Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan UU Tentang Yayasan

Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas PP No. 63 Tahnun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

Yang berminat silakan klik PP ini: PP No. 2 Tahun 2013 Perubahan PP 63 Thn 2008

 

Bagi yang belum memiliki UU-nya, UU Ttg Yayasan berikut perubahannya, Klik:

1. UU No. 28 Tahun 2008, tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001: uu2004-28

2. UU No. 16 Tahun 2001: uu_no_16_th_2001

3. Penjelasan UU No. 16 Tahun 2001: uu_no_16_th_2001_penjelasan

4. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 PP No. 63 Thn 2008 Ttg Yayasan

About these ads

106 thoughts on “Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan UU Tentang Yayasan

  1. Tanggapan

    Bapak Suryanto

    1. Jika hanya mengacu pada UU Yayasan, saya belum menemukan ketentuan yang khusus mengatur pihak-pihak yang terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. Akan tetapi, dalam hukum berlaku juga analogi, yaitu dengan menggunakan pengertian yang sama yang terdapat dalam kebiasaan masyarakat maupun dalam perundang-undangan lainnya. Afiliasi yang dimaksud dalam peraturan pasar modal antara lain adalah hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal.

    2. Pengurus yang merupakan Anak atau cucu dari pendiri, pembina dan pengawas yayasan, adalah terafiliasi sehingga tidak dapat menerima uoah dari yayasan.

    Demikian, semoga bermanfaat.

    Ismail Marzuki

  2. Tanggapan

    Ibu Endang

    Yayasan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan lembaga BUMN meskipun orang-orang yang ada didalamnya adalah pegawai BUMN.
    Sebagai sebuah badan hukum, yayasan tunduk pada UU yayasan.
    Pembina, pengurus dan pengawas yayasan diangkat oleh Rapat Pembina untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian, jika masa tugas Pembina, pengawas, pengurus tersebut belum berakhir, maka jabatan tersebut tetap melekat sampai dengan diberhentikan dari jabatan di yayasan. Dengan demikian, jabatan di BUMN tidak berkaitan dengan jabatan di yayasan. Selama jabatan di yayasan belum berakhir atau belum diberhentikan, maka seseorang tetap menjabat di yayasan meskipun telah pensiun dari BUMN.
    Mengenai pelaksana kegiatan, UU Yayasan dalam penjelasannya menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “pelaksana kegiatan” adalah Pengurus harian Yayasan yang melaksanakan kegiatan Yayasan sehari-hari.

    UU tidak melarang secara tegas “rangkap jabatan” antara pengurus dan pelaksana kegiatan. Akan tetapi untuk mencegah konflik kepentingan, sebaiknya dipisah antara pengurus dengan pelaksana kegiatan.

    Pelaksana kegiatan yayasan adalah orang yang sehari-hari melaksanakan kegiatan yayasan. Berbeda dengan pengurus, karena pengurus tidak menangani secara detil pelaksanaan kegiatan. Contoh: dalam Yayasan Pendidikan, ketua Yayasan mengangkat seseorang sebagai pelaksana kegiatan dengan sebutan Kepala Sekolah.

    Dengan demikian, tugas Pengurus sebagai eksekutif yayasan adalah melaksanakan pengurusan yayasan secara umum dengan memberikan arahan dan garis besar kegiatan kepada pelaksana kegiatan.

    Demikian, semoga bermanfaat.

    Ismail Marzuki

  3. Tangapan

    Ibu Ifa

    Kewenangan untuk mengganti pengurus yayasan ada pada Pembina Yayasan melalui Rapat Pembina.

    Pasal 32 UU No. 16 Tahun 2001 Ko UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

    (1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

    (2) Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar.

    (3) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

    a. seorang ketua;
    b. seorang sekretaris; dan
    c. seorang bendahara.

    (4) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.
    (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

    Demikian, semoga bermanfaat.

    Ismail Marzuki

  4. Pemerintah kabupaten Muna berkeinginan untuk membangun pasar rakyat diatas tanah Pemda, namun pemda terkendala biaya sehingga pemda memanggil Investor untuk membangun pasar tersebut dengan perjanjian bahwa sistim pembayaran dicicil oleh Pemda. Pertanyaannya adakah aturan yang mebenarkan pemda membeli pada Investor

  5. Yth. Bapak Ismail Marzuki,

    Mohon pencerahan dari Bapak:
    1. Ada suatu yayasan pendidikan yang mempunyai TK-SD-SMP-SMA berniat bekerja sama dengan pihak lain dengan membentuk PT (perseroan terbatas) khusus untuk mengelola hanya TK nya saja. Apakah secara hukum dimungkinkan?
    2. Apabila dalam hal ini pendiri yayasan juga merupakan salah satu pemegang saham dalam PT tersebut, apakah diperbolehkan?
    3. Apakah lembaga sekolah TK dapat berbadan hukum PT (perseroan terbatas)?

    Terima kasih.

  6. Ykh Pak Ismail Marzuki,
    Terkait undang undang yayasan, mohon bantuan penjelasan atas beberapa hal sbb;
    1. Siapa saja yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas yayasan serta dasar hukum atas definisi tersebut.
    2. Apakah anak, cucu atau menantu pendiri atau pembina yayasan yang menjadi pengurus secara langsung dan penuh waktu tidak berhak menerima gaji?
    Terima kasih.
    Salam,
    Suryanto

  7. Ysh Pak Is,

    Saya adalah pegawai BUMN dan saat ini bertugas sebagai pengurus Yayasan yang didirikan oleh BUMN tersebut.
    Pembina Yayasan adalah Direksi BUMN sedangkan Pengawas serta Pengurus adalah pekerja BUMN yang ditugaskan sebagai pengawas atau pengurus yayasan. Dalam surat penetapan sebagai pengawas/pengurus yayasan tidak disebutkan jangka waktunya.
    Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan digaji oleh BUMN tersebut (bukan oleh Yayasan).
    Sesuai AD yayasan, pengurus berwenang mengangkat Pelaksana Kegiatan (eksekutif). Saat ini terdapat 5 direksi (pelaksana kegiatan) yang mana 2 diantaranya adalah dirangkap oleh pengurus. Pelaksana kegiatan yang diangkat pengurus dan bukan berasal dari pegawai BUMN pendiri yayasan digaji oleh Yayasan, sedangkan pelaksana kegiatan yang berasal dari pegawai BUMN pendiri yayasan, digaji oleh BUMN tersebut.

