tetapi bank tidak berhak menyita agunan. Yang berhak menyita adalah pengadilan.

      Pada dasarnya, jika seorang debitur gagal membayar hutang tepat waktu, maka agunan dapat digunakan untuk melunasi hutang tersebut dengan cara dijual melalui lelang. Hasil penjualan agunan digunakan untuk membayar hutang, dan jika ada sisa maka sisa tersebut diserahkan ke debitur.

      Biasanya, ada dua pilihan dalam penyelesaian kredit macet:

      1. Melalui penyerahan agunan secara sukarela. Penyerahan agunan ini agar agunan dapat dijual tanpa melalui lelang; atau
      2. Melalui jalur pengadilan, baik melalui eksekusi atas dasar Hak Tanggungan maupun berdasarkan gugatan biasa.

      Jadi, penuhi saja kewajiban bapak membayar angsuran sesuai kemampuan. Mengenai agunan, jika bapak tidak ingin menyerahkan agunan secara sukarela, maka hanya pengadilan yang berhak menyita agunan.

      Demikian, semoga bermanfaat
      Ismail Marzuki

  53. selamat malam pak ismail,
    saya mau minta saran dan penjelasannya tentang transaksi di sebuah bank :
    1. Apakah boleh nomor transaksi di sebuah rekening koran yang diprint, TIDAK SAMA nomornya dg validasi di slip kopian pertinggal buat kita sebagai nasabah? karna banyak saya jumpai di transaksi pengiriman wire transfer rekening saya.
    2. Disetiap transaksi2 dengan nilai diatas 200jt, selalu terjadi KOREKSI DEBET, apakah saya sudah ditipu dan dicuri dananya oleh pihak bank bersama karyawan saya?
    3. Bagaimana cara untuk meyakinkan atau menuntut pihak2 terkait dalam masalah saya?

    terimakasih

    Daniel K

    • Tanggapan

      Bapak Daniel K

      1. Fungsi pencantuman nomor transaksi pada rekening koran, dan nomor validasi pada slip adalah sebagai identifikasi atas transaksi. Dengan adanya nomor validasi pada rekening koran maka dapat diketahui dan ditelusuri informasi-informasi saat transaksi dilakukan. Misalnya, jumlah setoran, tanggal dan jam saat setoran dilakukan, pihak yang menyetor. Pencantuman nomor validasi pada rekening koran juga sebagai bentuk kontrol bank atas suatu transaksi dan bukti bahwa bank telah menjalankan perintah nasabah. Bagi nasabah, dengan dicantumkannya nomor validasi dalam rekening koran akan menimbulkan keyakinan bagi nasabah bahwa perintah transaksi telah dilakukan oleh bank. Selain itu nasabah juga dapat mencocokkan data yang ada di slip dengan rekening koran.

      Mengingat pentingnya validasi maka nomor validasi pada slip tidak boleh berbeda dengan nomor yang ada di rekening koran.

      2. Mengenai koreksi debet, suatu koreksi dilakukan jika terdapat kesalahan. Untuk mengetahui adanya penipuan atau tidak, nasabah harus memiliki data pembanding terlebih dahulu, misalnya slip setoran atau slip transfer.

      3. Langkah awal adalah dengan mengajukan keluhan ke bank yang bersangkutan. Jika langkah ini tidak berhasil maka sengketa dapat disalurkan ke lembaga alternative penyelesaian sengketa. Jika lembaga ini belum terbentuk maka penyelesaian sengketa dapat difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tahun 2014

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  54. Siang bapaksebelumnya terima kasih atas jawaban yang diberikan bapak.
    Permasalahan yang saya hadapin ingin membatalkan suatu akad perjanjian kredit karena tidak di cairkannya dana dari kreditur, semua tahap prosedur suatu kredit sudah saya lakukan sesuai dengan prosedur baik secara administrasi atau kelayakan jaminan.

    Akan tetapi pihak kreditur tidak mau membatalkan sampai saat ini dan sama sekali tidak ada niat baik juga.

