MENGENAL JENIS DAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN

Image by succo from Pixabay

DI TENGAH SUASANA COVID-19, ADA PERATURAN PEMERINTAH, ADA PERATURAN PRESIDEN, ADA PULA KEPUTUSAN PRESIDEN.

APA PERBEDAANNYA ?

Di tengah situasi penyebaran virus corona (Covid-19), masyarakat mulai berhadapan dengan beberapa peraturan yang diterbitkan atau berkaitan dengan pencegahan penyebaran Covid-19.

Ketika Covid-19 mulai ramai dibicarakan, masyarakat mulai akrab dengan jenis-jenis peraturan yang bernama undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan-peraturan lainnya.

Apa perbedaanya?Baca selebihnya »

SIAPA SAJA YANG BISA MENDAPATKAN KERINGANAN PEMBAYARAN UTANG? (DAMPAK COVID-19)

 

Image by Mohamad Trilaksono from Pixabay

KRITERIA KREDIT ATAU PEMBIAYAAN YANG DAPAT DIRESTRUKTURISASI

Dalam mengantisipasi persoalan ekonomi yang akan muncul sebagai efek dari penyebaran Covid-19, Presiden Joko Widodo dalam suatu kesempatan pernah menyampaikan bahwa akan ada keringanan bagi para debitur dalam pembayaran utang.

Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul adalah:

Siapa yang berhak mendapatkan keringanan?

Bagaimana bentuk keringanan yang akan diperoleh debitur?Baca selebihnya »

YANG MAU KERINGANAN PEMBAYARAN UTANG, INI DAFTAR BANK DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MEMBERIKAN RESTRUKTURISASI.

Image by Bruno /Germany from Pixabay

Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Indonesia berpotensi akan mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada bank dan perusahaan pembiayaan.

Berkaitan dengan hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (“POJK Nomor 11/POJK.03/2020 ”).

Mengacu pada POJK Nomor 11/POJK/-3/2020, kriteria dalam pemberian keringanan adalah:Baca selebihnya »

TIDAK ADA LOCKDOWN, HANYA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Image by Alexey Hulsov from Pixabay

APA PERBEDAAN LOCKDOWN DENGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR?

 

LOCKDOWN, sebuah kata yang sangat viral seiring mewabahnya virus corona Covid-19. Indonesia sebagai negara yang terkena wabah corona tidak lepas dari polemik perlu atau tidaknya lockdown.

Sudah banyak ahli dan setengah ahli yang membahas tentang lockdown. Kali ini saya tidak perlu lagi mengulas apa itu lockdown, karena materi-materi itu sudah banyak tersedia di google.

Saya hanya akan menulis tentang fakta hukum saat ini yaitu sejak 31 Maret 2020, sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut “PP Nomor 21 Tahun 2020 ”).

Pada saat ini, di Indonesia tidak diberlakukan lockdown tetapi yang diberlakukan adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

APA PERBEDAAN LOCKDOWN DENGAN PSBB?Baca selebihnya »

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) – Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut “PP Nomor 21 Tahun 2020”).

PP Nomor 21 Tahun 2020 ini sangat ditunggu-tunggu karena dalam benak masyarakat selama ini timbul pertanyaan akan sikap pemerintah dalam menyelesaikan persoalan corona.

Berikut ini uraian singkat mengenai hal-hal yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020.Baca selebihnya »

DARURAT SIPIL UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke from Pixabay

Menyikapi penyebaran virus corona Covid-19, pada hari senin, 30 Maret 2020, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan arahan kebijakan pembatasan sosial skala besar dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi. Presiden juga menyampaikan perlu didampingi kebijakan adanya darurat sipil.

Jika Presiden akan memberlakukan DARURAT SIPIL, maka kemungkinan yang terjadi adalah Presiden akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) baru mengenai darurat sipil atau dengan menggunakan peraturan yang sudah ada sebelumnya.

Apa yang dimaksud dengan DARURAT SIPIL? Baca selebihnya »