    Pertanyaan saya :
    1. Apabila pegawai yang ditugaskan sebagai pengurus yayasan tersebut pensiun sebagai pegawai BUMN, apakah otomatis statusnya sebagai pengurus/pengawas berakhir sedangkan masa tugas ybs sebagai pengawas/pengurus sesuai UU Yayasan belum mencapai 5 tahun ? ataukah status hukumnya tetap sebagai pengurus/pengawas karena sesuai UU yayasan masih memungkinkan ybs bisa menjabat sampai dengan 5 tahun? mohon masukan Bapak untuk best practices nya.
    Sebagai informasi tambahan, Untuk Pembina yayasan otomatis mengikuti susunan direksi yang ada, bila terjadi pergantian Direksi, otomatis pembinanya adalah direksi yang baru.

    2. Sesuai AD Yayasan, pengurus tidak boleh merangkap sebagai pelaksana kegiatan (eksekutif), namun dengan alasan tertentu, BUMN pendiri yayasan (dalam hal ini direksi BUMN selaku pembina yayasan) menetapkan bahwa Ketua Yayasan merangkap sebagai direktur Eksekutif dan Bendahara merangkap sebagai Direktur Keuangan Yayasan. Apakah hal ini dibenarkan secara ketentuan perundangan maupun good governance?

    3. Apabila tidak boleh dilakukan perangkapan jabatan pengurus dengan eksekutif, mohon pendapat Bapak tentang pembagian tugas antara pengurus dan eksekutif seperti apa, sedemikian sehingga tidak terjadi tumpang tindih job description antara pengawas dengan pengurus (apabila pengurus bertindak mengawasi pelaksana kegiatan/eksekutif), maupun pengurus dengan pelaksana kegiatan (untuk operasional yayasan).

    atas tanggapan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

    salam, endang

  8. ass…
    sebuah yayasan masa kepengurusan organ yayasan sudah 5 tahun apakah pendiri bsa mngganti lagi nama – nama dalam organ struktur pembina, pengurus dan pengawas

  9. Tanggapan

    Ibu Ita

    Pada dasarnya Yayasan tidak boleh menjadi penjamin atas suatu utang, dalam hal ini memberikan corporate guarantee. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam UU Yasayan Pasal 37.

    Akan tetapi, jika yang menjadi debitur adalah yayasan itu sendiri, maka yayasan dapat menjaminkan kekayaan yayasan.

    Pasal 37 UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

    “(1) Pengurus tidak berwenang :

    a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
    b. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan
    c. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.

    (2) Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan
    perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan.”

    Penjelasan Pasal 37 UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan:

    “Ayat (1)

    Cukup jelas

    Ayat (2)
    Jika Pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan, Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan bahwa untuk perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pembina dan/atau Pengawas, misalnya untuk menjaminkan kekayaan Yayasan guna membangun sekolah atau rumah sakit.”

    Demikian, semoga bermanfaat.

    Ismail Marzuki

  10. Yth Pak Ismail..
    ada yang ingin saya tanyakan mengenai hal yang berhubungan dengan yayasan. menurut UU yang mengatur tentang yayasan, diperbolehkan yayasan untuk mendirikan badan usaha dengan tujuan mendapat keuntungan. Jika badan usaha dari yayasan tersebut mendapatkan pembiayaan dari Bank, apakah diperbolehkan yayasan menjadi penjamin atas hutang pihak ketiga tersebut? saya sebutkan saja jaminannya berupa corporate guarantee dari yayasan tersebut selaku share holder terbesar. mohon pencerahannya pak Is. Terimakasih

    salam hormat,
    Ita

  11. Tanggapan

    Bapak Donny

    Yayasan merupakan suatu badan yang dalam melaksanakan aktivitasnya membutuhkan suatu badan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.
    Setiap unit kerja atau badan usaha yang berada di bawah yayasan, harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    Jika mendirikan sekolah, maka pendirian sekolah tersebut harus memperoleh izin sesuia peraturan bidang pendidikan.

    Ketentuan mengenai Rumah Singgah terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Rumah Singgah merupakan bagian dari sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

    Rumah Singgah tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

    Lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial wajib mendaftarkan lembaganya kepada instansi terkait.

    Pasal 57 PP No. 39 tahun 2012

    (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial wajib mendaftar kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau instansi di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya.
    (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:

    a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi;
    b. instansi di bidang sosial di provinsi, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota;

    c. instansi di bidang sosial di kabupaten/kota, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya pada 1 (satu) kabupaten/kota.

    (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan:

    a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
    b. akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum;
    c. surat keterangan domisili; dan
    d. Nomor Pokok Wajib Pajak.

    (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.

    Demikian, semoga bermanfaat.

    Ismail Marzuki

  12. Salam Hormat pak Ismail

    saya mau menanyakan jika satu yayasan didirikan dan didalamnya ada satu unit kerja baru (misalnya selama ini yayasan bergerak di bidang pendidikan lalu mendirikan unit kerja baru untuk melayani anak jalanan dengan membuka rumah singgah) apakah unit kerja baru itu harus memiliki ijin lagi?
    pertanyaan berikutnya, apakah yayasan tersebut bisa menerima sumbangan dari pihak lain atas nama unit kerja baru tersebut?
    atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

  13. Tanggapan

    Bapak Budisarwa

    Meskpiun inisiatif datang dari pihak sekolah, Kepala Sekolah tidak berwenang untuk memisahkan sekolah dari Yayasan. Sekolah adalah milik Yayasan sehingga semua tindakan yang berkaitan dengan keberadaan sekolah harus berdasarkan persetujuan Yayasan, dalam hal ini pengurus dan pembina.

    Demikian, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  14. Assalalmualaikum ….
    Maaf pak Ismail, inisiatif untuk memisahkan diri datang dari pihak sekolah. Bagaimana prosesnya dan pihak yang terkait itu mana saja….mohon maaf dan terima kasih sebelumnya…

  15. Tanggapan

    Joggello

    Sekolah merupakan aset dari yayasan. Jika sekolah ingin dialihkan pada yayasan lain, maka pengurus yayasan harus membuat perjanjian pengalihan dengan yayasan yang akan menerima sekolah tersebut. Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban atas adanya pengalihan, juga alasan-alasan pengalihan.

    Setelah perjanjian ditandatangani, selanjutnya melaporkan peralihan tersebut ke instansi terkait.