    Karena tahap saya sudah pada pengakuan hutang yang sah secara hukum telah sah akan tetapi dana tidak dicairkan oleh pihak kreditur, saya hanya nasabah ukm dimana sangat awam akan hukum hingga saya tidak dapat berpikir dimana kedudukan hukum saya atas masalah ini.

    Semua jelas tau bagaimana lembaga keuangan berbentuk bank, nasabah hanya dihisap sampai habis seakan nasabah kredit ini hanyalah pekerja untuk dia.

    Saya bawa permasalahan ini ke badan terkait yaitu bank induk untuk memediasikan dan menghapus semua apa yg pernah saya tanda tangani.

    Akan tetapi persetujuan kedua belah pihak antara saya dan pinca bank tersebut untuk mediasi ditolak oleh bank induk di indonesia, selang beberapa saat pinca tersebut “resign” secara tiba tiba.

    Karena sesuai prosedur juga dimana didalam penolakan dari bank induk untuk mediasi ditolak karena ada pasal yang berbunyi jika hal tersebut akan membawa kerugian pada bank dan tidak bersifat keperdataan, akhirnya saya melaporkan masalah saya kepada pihak berwajib karena setahu saya itu skema prosedurnya.

    Dan sampai sekarang masalah saya belum selesai karena saya takut akan pengakuan hutang yang dibuat didepan pejabat berwenang tersebut bisa dijadikan landasan kreditur untuk menagih saya dikemudian hari ( meski banyak yang bilang itu mustahil tetapi saya yakin tidak ada yang mustahil karena saya rasa masalah saya ini juga mustahil sebelum saya alamin hal inil).

    Yang saya herankan kenapa saya sudah legowo untuk menerima keputusan kreditur mereka tidak mau melakukan permintaan saya? Padahal jelas ini sudah mengandung unsur ganti rugi meski saya gak meminta ganti rugi pada awalnya. Dan sampai sekarang masalah saya belum selesai dan saya masih tidak memiliki pemikiran kenapa kreditur tidak mau batalkan sampai saat ini.

    Mungkin itu penjelasan dari saya, atas jawaban yg kelak bapak berikan saya ucapkan terima kasih

    • Tanggapan

      Ibu Wahyuni

      Jika ingin membatalkan suatu perjanjian, maka dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembatalan.

      Pasal 1266 KUH Perdata

      “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.”

      Demikian, semoga bermanfaat

      Ismail Marzuki

  55. karena ada pencaira dana lagi oleh anak 1 ? kareena yang melunasi ksp A itu anak ke 2 ? kesalahan ksp A itu tanpa cek lgi berks yang d ajukan anak 1 yang sdh d lunasi itu masih ada atau tidak ?
    dan ternyata setelah dana cair dan d terima anak ke 1 ternyata SK tidak ada d ksp A? thanks

    • Tanggapan

      Marvel

      Tanggung jawab atas pemberian kredit ada pada KSP A. Jika KSP A telah memberikan kredit dianggap KSP tersebut telah memeriksa semua persyaratan.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  56. siang pak ismail
    saya mau tanya ttng kasus ini mana yang harus saya ambil pokok masalah sbg brkut:
    kakek ada anak 2 tp bukan kandung semua
    anak 1 ajukan hutang a.n kakek d ksp A jaminan SK
    anak 2 melunasi ajuaan hutang dr anak 1 dg cara SK d alihkan ke ksp B ( posisi SK d ksp B) tanpa sepengetahuan anak 1 ,masalahnya skrng anak 1 mengajukan hutang dg alasan kalau tanda terima pengambilan sk masih d bawa ( keadaan kakek pikun ) skrang dr pihak bank ksp A minta untuk kembalikan pinjaman yang cair oleh anak 1 setelah dana cair ternyata d cek SK asli tdak ada d ksp A? itu masuk dalam kasus apa ya pak ismail ?

