Tips Hukum Singkat

MENGENAL JENIS DAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN

Posted on Updated on

Image by succo from Pixabay

DI TENGAH SUASANA COVID-19, ADA PERATURAN PEMERINTAH, ADA PERATURAN PRESIDEN, ADA PULA KEPUTUSAN PRESIDEN.

APA PERBEDAANNYA ?

Di tengah situasi penyebaran virus corona (Covid-19), masyarakat mulai berhadapan dengan beberapa peraturan yang diterbitkan atau berkaitan dengan pencegahan penyebaran Covid-19.

Ketika Covid-19 mulai ramai dibicarakan, masyarakat mulai akrab dengan jenis-jenis peraturan yang bernama undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan-peraturan lainnya.

Apa perbedaanya? Baca entri selengkapnya »

JANGAN MENUNDA BALIK NAMA TANAH

Posted on

Image by Merio from Pixabay

Judul tulisan di atas mungkin membingungkan. Apa yang dimaksud menunda balik nama tanah?

Ilustrasinya begini:

Tuan A memiliki Rumah (Tanah dan Bangunan) di Bekasi yang diperoleh Tuan A melalui fasilitas KPR dari bank pada tahun 2000. KPR Tuan A akan lunas pada tahun 2010. Pada tahun 2005, utang Tuan A ke bank masih ada sebesar Rp 200 juta. Karena sesuatu hal, tahun 2005 Tuan A bermaksud mengalihkan (menjual) Rumah tersebut kepada Tuan B dengan harga yang disepakati yaitu Rp 450 juta, dengan ketentuan uang sebesar Rp 250 juta dibayar oleh Tuan B kepada Tuan A kontan, dan sisanya sebesar Rp 200 juta akan dibayar Tuan B dengan cara angsuran ke bank untuk melunasi utang Tuan A pada Bank.

Karena Sertifikat tanah masih dijaminkan di bank, dan utang Tuan A akan dibayar secara angsuran oleh Tuan B, maka untuk peralihan rumah tersebut belum dapat dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Agar hak-hak Tuan B terlindungi, Tuan A dan Tuan B membuat dan menandatangani dokumen atau Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). PPJB ini pada intinya memuat klausul bahwa nanti, dikemudian hari jika utang Tuan A di bank telah lunas dan sertifikat tanah sudah tidak dijadikan jaminan, maka Tuan A berjanji akan menjual rumah tersebut kepada Tuan B. Baca entri selengkapnya »

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA – BAGAIMANA DENGAN DEBT COLLECTOR?

Posted on Updated on

Gambar oleh Rilsonav dari Pixabay

Dalam tulisan sebelumnya, penulis sudah menyampaikan secara singkat tentang Aspek Hukum Jaminan Kredit Pemilikan Kendaraan.

Kendaraan yang pembeliannya dibiayai oleh Kreditur dijadikan jaminan untuk pelunasan utang Debitur dalam bentuk Jaminan Fidusia.

Jika utang Debitur macet, maka Kreditur akan melirik barang jaminan sebagai cara untuk pelunasan utang.

Dalam praktek, kita sering mendengar adanya jasa penagihan utang atau Debt Collector yang “menarik” atau mengambil kendaraan jaminan disaat kendaraan sedang digunakan Debitur. Tindakan debt collector tersebut akan berjalan mulus jika Debitur secara sukarela menyerahkan kendaraannya. Akan tetapi, apabila Debitur tidak mau menyerahkan kendaraan begitu saja, maka yang terjadi adalah keributan yang mengarah pada tindakan fisik.

Bagaimanakah hukum mengatur eksekusi jaminan fidusia?

Tulisan singkat ini akan menjelaskan proses eksekusi jaminan fidusia dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan menggunakan penafsiran atau pemaknaan yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Baca entri selengkapnya »

ASPEK HUKUM JAMINAN KREDIT PEMILIKAN KENDARAAN

Posted on Updated on

Image by Raten-Kauf from Pixabay

Membeli kendaraan dengan pola pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan atau yang populer disebut perusahaan leasing merupakan alternatif bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan sendiri tetapi tidak dapat membeli secara kontan, atau memang sengaja tidak ingin membeli kontan. Kredit Pemilikan Kendaaraan selain dari perusahaan leasing juga dapat melalui bank.

Satu hal yang tidak boleh diabaikan oleh masyarakat sebelum memutuskan untuk memiliki kendaraan dengan pola Kredit Pemilikan Kendaraan adalah memahami terlebih dahulu aspek hukum dalam Kredit Pemilikan Kendaraan.

Berikut ini, penulis secara singkat akan berbagi pengetahuan mengenai aspek hukum Jaminan dalam Kredit Pemilikan Kendaraan. Baca entri selengkapnya »

HOAX: Pidana dan Yang Bukan Pidana

Posted on

Istilah HOAX atau HOAKS sudah sangat sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Seiring dengan semakin berkembangnya penggunaan internet dan media sosial, kata hoax semakin akrab di telinga kita.

Dunia maya saat ini sudah dalam genggaman hampir setiap orang. Media sosial menjadi alternatif dalam bersosialisasi. Kehadiran internet dan media sosial sangat membantu kita dalam berinteraksi dengan sesama, bahkan mempersatukan silaturahmi yang terputus.

Akan tetapi, media sosial bagaikan pisau. Pisau bergantung kepada tujuan penggunaannya. Jika pisau digunakan untuk menyembelih hewan qurban, maka bermanfaatlah pisau itu. Atau jika pisau digunakan untuk memotong sayuran serta keperluan hidup lainnya, bernilai positiflah pisau itu. Akan tetapi, pisau menjadi barang berbahaya jika digunakan untuk tindakan kriminal, begal, merampok dan sejenisnya.

Media sosial hanyalah alat, dia bisa dijadikan sarana positif penyebaran kebaikan dan informasi yang benar, tetapi juga bisa digunakan untuk penyebaran HOAX.

Apa itu HOAX ? Baca entri selengkapnya »

Meterai Bukan Syarat Sahnya Perjanjian

Posted on

Meterai

Di kalangan masyarakat sering kita mendengar pemahaman mengenai meterai. Misal, seseorang menganggap bahwa perjanjian yang sudah dibuat dengan pihak lain adalah sah karena sudah dibubuhi meterai. Kebalikannya, ada juga yang merasa resah karena ketika membuat dan menandatangani perjanjian lupa membubuhi meterai sehingga beranggapan perjanjian yang dibuatnya tidak sah.

Pemahaman yang demikian adalah keliru, karena meterai bukanlah syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Baca entri selengkapnya »

Ingin membuat Perjanjian? Pelajari Dulu Syarat Sahnya Perjanjian

Posted on Updated on

Gambar oleh Michal Jarmoluk dari Pixabay

Bagi anda yang ingin membuat perjanjian, dan tidak melibatkan lawyer atau konsultan hukum karena merasa bisnisnya masih kecil-kecilan, maka sebaiknya kenali terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian. Baca entri selengkapnya »