    Demikian, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  16. Assalalmualaikum pak Ismail…
    Bisakah sebuah sekolahan memisahkan diri dari yayasannya kemudian ingin bergabung dengan yayasan yg lain? Bagaimana mekanismenya…..trimakasih

  17. Terima kasih atas jawaban bapak dan akan kami laksanakan sarannya… dan tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat tanah wakaf dng status hakmilik…

  18. Tanggapan

    Ibu Echa

    Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada ketentuan yang melarang perseroan terbatas untuk mendirikan sekolah. Hanya saja jika dilihat dari maksud didirikannya PT untuk mencari keuntungan, maka sebuah PT yang mendirkan sekolah pun tidak akan terlepas dari maksud dan tujuan tersebut.

    Selain itu, persyaratan yang biasa tercantum dalam syarat administrasi yang diminta oleh instansi terkait biasanya menyebutkan nama yayasan sebagai pendiri/pemilik.

    Demikian, semoga bermanfaat.

    Ismail Marzuki

  19. Tanggapan

    Bapak Masyhudin

    Wa’alaikumussalam

    Wakaf di atur dalam UU No. 41 Tahun 2004 juncto PP No. 42 Tahun 2006. Dalam peraturan tersebut, tanah yang dapat diwakafkan adalah:
    a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
    b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
    c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
    d. hak milik atas satuan rumah susun

    Mengenai adanya sebagian orang (pengurus masjid) mendirikan yayasan, secara hukum tidak ada larangan bagi orang-orang tersebut untuk mendirikan yayasan. Akan tetapi apabila yayasan yang didirikan tersebut bermaksud untuk mengelola masjid, maka yayasan tersebut harus mendapat mandat terlebih dahulu dari Nazhir.
    Jadi, dalam hal ini ada 2 lembaga yaitu lembaga Nazhir selaku pengelola harta wakaf (tanah masjid) dan yayasan. Yayasan hanya berwenang mengelola masjid jika ada mandat atau penunjukkan sebelumnya dari Nazhir.

    1. Sebagai Nazhir, maka Nazhir bisa menolak aktivitas yayasan tersebut di masjid. Terutama bagi masjid yang didirikan swadaya, maka semestinya untuk mendirikan yayasan masjid harus melibatkan masyarakat baik RT maupun RW. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat berupa persetujuan dari para Ketua RT dan RW mewakili masyarakat untuk mendirikan yayasan. Ketua RT dan RW menunjuk tokoh-tokoh tertentu untuk mendirikan yayasan.

    2. Untuk mendirikan yayasan, kekayaan awal yayasan seharusnya berasal dari harta para pendiri, bukan harta dari masjid. (Pasal 9 UU Yayasan).

    3. Sebaiknya Nazhir mengundang pengurus yayasan juga seluruh tokoh masyarakat (RT/RW) untuk membahas masalah ini. Dalam rapat, jika tidak ada titik temu maka Nazhir berhak menolak keterlibatan yayasan di masjid. Jika pengurus yayasan tidak ada yang hadir, maka setelah rapat harus ada perwakilan Nazhir dan RT/Rw yang datang menemui pengurus yayasan untuk menyampaikan keputusan rapat.

    4. Jawaban nomor 4 ini berkaitan dengan nomor 3.

    Demikian, semoga bermanfaat

    Wassalam

    Ismail Marzuki

  20. Aslmwrwb… yth pak Ismail Marzuki kami mohon petunjuk
    Bahwa mesjid kami berdiri thn 1978 atas swadaya masyarakat di atas tanah negara dan dan tanah ini telah di syahkan sebagai wakaf melalui akte ppawi thn 1991. Dan bersamaan dengan dgn tahun 1991 tsb telah telah dilaporkan ke dep agama(BWI) utk kemudian di tunjuk dewan nazhir yang di syahkan oleh BWI(badan wakaf indonesia). Nama dewan mazhir ini juga di cantumkan dalam sertifikat tanah. Yanh menjadi permasalahan pada tahun 2012, tiba2 Pengurus mesjid (tampa setahu dewan Nadzir ) ke notaris membentuk yayasan dengan nama mesjid kami dan beralamat di mesjid. Yayasan Yg blm berbadan hukum ini yg mengelola mesjid dan ber usaha melepaskan diri dari dewan nazhir pertanyaan kami ;
    1. Apa yang perlu kami lakukan sebagai dewan nazhir yg di dukung uu 41 2008, sbg info salah satu pendiri adalah juga pembina di dewan nazhir..
    2. Karena mereka adalah sbg pengurus harian mesjid , uang harta yang dipisahkan di pakai utk pemdirian yayasan (baru akte saja).. apakah hal ini dapat kami laporkannke yang berwajib…
    3. Sebenarnya kami dewan nazhir tidak mau ribut, tetapi sudah beberapa tahun ini bahwa pengurus (sekarang ini pakai yayasan) mesijd tidak melaporkan keuangan dan kegiatan secara resmi.. oleh kerenanya kami mohon saran bapak utk apa yg kami lakukan.
    4. Kami juga berusaha dengan ,e,buat surat, mengundang rapat, namun mereka tdk pernah menjawab dan tidak hadir di undangan kami
    Demikian mohon petumjuknya… terima kasih

  21. Tanggapan

    Ibu Echa

    1. Jika yang dimaksud dengan “sekolah” adalah bangunan sekolah, maka yayasan dapat membeli bangunan sekolah, kendaraan dan peralatan lainnya. Tetapi, jika yang dimaksud dengan ‘sekolah” adalah “lembaga sekolah” maka sekolah tidak dapat diperjualbelikan. Yang mungkin terjadi adalah pengalihan manajemen sekolah dari yayasan A ke yayasan B. Misalnya karena Yayasan A akan dibubarkan, maka manajemen selanjutnya diteruskan oleh Yayasan B.

    UU No. 28 Tahun 2004
    Pasal 68

    (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar.
    (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang mengenai badan hukum tersebut.
    (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.”

    2. Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dapat menyelenggarakan pendidikan berupa sekolah. Tidak ada batasan jumlah sekolah.
    3. Mengenai pajak yayasan, pada dasrnya tidak berbeda dengan badan hukum lainnya. Yang membedakan adalah pada laporan keuangan. Untuk masalah Laporan Keuangan yayasan, silakan merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan organisasi akuntan. Masalah perpajakan secara detil, silakan mengacu pada konsultan pajak.
    4. Sekolah didirikan oleh badan hukum, misalnya yayasan. Perguruan Tinggi fungsinya adalah mengelola satuan pendidikan tinggi.
    5. Mohon maaf, untuk masalah perpajakan, silakan ibu menanyakan ke konsultan pajak.