  57. Sore pak ismail,

    Saya ingin bertanya apakah pernah kasus hutang piutang dimenangkan oleh nasabah?
    Karena saya setelah mengalami sendiri ternyata bank induk hanyalah lembaga yang melindungi sehingga semua cara dilakukan untuk menjaga reputasi bank tsb.
    Kenapa yah pak selama ini dilakukan kreditur memiliki hak istimewa sedangkan nasabah hanya tunduk atas semua kelakuan yg saya rasa sudah mulai bergeser tidak lagi pada hakekatnya sebagai mitra nasabah.
    Mohon petunjuk dari bapak ismail bagaimana menentukan salah satu unsur pidana pada industri perbankan, karena mungkin hal ini baru terjadi sekali dan saya rasa tidak ada namanya nasabah nakal akan tetapi nasabah hanya beradaptasi atas kelakuan lembaga keuangan yang sangat kejam setelah apa yang saya alami selama ini.
    Terima kasih sebelum dan sesudahnya pak ismail.

    • Tanggapan

      Ibu Wahyuni

      Mohon maaf, saya tidak memiliki data mengenai nasabah atau debitur yang memenangkan perkara melawan bank. Saya tidak memiliki data tersebut, bukan berarti tidak pernah ada peristiwa bahwa debitur bisa menang.

      Saya belum memahami permasalahan yang ibu tanyakan karena memang ibu belum secara jelas menyebutkan masalah yang terjadi antara ibu dan bank. Jadi, mohon secara spesifik menyebutkan permasalahan yang sedang dihadapi.

      Jika yang dimaksud adalah klausul-klausul yang dapat menempatkan bank sebagai pelau pidana, maka dapat dilihat pada ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, khususnya BAB VIII mengenai Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  58. ass..wr..wb…sy mau tanya pak,adik sy punya hutang di bank swasta tetapi usahanya bangkrut,jadi adik sy gak mampu bayar kredit sebesar 2,5jt/bln,sekarang adik sy sudah pindah ke kota lain dan kerjanya cuma buruh yg gaji cuma 1juta sebulan,,sekarang pihak bank ancam adik sy mau di penjarakan…apa benar ya adik sy bisa di penjara??? makasih sebelumya pak,mohon bantuannya?

    • Tanggapan

      Bapal Momo

      Hutang dengan bank adalah bersifat perdata, yaitu berdasarkan perjanjian antara bank dan adik. Jika adik tidak mampu membayar hutang, maka penyelesaiannya bukan secara pidana (penjara) tetapi diselesaikan secara perdata. kecuali, jika saat mengajukan permohonan pinjaman terdapat data atau keterangan palsu, maka adik dapat dipidana penipuan.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  59. Saya mau tanya pa? Beberapa bulan yang lalu saya meminjam di sebuah KSU dalam pembayarannya saya suka terlambat, dengan janinan sertifikat rumah dan sekarang pinjaman itu sudah lunas. Tidak ada kabar kesaya tidak taunya KSU itu sudah tutup. Saya harus mencarinya gimana pa, amankah sertifikat saya itu pa? Terimakasih

    • Tanggapan

      Ibu Hijrah

      Jika sertipikat sudah dijaminkan kepada KSU, maka Ibu harus menemukan dimana pengurus KSU itu berada. Ibu dapat mengecek nama para pengurus di instansi yang mengurus perkoperasian di Kabupaten/Kota tempat KSU berdiri.

      Pada dasarnya, sertipikat ibu itu tidak dapat digunakan orang lain. Akan tetapi jika ada orang lain yang memalsukan identitas pemilik tanah yang namanya tercantum di sertipikat, maka kemungkinan terjadinya pengalihan tanah bisa terjadi. Apabila sertipikat tersebut tidak juga ditemukan, maka Ibu dapat melaporkan kehilangan ke kepolisian dan meminta sertipikat pengganti ke Kantor Pertanahan

