Menghitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja

Dalam postingan kami sebelumnya, kami memberikan contoh pesangon yang diperoleh Pekerja berdasarkan Pasal 41 PP Nomor 35 Tahun 2021.

Masih tentang hitung menghitung, kali ini kami hadirkan Pesangon dan hak Pekerja akibat PHK dengan menggunakan format excel.

Baca selebihnya »

Contoh Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP No. 35 Tahun 2021”) memuat ketentuan-ketentuan mengani akibat PHK.

Berikut ini contoh Pesangon berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021. Pasal yang kami ambil sebagai contoh adalah Pasal 41.

Baca selebihnya »

PESANGON BERDASARKAN UU CIPTA KERJA

Sejak November 2020, terdapat peraturan baru dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia, yang termuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja).

Dalam undang-undang Cipta Kerja tersebut antara lain diatur mengenai akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja.

Hal yang utama sering ditanyakan berkaitan dengan PHK adalah masalah Pesangon. berapa hak Pesangon Pekerja?

Baca selebihnya »

Pekerja Sistem Kontrak Mendapat Uang Kompensasi

Ada yang menarik dari diterbitkannya UU Cipta Kerja (“UU Nomor 11 Tahun 2020”), yaitu pengaturan mengenai Pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu tertentu (“PKWT”).

PKWT, dalam prakteknya sering kita sebut pekerja atau karyawan kontrak, karena memang “dikontrak” untuk bekerja dengan jangka waktu tertentu.

Menindaklanjuti ketentuan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP No. 35/2021”).

Salah satu yang menarik dari PP No. 35/2021 adalah ketentuan mengenai Pemberian Uang Kompensasi bagi pekerja dengan status PKWT.

Baca selebihnya »

MENDIRIKAN PERSEROAN TERBATAS BOLEH HANYA OLEH 1 (SATU) ORANG SAJA

Selama ini ketika membahas tentang perseroan terbatas maka yang kita pahami adalah bahwa yang namanya perseroan terbatas itu didirikan minimal oleh 2 (dua) orang. Pemahaman yang demikian karena didasarkan pada semangat dasar suatu perseroan terbatas yaitu didirikan berdasarkan suatu perjanjian. Suatu perbuatan disebut perjanjian apabila dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

Baca selebihnya »

Selamat Datang SERTIPIKAT ELEKTRONIK

Perkembangan teknologi informasi kini ikut memasuki dunia dokumentasi pertanahan di Indonesia. Jika sampai saat ini kita masih memegang sertipikat tanah dalam bentuk kertas, maka beberapa waktu lagi, sertipikat tanah yang kita miliki akan berubah bentuk menjadi Sertipikat Elektronik.


Sumber: Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasiona RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik

Baca selebihnya »

SOCIAL DISTANCING AKIBAT COVID-19 DAN PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN

Image by Alexey Hulsov from Pixabay

 

Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay

 

 

 

 

 

 

 

Ada satu kalimat yang sering terucap dalam kaitannya dengan pentingnya menegakan keadilan dalam keadaan apapun.

Fiat justitia ruat caelum, artinya Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh.

Sejak awal tahun 2020, bahkan pada saat tulisan ini dibuat, di seluruh dunia sudah terkena Pandemi Covid-19, dan Indonesia juga mengalami hal yang sama. Salah satu arahan dari pemerintah dalam mencegah penularan Covid-19 adalah dengan Social Distancing, yang antara lain dengan cara tidak berkumpul/berkerumun dalam satu tempat.

Pada umumnya, setiap persidangan diadakan secara terbuka, dihadiri oleh banyak orang. Selain oleh Majelis Hakim dan para pihak yang berperkara, persidangan juga dapat dihadiri oleh masyarakat umum, kecuali persidangan yang berkaitan dengan anak dan perceraian.

Berkaitan dengan Social distancing dan ungkapan justitia ruat caelum, lalu bagaimana dengan sikap badan peradilan dalam masalah ini? Apakah menunda semua proses perkara?Baca selebihnya »

Batas Minimal Usia Perkawinan

Image by PIRO4D from Pixabay

Perkawinan merupakan satu bagian dari proses kehidupan manusia. Perkawinan tidak hanya meliputi urusan personal bagi masing-masing pihak, akan tetapi juga menyangkut dimensi sosial yang mesti ditangani dengan baik oleh negara agar perkawinan yang terjadi tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Salah satu hal penting dalam pelaksaan perkawinan adalah mengenai batas minimal usia perkawinan. Usia berapakah yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan?Baca selebihnya »