    Demikian, semoga bermanfaat.

    Ismail Marzuki

  22. sore
    ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan
    1. apakah yayasan dapat membeli sekolah?
    2. apakah sebuah yayasan dapat terdiri dari 1 sekolah?
    3. bagaimana sistem perpajakan di yayasan?
    4. apakah PT dapat mendirikan sekolah?
    5. apakah ada perbedaan antara sistem perpajakan yayasan dengan sekolah?

  23. Yang terjadi begini pak: para pengurus lama memasukkan seorang pengurus baru dalam akta yayasan. Untuk hal tsb, si pengurus baru membayar sejumlah bbrp milyar kepada para pengurus lama. Setelah itu pengurus baru tsb mengumumkan kpd seluruh karyawan bahwa dia sekarang sebagai pemilik yang baru dari perguruan tinggi tersebut. Apakah hal tersebut tidak melanggar hukum? Jika melanggar, apa ancamannya?

  24. Tanggapan

    Bapak Fuad

    Mengacu pada UU Yayasan, yang berhak melakukan perubahan susunan pengurus yayasan adalah Pembina Yayasan melalui Rapat Pembina.
    Dengan demikian, jika perubahan pengurus yayasan tersebut dilakukan melalui mekanisme Rapat Pembina, dan syarat-syarat pelaksanaan Rapat Pembian tersebut sesuai dengan anggaran dasar Yayasan dan UU Yayasan, maka perubahan pengurus tersebut sah dan tidak melanggar hukum.

    Mengenai pembayaran sejumlah uang kepada pengurus lama, pembayaran tersebut tidak mempengaruhi keabsahan pengurus baru sepanjang mekanisme perubahan pengurus sesuai dengan anggaran dasar yayasan dan UU Yayasan.

    Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota (Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan).

    Sebagaimana disebutkan dalam definisi yayasan, maka yayasan tidak dimiliki oleh siapapun juga. Yayasan tidak memiliki anggota juga tidak terdiri atas saham-saham. Seseorang yang mendirikan yayasan, bukanlah sebagai pemilik yayasan meskipun dia memasukkan dana untuk yayasan.

    Jadi, klaim pengurus baru yang menyatakan bahwa dia sebagai pemilik yayasan adalah tidak berdasar.

    Demikian, semoga bermanfaat.

    Ismail Marzuki

  25. Tanggapan
    Ibu Widya

    1. Mengingat permasalah mulai terjadi pada tahun 2010, maka jawaban saya akan mengacu pada UU Yayasan, nomor 16 Tahun 2001 Jo UU Nomor 28 Tahun 2004 Jo PP Nomor 63 Tahun 2008.

    “Pasal 71

    (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:

    a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
    b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;
    tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

    (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat I (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.

    (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

    (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”

    Dari ketentuan pasal 71 tersebut, bagi yayasan yang belum disahkan maka paling lambat tahun 2006 harus menyesuaikan anggaran dasarnya. Dan apabila sampai dengan tahun tersebut tidak menyesuaikan AD-nya maka yayasan tidak dapat lagi menggunakan kata yayasan di depan namanya. Konsekuensi atas peraturan tersebut adalah, harus didirikan yayasan baru untuk menindaklanjuti kegiatan yayasan yang sebelumnya. Setelah yayasan baru terbentuk, maka organ yayasan lama menyerahkan seluruh asset yayasan lama kepada yayasan baru.
    Ada kemungkinan, tindakan pimpinan BUMN baru yang membuat akta pendirian yayasan baru (tahun 2010) dimaksudkan guna memenuhi ketentuan perundang-undangan. Jadi, tindakan tersebut tidak melawan hukum.

    2. Mengacu pada PP Nomor 2 Tahun 2013, maka terhadap yayasan (lama) yang tidak dapat lagi menggunakan kata “yayasan” di depan namanya, harus menyesuaikan AD-nya. Untuk perubahan AD tersebut, tidak ada jangka waktu pemberitahuan kepada menteri.

    Pemberitahuan perubahan AD kepada menteri dilakukan oleh Pengurus yayasan atau kuasanya melalui notaris.
    Jika pendiri yayasan adalah suatu badan hukum (BUMN) , maka direksi BUMN tersebut mewakili BUMN untuk menandatangani akta pendirian yayasan. Jika direksi BUMN berhalangan hadir, direksi BUMN dapat menunjuk kuasanya. Akan tetapi dalam kasus yang Ibu Widia tanyakan pada dasarnya yayasan sudah ada sejak 1976, sehingga yang diperlukan adalah Perubahan AD yang dilakukan oleh Rapat Pembina.

    Apabila karena satu dan lain hal tidak ada lagi anggota Pembina, maka Pengawas dan Pengurus yayasan terlebih dahulu harus mengangkat Pembina. Dengan demikian, jika skema yang digunakan adalah skema perubahan AD, maka Pembina yayasan yang lama harus membuat perubahan AD. Meskipun direksi BUMN memiliki kekuasaan dalam BUMN, akan tetapi secara hukum yang berwenang mengubah AD yayasan adalah Rapat Pembina yayasan, bukan direksi BUMN. Direksi BUMN selaku wakil BUMN hanya bertindak selaku pendiri. Jika pada saat pendirian direksi BUMN ditunjuk sebagi Pembina Yayasan, maka jabatan tersebut bersifat perseorangan. Mekanisme perubahan susunan Pembina yayasan maupun perubahan AD yayasan tetap mengacu pada Rapat Pembina.

    3. Untuk pendirian yayasan, direksi dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menghadap notaris.
    4. Mengenai jabatan Pembina, pengurus dan pengawas yayasan, tidak ada ketentuan mengenai afiliasi. Yang dilarang dalam yayasan adalah rangkap jabatan antara Pembina, pengawas dan pengurus.

    Demikian, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  26. Pak Ismail yang baik. Terima kasih atas sharingnya melalui blog ini. Inshaa Allah akan menjadi ladang amal buat bapak.