      Demikian, semoga bermanfaat

      Ismail Marzuki

  60. Assalamualaikum pak.. saya mau menanyakan.. sekitar hampir sebulan yg lalu sy ada ambil kredit motor gitu, blm sy bayar cicilan pertama,, motor itu hilang.. yg membawa anak saya, kejadiannya anak saya dicegat dengan alasan, anak saya menabrak keponakkan si pencuri itu,, krn msh anak2.. anak saya takut digertak begitu walaupun sebenarnya dia tdk ada menabrak siapapun.nah yg menjadi problem saya,, di kantor polisi itu katanya dianggap penipuan,bukan perampokkan atau perampasan, yg di polis asuransi leasing itu kalau penipuan ga akan mendapat ganti rugi. yg mau saya tanyakan,, apakah keterangan dr polisi itu sudah benar? dan apakah saya harus membayar cicilan tiap bulannya lg? saya merasa rugi berlipat ganda kalau harus membayar bulanannya lagi.. gimana ya pak cara penyelesaiannya agar saya ga rugi banyak,, saya jg tidak mau terlibat masalah hukum.. sebelumnya saya ucapakan Terimakasih Banyak..

    • Tanggapan

      Ibu Iriani

      Wa’alaikumussalam

      Pasal tantang Penipuan adalah sebagai berikut:

      Pasal 378 KUHP:

      Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

      Jika penyidik kepolisian menggunakan pasal penipuan dalam kasus tersebut, maka penggunaan pasal tersebut dapat dimengerti.
      Mengenai pertanggungan asuransi, jika dalam polis tidak tercantum mengenai penggantian terhadap penipuan, maka asuransi tidak dapat diminta untuk membayar uang pertanggungan.

      Kewajiban ibu untuk membayar angsuran adalah tetap berlaku.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  61. Malam bapak ismail,
    jawaban bapak tentang perkara yang pernah saya tanyakan adalah menempuh jalur perdata sedangkan mediasi perbankan yang telah disepakati kedua belah pihak antara saya dan pinca bank tersebut ditolak melalui surat resmi dan rahasia yang ditujukan kepada saya, intinya saya tidak dapat melakukan mediasi perbankan dikarenakan mediasi perbankan hanyalah sesuatu yang mencakup KEPERDATAAN saja.

    Jadi posisi saya terdapat pada kondisi yang bagaimana pak marzuki mengingat hukum perikatan akan pengakuan hutang saya adalah sah.

    Ada satu lagi yang ingin saya tanyakan pak, apakah seorang pimpinan cabang memiliki hak prerogatif ?

    Atas jawaban dan sarannya saya ucapkan terima kasih

    • Tanggapan

      Ibu Wahyuni

      Seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Jadi dalam hal ini, bank dapat digugat karena telah bertindak secara sepihak membatalkan perjanjian.

      Pimpinan cabang suatu bank memiliki kewenangan berdasarkan surat kuasa dari direksi yang ada di kantor pusat. Ada kewenangan terrtentu yang masih dalam batas kewenangan pimpinan cabang, ada juga yang merupakan kewenangan kantor pusat. Untuk mengetahui kewenangan pimpinan cabang, harus melihat surat kuasa dari direksi bank.