    Saya ingin bertanya juga tentang yayasan:
    1. ada sebuah yayasan pendidikan yg sudah berdiri dari tahun 1976 di suatu daerah yang mana sebagai pembina adalah kepala bumn yang sedang menjabat di daerah tersebut. jika pejabat berganti maka pembina juga beralih ke pejabat baru. yang menjadi masalah tahun 2010 pejabat baru tiba2 membuat akta pendirian baru yang mana dia seolah-olah adalah pendiri yang menyertakan harta kekayaannya ke dalam yayasan padahal sudah ada akta tahun pendirian dari tahun 1976 dan selalu dibuatkan berita acara jika terjadi pergantian pembina (jika pembina dlm hal ini pejabat bumn tsb sdh tdk menjabat). Memang yayasan belum mendapat pengesahan dari menteri. Akta pendirian tahun 2010 tsb walaupun sdh mengajukan permohonan pengesahan tapi masih ditolak. Apakah perbuatan ybs adalah melawan hukum?
    2. Saat ini perusahaan akan mengambil alih/mengembalikan ke keadaan semula dimana pembina adalah kepala cabang bumn tsb. untuk itu perlukah dibuatkan akta pendirian baru? atau hanya berupa berita acara? jika hendak didaftarkan di kementerian apakah harus berupa akta pendirian BARU (yg saya baca bahwa pendaftaran selambatnya 10 hari sejak pendirian). Siapakah yang harus menghadap ke notaris untuk mendirikan yayasan. Apakah direksi dari kantor pusat (sebagai pendiri yang mengatasnamakan bumn) lalu pendiri menunjuk pembina yakni kepala cabang di daerah tersebut?
    3. Untuk membuat akta pendirian apakah cukup para direksi membuat surat kuasa kepada kepala yang menjabat untuk menghadap ke notaris sebagai perwakilan dari direksi.
    3. Biasanya yang menjadi ketua yayasan adalah istri pembina. Apakah itu tergolong afiliasi? juga yang menjadi sekretaris dan bendahara adalah istri2 dari pegawai kantor yang dipimpin oleh pembina. Itu juga tergolong afiliasi yang tidak boleh menerima gaji?

    terima kasih sebelumnya akan kesediaan bapak menjawab pertanyaan saya.

  27. Tanggapan

    Bapak Dodhi

    Wa’alaikumussalam

    Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak tersebut, perlu saya sampaikan beberap hal:
    a. Masjid telah berdiri lebih dahulu daripada yayasan
    b. DKM selaku pihak yang menyelenggarakan kegiatan masjid (manajemen masjid) telah ada lebih dahulu daripada yayasan.

    Dengan demikian, jika pada tahun 2012 berdiri yayasan, maka sepatutnya pada tahun 2012 tersebut ada 2 lembaga di lingkungan Bapak Dodhi yaitu DKM dan Yayasan.

    Agar Yayasan memiliki kewenangan untuk mengelola masjid, maka yayasan harus mendapat mandat terlebih dahulu dari DKM. Atau, DKM melimpahkan seluruh pengurusan masjid ke Yayasan. Apabila DKM tidak pernah menyerahkan/melimpahkan/mengalihkan pengelolaan masjid ke Yayasan, maka Yayasan tidak berwenang untuk mengelola masjid dalam bentuk apapun. Terlebih lagi jika terdapat kewajiban bagi DKM untuk meminta persetujuan warga dan RW dalam hal pembuatan keputusan penting, maka pelimpahan pengelolaan kepada Yayasan juga memerlukan persetujuan masyarakat/RW.

    Menjawab pertanyaan Bapak sbb:
    1. Apakah Badan Hukum Yayasan sekuasa itu? Dalam kasus yang Bapak sampaikan, Yayasan tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap masjid, karena masjid itu sudah berdiri terlebih dahulu sebelum adanya yayasan. Dengan perkataan lain, masjid itu bukan milik yayasan. Tetapi, apabila DKM memberikan mandat atau melimpahkan kewenangan pengurusan masjid kepada Yayasan, maka Yayasan berwenang mengelola masjid. Jadi, harus ada dasar bagi Yayasan dalam mengelola masjid.
    2. Perbuatan Yayasan tersebut, jika mengambil alih pengelolalaan masjid tanpa persetujuan DKM, termasuk perbuatan melawan hukum.
    3. Mengenai aturan, tidak ada aturan yang khusus mengatur hal tersebut
    4. –
    5. Yang dapat Bapak lakukan adalah duduk bersama dengan melibatkan tokoh masyarakat yang disegani atau Lurah untuk membahas masalah ini. Bapak dapat meminta alas hak (dasar) Yayasan dalam mengelola masjid.

    Demikian, semoga bermanfaat.

    Ismail Marzuki

  28. Assalammualaikum wr. Wb
    saya minta pendapat dan solusi dari pak is.

    Di lingkungan rumah saya ada sebuah masjid yg sudah berdiri sejak tahun 90 di atas tanah fasos fasum dan di kelola oleh DKM,seiiring berjalannya waktu kira kira tahun 2012 ada beberapa orang secara sembunyi sembunyi dan tanpa musyawarah dengan warga/jamaah mendirikan yayasan pembina masjid tersebut. Dan juga menggunakan aset dan keuangan masjid untuk membuat akte pendirian yayasan tersebut. dan sekarang yayasan pembina tersebut dengan leluasa menggunakan dana masjid untuk segala bentuk operasional yayasan tersebut. dan yang membuat saya heran si ketua yayasan merasa paling berkuasa dalam memerintah dan menggunakan dana masjid, sampai sampai semua yang ada di lingkungan saya dari mulai RW, DKM dan Apapun bentuk organisasi semuanya dibawah yayasan.

    Pertanyaan kami

    1. Apakah badan hukum yayasan sekuasa itu?

    2. Apakah hal tersebut di atas melanggar UU?

    3. Adak peraturan yang mengatur dalam penggunaan aset/dana masjid oleh yayasan, bila ada seperti apa?

    4. Saya sangat mohon sekali sama pak is untuk memberikan pendapat secara hukum untuk memecahkan kasus tersebut, karena suasana di lingkungan saya sudah tidak lagi kondusif.

    5. Apa yang harus kami lakukan? karena kelompok yang pro yayasan dan kontra sudah tidak mau lagi mengalah.

    Kami mohon pencerahan dari pak is untuk memcahkan masalah ini

    Wassalam

    Dodhi

  29. Tanggapan

    Bapak Fuad

    Mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam bidang yayasan, yayasan bukanlah badan hukum seperti halnya perseroan terbatas. Jika dalam perseroan terbatas terdapat saham yang sebagai bukti kepemilikan, maka dalam yayasan tidak ada saham. Saham dalam perseroan terbatas dalam dijual/dialihkan, tetapi dalam yayasan tidak ada pengalihan kepemilikan yayasan.

    Jadi, suatu yayasan tidak dapat dijual.

    Demikian, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  30. Yth. Pak Is,
    Mohon pencerahannya…
    Bagaimana jika ada yayasan pendidikan yang dijual kepada pihak lain secara ‘dibawah tangan’? Apakah melanggar hukum?

  31. Tanggapan

    Ibu Suratmi

    Jika pada awal sudah ada perjanjian antara anak asuh dengan panti, maka tindakan meminta ganti rugi dapat dibenarkan.

    Demikian, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  32. Terimakasih atas jawabannya pak. ada yang masih mengganjal di hati saya ni pak. uang yayasan itu kan disumbang oleh para donatur untuk keperluan anak-anak panti yang dimiliki yayasan tersebut, perlu bapak ketahui selain mendirikan SDIT yayasan juga mendirikan panti asuhan yang sudah terlebih dahulu berdiri dari pada SDITnya. Dan di panti Asuhan ini jika ada anak asuhnya ingin keluar di suruh mengabdi dulu, lamanya pengabdiaan tergantung besar kecilnya biaya yang dikeluarkan selama anak tersebut sekolah dan jika tidak mengabdi anak tersebut disuruh mengganti rugi. Aoakah tindakan panti asuhan tersebut diperbolehkan dalam hukum?

  33. Tanggapan

    Ibu Suratmi

    Tidak ada larangan bagi yayasan untuk membiayai study banding ke luar negeri dengan syarat:

    1. Study banding ada kaitannya dengan kegiatan yayasan; atau
    2. study banding tersebut mwerupakan program resmi yayasan berdasarkan hasil keputusan rapat yayasan yang ditujukan untuk menjalankan kegiatan yayasan
    2. Peserta study banding bukan Pembina, Pengurus atau pengawas yayasan. Pengurus yayasan diperbolehkan sepanjang pengurus tersebut bukan pendiri dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan Pengurus tersebut melaksanakan kepengurusan secara langsung dan penuh.

    Demikian, semoga bermanfaat.

    Ismail Marzuki

  34. suatu yayasan mempunyai kegiatan pendidikan (SDIT) kemudian gurunya study banding ke luar negri dengan menggunakan uang yayasan bukan uang SDIT. bolehkah hal tsbt di lakukan

  35. Tanggapan

    Wa’alaykumussalam

    Pak Harjadi,

    Jika dalam anggaran dasar Yayasan tercantum kegiatan yayasan antara lain berupa pendidikan, maka yayasan yang ada dapat sekaligus menyelenggarakan pendidikan. Akan tetapi meskipun dalam anggaran dasar tersebut tercantum pendidikan sebagai bagian dari kegiatan yayasan, maka struktur organisasi lembaga pendidikan dibuat terpisah dengan bidang-bidang kegiatan lainnya. Misalnya dalam pengurusan yayasan ada Wakil Ketua yang membidangi pendidikan, dibawah wakil ketua tersebut ada kepala sekolah. Kepala sekolah inilah yang menjalankan kegiatan pendidikan sehari-hari dan bertangungjawab kepada ketua yayasan melalui wakil ketua bidang pendidikan.

    Jalan yang terbaik adalah memisahkan yayasan pendidikan dengan yayasan masjid, agar lembaga pendidikan dapat lebih fokus pada bidang pendidikan. Selain itu dari segi pembukuan tidak terjadi percampuran kekayaan yang bersumber dari pendidikan dan bidang lainnya.

    Demikian, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  36. asslmikum,saya mau tanya apakah dibolehkan suatu yayasan islam dimana sudah ada masjidnya dan dlm struktur organisasinya mempunyai bidang2,sosial,dakwah dan bidang pendidikan ( menyelenggarakan pendidikan), pertanyaan saya adalah – apakah penyelenggaran penididikannya perlu dipisah?

  37. Tanggapan

    Bapak Dodhi

    Wa’alaikumussalam

    1. Harus dibedakan antara masjid sebagai suatu lembaga/badan dengan masjid sebagai bangunan dan tanah tempat berdirinya bangunan masjid.

    Sebagai suatu lembaga/badan, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur bentuk hukum suatu masjid. Dapat terjadi di suatu tempat, organisasi yang mengurus masjid (lembaga) dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid tanpa adanya organisasi yang menaunginya atau di tempat lain bisa terjadi masjid didirikan oleh suatu yayasan yang sudah berdiri sebelumnya, misalnya (contoh) Yayasan Masjid An-Nur mendirikan masjid An-Nur. Dalam hal ini Yayasn An-Nur selain sebagai pendiri atau “pemilik” dapat juga sebagai pengelola masjid An-Nur yang dalam kesehariannya pengelolaan disrahkan ke Dewan Kemakmuran masjid.

    Jadi, keberadaan yayasan masjid tersebut adalah untuk mengelola masjid, dimana yayasan tersebut sebagai badan hukum dari masjid.

    Sedangkan pendirian fisik/bangunan masjid dapat dibangun di atas tanah fasum/fasos sepanjang prosedur perolehan tanah fasum/fasos tersebut sudah memenuhi ketentuan pemerintah daerah setempat.

    Apakah boleh masjid yang didirikan di atas tanah fasum/fasos dijadikan yayasan? jawabannya adalah tidak ada larangan untuk mengubah status organisasi measjid menjadi yayasan, sepanjang yayasan yang didirikan tersebut kegiatan utamanya adalah mengelola masjid. Akan tetapi, meskipun masjid tersebut telah berbentuk yayasan, kedudukan Yayasan Masjid terhadap tanah tersebut bukan sebagai pemilik tanah tetapi hanya berhak menggunakan tanah tersebut sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemda, yaitu untuk bangunan masjid.

    2. Menurut UU Yayasan, untuk mendirikan yayasan tidak diperlukan persetujuan warga sekitarnya. Dengan demikian yayasan tetap sah meskipun tidak ada persetujuan warga. Akan tetapi jika ingin mendirikan masjid, maka suatu yayasan wajib meminta persetujuan warga sekitarnya.

    3. Sekali lagi, tidak diperlukan persetujuan warga untuk mendirikan yayasan sehingga, sebetulnya para pendiri yayasan tidak perlu bersusah payah meminta persetujuan warga.