      Demikian, semoga bermanfaat

      Ismail Marzuki

  62. Selamat Malam, Sy mau bertanya pada Bapak, karena pikiran sy sdah benar2 kacau dan bingung. Awalnya sy punya pinjaman kredit di bank yg berada di kota saya. Tapi karena waktu itu sy di iming2i kredit yg lebih oleh karyawan bank lain dari daerah lain sy pun mau di take over karena pada saat itu sy maupun mau mengembangkan usaha sy dengan membuka cabang toko lagi. Karena sy pikir sy bakalan dpat pinjaman lebih modal yg ada sy pakai untuk pembangunan dan sebagainya dengan harapan secepatnya kredit sy akan keluar bisa sy pakai untuk modal. Tapi ternyata tidak keluar di pencairan pertama sy hanya di take over aja ga ada kelebihannya di janjikan nanti pencairan kedua. Sy pun disuruh nambah jaminan untuk pencairan kedua, tapi sampai pencairan kedua hanya kredit sy atas jaminan yg kedu yg di take over, janjinya nanti pencairan ketiga. Ga taunya, ga lama kemudian ternyata dia entah mengapa dan kenapa karyawan bank tersebut terlibat kasus. Dan jaidilah nasib kredit sy terkatung2 dan entah alasan apa tidak disetujui danitupun diberitahukan dlam kurun. Waktu 1 tahun padahal modal sy sudah pas2an dan dalam kurun waktu itupun sy tetap lancar membayar kredit sy yg pertama. Tapi akhirnya kredit ga dapat maka usaha sy pun jadi tersendat, kredit pun tersendat. Yg akhirnya sdah berjalan 8 bulan sy menunggak sebagian setoran sy. Yang ingin sy tanyakan apakah bank sudah berhak melelang agunan sy. Sy berencana menjual aset sy yg pertama apakah sy tdak bisa lagi menutup jumlah hutang saya atas pinjaman yg pertama dan bermaksud membayar sejumlah tunggakan untuk pinjaman yang kedua, dan meminta waktu mungkin beberapa bulan untuk melunasi hutang yang kedua.
    Terima kasih.

    • Tanggapan

      Ibu Ester Lamusu

      Jika mengacu pada perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank dan Debitur maka menunggak 8 bulan sudah termasuk wanprestasi, dan bank selaku kreditur berhak mengakhiri perjanjian dan seketika menagih seluruh hutang.

      Jika hutang yang ditagih tidak dapat dibayar maka bank berhak melakukan eksekusi atas jaminan. Eksekusi tersebut dapat berupa penjualan melalui lelang atau atas kesadaran debitur sendiri menyerahkan tanahnya untuk dijual sebagai pelunasan hutangnya. Jadi, sampaikan permohonan pada bank untuk menjual asset yang pertama sebagai pelunasan hutang.

      Demikian, semoga bermanfaat

      Ismail Marzuki

  63. Selamat malam

    Langsung pada pokok pertanyaan saja yah pak.
    1. Bolehkah kreditur setelah menandatangani akta perjanjian kredit dihadapan notaris dan setelah semua sesuai dengan hukum yang berlaku kemudian dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas (pengakuan hutang, apht, uuht dll sudah ada dlm kwitansi penagihan notaris)? Jenis kredit suborgasi

    2. Bolehkah kreditur merubah sid nasabah terkait dengan kasus diatas dengan cara dimundurkan 5 tahun dan bank pelapor adalah cabang yang berbeda? ( hard copy sudah saya pegang jenis pembiayaan adalah channeling)

    3. Apakah meski kredit tsb tidak jadi dijalankan meskipun sppk dan lainnya sudah ada dan mungkin telah dimusnahkan saya tetap berhak mendapatkan akta turunan dari apa yang pernah saya tanda tangani?

    4. Bolehkah notaris memberikan akta lain yang seakan akan penandatanganan awal tidak pernah terjadi?

    5. Jalur hukum apa yang dapat saya tempuh selain perdata karena saya mengalami kerugian yang besar baik materiil maupun nama (imateriil) jika dilihat dari uu no 10 ttg pidana perbankan?

    Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih

    • Tanggapan

      Ibu Wahyuni

      Perjanjian Kredit tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
      Syarat sah suatu perjanjian:

      Pasal 1320 KUH Perdata
      1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
      2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
      3. suatu pokok persoalan tertentu;
      4. suatu sebab yang tidak terlarang

      jadi sepanjang syarat-syarat perjanjian terpenuhi, maka perjanjian itu syah.

      1. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan sepanjang ada syarat batal yang tercantum dalam perjanjian telah terjadi. Jika tidak ada hal yang dilanggar atau tidak ada kondisi yang membuat perjanjian itu batal, maka perjanjian tidak dapat dibatalkan, kecuali atas kesepakatan kedua pihak.
      2. Mengenai pelaporan, seharusnya laporan perkreditan harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
      3. Jika ibu sebagai pihak dalam perjanjian yang dimuat dalam akta notaris, maka ibu berhak meminta salinan akta dari notaris.