    Persetujuan warga dibutuhkan dalam keadaan sebagai berikut:

    a. Persetujuan warga dibutuhkan dalam kaitannya untuk penggunaan tanah fasum/fasos, jika di tanah tersebut belum berdiri masjid; atau
    b. Persetujuan warga dibutuhkan dalam kaitannya proses pengalihan pengelola masjid. Jika sebelum berdirinya yayasan, masjid tersebut dikelola oleh lembaga sejenis Dewan Kemakmuran Masjid atau dikelola secara tradisional, maka setelah yayasan berdiri diperlukan proses alih kepengurusan dari DKM ke Yayasan yang baru. Proses pengalihan pengurusan inilah yang membutuhkan persetujuan warga, karena sebelum adanya yayasan, masjid dikelola oleh warga secara langsung (melalui DKM atau lembaga sejenis).

    4. Mengenai pengembalian fungsi masjid kembali sebagai tempat ibadah, saya secara pribadi tidak memiliki kapasitas keilmuan untuk menjawabnya. Dalam pandangan saya sebagai konsultan hukum, fungsi masjid sebagai tempat ibadah tidak ada bedanya apakah masjid tersebut dikelola yayasan atau bukan. Sepanjang pengetahuan saya, semua masjid yang ada, apakah dikelola oleh Yayasan, DKM, atau ormas seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan lain-lainnya, fungsinya adalah sama yaitu untuk tempat ibadah. Diluar fungsi ibadah tersebut, kembali kepada program kerja masing-masing pengurus masjid.

    Untuk masalah fungsi masjid secara syariat, saya sarankan berkonsultasi denganMajelis Ulama Indonesia.

    Demikian, semoga bermanfaat.

    Ismail Marzuki

  38. Assalammualaikum pak is,
    Saya ingin bertanya
    1. Apakah boleh masjid yg didirikan di atas tanah fasos/fasum dijadikan yayasan?
    2. Dalam mendirikan yayasan para pendiri membentuk yayasan secara sepihak, tanpa persetujuan dari warga di sekitar, apakah yayasan ini bisa dikatakan sah/ legal
    3. Dalam mendirikan yayasan tersebut terjadi penipuan dengan menghimpun persetujuan dari warga dengan dalih untuk membangun masjid bary Ternyata semua itu palsu warga di bohongi persetujuan warga di manfaatkan untuk syarat dalam mendirikan yayasan. Yg sesungguhnya warga mayoritas tidak setuju dengan masjid dijadikan yayasan?
    4. Bagai mana caranya untuk mengembalikan masjid kami seperti dahulu dimana fungsinya hanya tempat ibadah?

    Mohon penjelasan dari pak is

    Wassalam.

  39. Tanggapan

    Bapak Osmar,

    Secara hukum, yang dapat mewariskan hanya manusia jika ia telah meninggal dunia, sedangkan yayasan bukanlah manusia. Yayasan adalah badan hukum.

    Harus dibedakan antara yayasan dengan Pengurus Yayasan. Sebagai badan hukum maka yayasan bersifat tetap sedangkan pengurusnya bisa berganti setiap periode tertentu. Apabila pengurus wafat selama menjalani jabatannya maka anggaran dasar yayasan menentukan proses pengangkatan pengurus baru.

    Jadi, jika salah seorang pengurus wafat, maka Pembina dapat mengangkat pengurus baru sebagai pengganti pengurus yang wafat tersebut. Pengurus baru tidak harus anak keturunan si pengurus yang wafat, karena jabatan pengurus tidak dapat diwariskan dan jabatan pengurus juga bukan kerajaan. Pembina dapat mengangkat siapapun juga sebagai pengurus baru dengan syarat orang yang diangkat sebagai pengurus tersebut memiliki kemampuan sebagai pengurus. Dalam yayasan, hubungan darah bukan syarat untuk jadi pengurus.

    Harus diingat, bahwa yayasan itu bukan milik siapapun. Yayasan berbeda dengan perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan. Dalam perseroan terbatas, jika pemilik saham wafat maka sahamnya diwariskan kepada anak atau isterinya/suaminya. Yayasan bukan milik pendiri, bukan milik Pembina, pengawas atau pengurus sehingga pendiri, Pembina pengawas atau pengurus tidak berhak mengaku sebagai pemilik yayasan. Karena Pembina, pengawas dan pengurus yayasan bukan pemilik yayasan, maka jika wafat, mereka tidak berhak mewariskan apapun kepada keturunannya.

    Demikian, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  40. Selamat siang,
    Saya ingin tanya:
    1. Apakah Yayasan menurut UU Yayasan yang baru dapat diwariskan? Kondisi ini terjadi jika salah satu pengurus yayasan wafat dan ahli warisnya menuntut agar kedudukan orangtuanya di kepengurusan yayasan sebelumnya menjjadi hak waris si ahli waris.
    2. Jika bisa diwariskan, hal-hal apa saja yang bisa diwariskan?
    Terima kasih.

  41. Assalamu’alaikum ww.
    maaf, kami mau bertanya;
    1. Apakah akta notaris harus diganti oleh surat pengesahan dari Menhumkam ?
    2. Bagaimana keberadaan yayasan, jika belum meregistrasi ke menhumkan ?
    3. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk meregistrasi ke Menhumkam?
    Wassalam ww.

    ============================================================================================

    Tanggapan:
    Wa’alaykumussalam

    Bapak Agus,

    1. Akta Notaris berbeda dengan Surat Pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Dalam suatu yayasan, akta notaris biasanya berupa akta pendirian atau anggaran dasar. Agar yayasan mendapat status badan hukum, maka akta pendirian yayasan tersebut memerlukan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Pengesahan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis. Jadi, keberadaan akta notaris tetap diperlukan meskipun sudah ada Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
    2. Yayasan yang belum memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham berarti belum berstatus badan hukum. Jika belum memperoleh status badan hukum maka semua tindakan Pengurus yayasan yang mengatasnamakan yayasan menjadi tanggung jawab pribadi pengurus.
    3. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2009, biaya untuk permohonan pengesahan adalah Rp 250.000,-
    Demikian, semoga bermanfaat

    Wassalam
    Ismail Marzuki

  42. Selamat pagi pak, saya mau bertanya dengan kasus seperti dibawah ini,
    Kami mau rencana membeli sebuah badan usaha dari sebuah yayasan. Rencananya badan usaha tersebut mau jadi PT. Yang menjadi pertanyaan saya :
    1. Menurut psl 7 UU yayasan penyertaan yys pada PT. tsb adalah 25%. Pada saat jual-beli setelah dilakukan appraisal apakah kami hanya akan membayar 75% dari nilai jual tsb. Karena yayasan ikut sebagai pemegang saham pada PT yang akan dibentuk.
    2. Apakah hasil penjualan kekayaan tsb dapat dibagikan kepada pembina, pengurus dan pengawas.
    Atas informasi yang bapak sampaikan saya ucapkan terimakasih.