      Pasal 54 UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

      Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

      4. Salinan akta yang harus diberikan oleh notaris adalah salinan yang mengacu pada minuta asli akta. Jadi sepanjang suatu akta telah ditandatangani para pihak, maka akta tersebut tidak dapat ditiadakan.
      5. Jika menggunakan jalur perkara pidana, maka bank dapat dituntut atas perbuatan tidak memberikan laporan secara benar. Akan tetapi lebih baik jika menempuh jalur perdata jika bukti-bukti yang ibu miliki sudah memadai.

      Demikian, semoga bermanfaat

      Ismail Marzuki

  64. Assalamu’alaikum
    Jadi gini pak, saya itu mencicil netbook di ad*** tapi setelah 1 tahunan netbook saya itu hilang dicuri, saya sudah melaporkan pencurian itu ke polisi dan menyerahkan surat itu ke pihak ad***
    Yang jadi pertanyaan, apakah saya harus melunasi sisanya sementara netbook itu sudah tidak dipakai oleh saya?
    Tapi teman saya ada yang bilang jika barang cicilan itu hilang, kita bisa memiliki barang itu lagi tanpa uang muka tapi kita harus cicil dari awal lagi, apakah itu betul pa? Mohon solusinya
    Terima kasih, wassalam

    • Tanggapan

      FCP

      Jika kita membeli suatu barang, lalu uang untuk membeli barang tersebut bersumber dari pembiayaan, maka perikatan yang terjadi adalah:

      a. Toko Barang menjual barang kepada pembeli secara tunai yang dananya dari perusahaan pembiayaan;
      b. Perusahaan pembiayaan memberikan pinjaman (hutang) kepada pembeli untuk membayar barang yang dibeli

      Ketika Netbook sudah ditangan pembeli, maka perikatan antara Toko netbook dengan pembeli telah selesai. Perikatan selanjutnya adalah perikatan kredit antara perusahaan pembiayaan dengan pembeli. Biasanya perusahaan pembiayaan mensyaratkan adanya asuransi atas barang tersebut. Jika asuransi tersebut meliputi pertanggungan atas kehilangan, maka apabila netbook hilang, cicilan selanjutnya akan dibayar oleh asuransi.

      Akan tetapi jika tidak diasuransikan, maka pembeli wajib melunasi sisa cicilan.

      Demikian, semoga bermanfaat

      Ismail Marzuki

  65. Pak Is, sebelumnya perkenalkan nama saya khairil, saya mau konsultasi masalah kredit rumah pak.
    Saya sedang kredit KPR pada salah satu bank swasta, dan beberapa bln terkahir saya kewalahan membayar uang cicilan ke bank, sementara cicilan sudah berjalan kurang lbh 2,5 tahun. Saat saya menyatakan tidak mampu lagi melanjutkan cicilan, bank akan melelang rumah saya.

    Pertanyaan saya,
    1. apakah bank berhak menjual rumah tersebut seharga sisa hutang saya atau mengikuti harga pasaran saat akan dilelang?
    2. Jika harga jual lelang melebihi sisa hutang apakah saya masih berhak untuk memperoleh sisa tersebut atau diambil seluruhnya oleh pihak bank?
    3. apakah saya berhak tahu harga jual yg ditawarkan bank pada saat lelang?

    Demikian pertanyaan saya, terima kasih atas jawabannya pak Is…

    • Tanggapan

      Bapak Khairil

      1. Bank akan menjual rumah agunan melalui lelang dengan harga sesuai harga yang ditetapkan dalam lelang, mengacu pada harga pasar, tetapi harga akhirnya bergantung pada hasil penawaran dari peminat lelang.

      2. Jika harga penjualan melalui lelang melebihi hutang, maka bank wajib mengembalikan sisanya kepada pemberi hak tanggungan (pemilik rumah)

      Penjelasan Pasal 6, UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan:
      “Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.”

      3. Bapak dapat mengetahui harga limit dari penjualan lelang tersebut melalui pengumuman lelang.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  66. Assalamualaikum pak Is….

    Kami mohon petunjuk bapak mengenai beberapa permasalahan sebagaimana berikut :

    Pada bulan Pebruari tahun 2010 si A meminjam sejumlah uang pada KSU X, dalam Perjanjian para pihak, tidak diperjanjikan sebuah barang jaminan atau agunan yang harus diberikan oleh si A kepada KSU X atas sejumlah uang yang dipinjam. Pada bulan Nopember di tahun yang sama, kedua anak si A yaitu si B dan si C juga meminjam pada KSUX tersebut dengan mencantumkan si A sebagai penjamin atas pinjaman yang dilakukan oleh kedua anaknya tersebut.
    Dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak disebutkan bahwa mekanisme pembayaran Pokok pinjaman beserta bunga-bunganya dilakukan dengan cara Kreditur memotong Gaji para Debitur, langsung dari rekening bank milik para Debitur dan para Debitur menyerahkan Buku tabungan serta kartu ATM dari rekening Bank yang merupakan Rekening Gaji Para Debitur sebagai alat bantu untuk memudahkan kreditur menarik cicilan pinjaman mereka.
    selanjutnya dalam perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa apabila dikemudian hari debitur dengan sengaja tanpa sepengetahuan pihak kreditur mengganti nomor rekening yang diperjanjikan, atau melakukan SMS BANKING dengan dengan tujuan menggunakan isi dari rekening bank tersebut untuk keperluan lain maka pihak kreditur dapat menuntut pihak debitur tersebut dengan melaporkannya ke pihak yang berwenang sebagai tindakan PENIPUAN.
    PERMASALAHAN YANG TERJADI :
    1. Setelah mencicil 10 kali atau 10 bulan dari 60 bulan yang disepakati, si A sudah tidak mau mencicil kewajibannya pada KSU X, dengan alasan semua kewajibannya pada KSU X telah lunas, tanpa bisa menunjukan bukti padahal menurut catatan KSU X, sisa kewajiban si A, masih sangat banyak.
    2. Si A melanggar perjanjian dengan mengganti rekening gaji yang pernah diserahkan kepada pihak KSU X, tanpa sepengetahuan pihak KSU X.
    3. Kedua anak si A yaitu si B dan si C telah menghilang dengan tidak membayar pada KSU X
    4. Pihak KSU X pernah menghubungi salah satu dari kedua anak si A dan menurut pengakuan dari anak si A tersebut bahwa uang yang diperolah dari pinjaman tersebut sesungguhnya telah digunakan semua oleh ayah mereka si A dan mereka di suruh lari dari kota tempat domisili KSU X.

    Pertanyaan saya, bagaimana tindakan hukum yang harus ditempuh oleh KSU X agar hak-haknya dapat dikembalikan.

    makasih bapak.

    • Tanggapan

      Bapak Rainnold

      Wa’alaikumussalam

      Jika membaca informasi yang Bapak sampaikan, menurut saya perkara tersebut masuk dalam hukum perdata.

      Apabila musyawarah tidak tercapai maka jalan yang dapat KSU tempuh adalah dengan menggugat para debitur di pengadilan.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Wassalam

      Ismail Marzuki

  67. Assalamualaikum Pak Ismail,Nama saya Jondi Mau Tanya Nih,Beberapa Bulan Yang Lalu Saya Kredit LAPTOP senilai Kurang Lebih Rp.4.000.000 saya sudah cicil selama 4 bulan cicilan,tetapi kemudian LAPTOP rusak,ketika saya services di teman saya malah HILANG Laptopnya gimana cara menyelesaikanya,sementara KOLEKTOR mencari saya terus,dan saya dalam keadaan tak mampu bayar,Terima kasih atas INFONYA

    • Tanggapan

      Bapak Jondi,

      Ada tiga dari pertanyaan Bapak yaitu:

      1. Kredit Laptop seharga Rp 4 juta
      2. Laptop hilang
      3. Tidak mampu membayar cicilan

      Dalam hal laptop hilang, maka Bapak Jondi bisa meminta ganti kerugian kepada pihak yang menjadikan laptop tersebut hilang (tukang service). Uang ganti kerugian tersebut dapat digunakan sebagai pembayaran cicilan kepada penjual laptop.

      Apapun alasannya, Bapak Jondi tetap berkewajiban membayar sisa cicilan yang belum dibayar. Jadi, yang dapat Bapak Jondi lakukan adalah:

      a. meminta pertanggungjawaban dari tukang service laptop
      b. meminta penundaan pembayaran cicilan laptop

      Demikian, semoga bermafaat.

      Ismail Marzuki

  68. Assalamualaikum Pak,

    Saya ingin bertanya,
    Saya menjual barang secara kredit, kebetulan saya punya customer yang sebelumnya saya anggap amanah sekali selama 2 tahun dia mengambil barang kepada saya dengan setoran normal tanpa pernah menunggak sekalipun sampai setelah total barang yang dia ambil mencapai 412jta rupiah tiba-tiba cicilan langsung berhenti dan bilang tidak mampu bayar, selanjutnya untuk menyita barang2 nya saya jg sudah tidak bisa karena dia jg sudah banyak hutang diluaran, Alhasil saya hanya bisa bikin surat perjanjian diatas materai yang menyatakan total hutangnya dan dia akan membayar sebesar 3jt/ bln, tetapi sampai skrng untuk membayar 500rb saja selalu berbohong dan berbelit2, dia masih bekerja di perusahaan swasta dengan gaji 8jt/bln, saya sudah berusaha menagih setiap bulan, tetapi selalu ada alasan,sudah ,menunggu di depan tempat kerjanya jg, tetap saja alasannya tidak punya uang dan lain sebagainya, rumahnya jg pindah dan tidak mau memberi tahukan alamat yang terbaru.
    Menurut bapak, apa yang sebaiknya saya lakukan?
    Terima kasih sebelumnya

    Wassalamualaikum wr wb

    melanie – karawang

    • Tanggapan

      Wa’alaykumussalam

      Ibu Melanie

      Untuk menyelesaikan masalah yang ibu hadapi, langkah yang sudah ibu lakukan sudah tepat yaitu dengan adanya perjanjian yang menyebutkan besarnya hutang. Apabila cara musyawarah tidak mampu membuat customer membayar hutangnya, maka jalan terakhir adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Meskipun gugatan ke pengadilan membutuhkan waktu peneyelsaian, tetapi setidaknya ada kepastian mengenai “nasib” tagihan ibu.

      Demikian, semoga bermanfaat

      Wassalam

      Ismail Marzuki

  69. sore pak….sys ada punya kredit berupa alat elektronik sama salah satu toko di tempt kediaman sya.dan barang tersebut saya kredit dng kwn saya tetapi kwn sya lari.dan barang kredit saya pun di bawa .jadi dri pihak toko nagih kesaya tapi saya blm ada uang mau bayar dan jika saya tidak byr akan di proses ke pihak kepolisian.saya mau tanya apa sangsi yg akan saya dapat..apakah perdata atau pidana mohon di beri solusi nya pak makasih

    • Tanggapan

      Ibu Febby
      Perjanjian Jual Beli Barang dengan cara cicilan sebagaimana yang ibu lakukan dengan toko elektronik merupakan perbuatan hukum perdata. Sepanjang ibu memberikan informasi yang benar ketika mengajukan permohonan kredit barang, maka jika dikemudian hari ternyata ibu menunggak pembayaran, tunggakan tersebut tidak masuk ke dalam ranah pidana, tetapi murni wanprestasi. Apabila pemilik toko ingin menagih pembayarn, maka dia dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata. Kemungkina yang dapat terjadi adalah, jika pengadilan mengabulkan gugatan pemilik toko maka ibu wajib membayar jumlah tertentu sesuai putusan pengadilan.
      Demikian, semoga bermanfaat

      Ismail Marzuki

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s