    ==================

    Tanggapan

    Ibu Hilda

    1. Mengacu pada Pasal 7 UU Yayasan, penyertaan yayasan pada suatu kegiatan usaha (perseroan terbatas) adalah maksimum 25% dari seluruh kekayaan yayasan. Yang menjadi titil perhatian adalah kekayaan Yayasan, bukan nilai jual PT tersebut. Jika total kekayaan Yayasan adalah misalnya Rp 1 Milyar, maka maksimum penyertaan adalah sebesar Rp 250 juta. Apabila nilai atau harga PT tersebut adalah Rp 1,5 Milyar, maka Yayasan dapat menggunakan uang yang Rp 250 juta tersebut untuk penyertaan di PT tersebut, atau setara dengan 16,66% dari harga jual PT.
    2. Mengacu pada Pasal 5 UU Yayasan, maka Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau
    dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Pengecualian atas ketentuan tersebut, dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:

    a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan
    Pengawas; dan

    b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

    Demikiamn, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  43. pak,,mohon penjelasan,,
    apakah Pengawas Yayasan boleh dikasih uang rapat pada saat rapat ttriwulan/tahunan yang diadakan yayasan??

    terima kasih atas penjelasannya

    ===================================================
    Tanggapan

    Ibu Siska,

    Jika mengacu pada UU Yayasan, maka hanya pengurus saja yang boleh menerima kekayaan dari yayasan dalam bentuk gaji, upah, honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang, dengan syarat: Pengurus bukan pendiri yayasan dan pengurus melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. (Pasal 5 UU no. 28 tahun 2004)

    Demikian, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  44. Pak mohon maaf sebelumnya, kiranya bpk bisa membantu saya dalam mencari solusi, masukan2, pendapat atwpun informasi tentang adanya suatu persengketaan antara 2 kubu dalam suatu yayasan, dalam hikayatnya pk saya ini bersekolah d sbuah Universtas yg awal mulanya di kelola oleh sebuah “Yayasan sosial”, sekitar thn 81an yys d drikan, dlam perjalanan wktu d rubahlah nama yys tersbut mnjadi sebuah nama “Perkumpulan penyelengara pendidikan” yg di bentuk pula oleh org2 pengurus yg besangkutan, seiring dgn brjlannya waktu ada seorang dr Pengurus yg ingin memunculkan nama yysn kembali dgn banyaknya brbagai alasn, sehingga timbulah 2 kubu antara Yys & Prkumpulan, sehingga muncul adanya 2 Rektor, hingga akhirx Mhasiswa yg jd korban, Situasi bljr mengajar jd kurg kondusif, banyak fasilitas2 yg d blokir, dan yg terakhir legalitas ijazah mnjd bhn prmasalahan utama…kira2 sprti tu pak mohon kiranya bpk bsa membntu mmbrikan solusi & informasi2.., Trmakasih

    ===================
    Tanggapan,
    Bapak Anton,
    Saya hanya akan menanggapi secara umum atas pertanyaan bapak.
    1. Tentang perubahan dari Yayasan Sosial menjadi Perkumpulan Penyelenggaraan Pendidikan. Yayasan dan perkumpulan tunduk pada aturan yang berbeda. Ada kemungkinan yang terjadi bukan sekadar perubahan nama, tetapi perubahan bentuk badan hukum dari yayasan menjadi perkumpulan. Jika terjadi perubahan bentuk badan hukum, maka seharusnya badan hukum yang berbentuk yayasan dilikuidasi dan seluruh asset yayasan dilimpahkan ke perkumpulan yang baru.
    2. Muncul Nama Yayasan baru: Jika badan hukum pendidikan sudah menjadi perkumpulan, maka apabila akan diubah menjadi yayasan, harus ada pelimpahan hak dan kewajiban dari perkumpulan ke yayasan baru tersebut. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah bahwa perkumpulan dan yayasan adalah dua entitas yang berbeda dan berdiri sendiri sehingga penggunaan fasilitas yang sudah ada pada lembaga pendidikan tersebut harus berdasarkan izin dari perkumpulan.
    3. Langkah yang dapat ditempuh adalah dengan musyawarah antar tokoh tersebut. Jika musyawarah gagal, perkumpulan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atas tindakan yang dilakukan yayasan.

    Demikian, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  45. Selamat malam Pak Is,

    Nampaknya pertanyaan saya sedikit mirip dengan Pak Randy. Situasinya adalah:
    1. Akan mendirikan Yayasan pendidikan.
    2. Pendirinya adalah seseorang yang sangat memperhatikan pendidikan di Indonesia, tidak mencari keuntungan, bahkan akan membangun gedung sekolah dari uang pribadinya dilengkapi dengan Akta Pinjam Pakai tanpa membayar sewa kpd Yayasan.
    3. Menurut info, jika ingin mendirikan suatu Yayasan, maka begitu beroperasi, harus memberikan 25% dari modal (besarnya kekayaan Yayasan) untuk pajak (retensi).

    Pertanyaan saya adalah:
    1. Apakah kewajiban membayar retensi itu benar? Karena saya tidak menemukannya di UU No 63 Tahun 2008.

    2. Jika hal itu benar, apakah jika di kemudian hari Yayasan menambah kekayaannya maka juga harus di-retensi?

    3. Dengan gedung sekolah yg dimiliki oleh Pendiri (bahkan tanpa membayar sewa), otomatis gedung sekolah tersebut tidak masuk dalam aset/kekayaan sekolah, bukan? Sehingga tidak perlu membayar retensi?

    Terima kasih sebelumnya,
    Leoni

    =========================

    Tanggapan
    Ibu Leony

    Saya sendiri sampai dengan detik ini belum pernah mengetahui ada yang namanya retensi 25% untuk pajak dalam pendirian yayasan. Istilah retensi biasanya digunakan untuk menahan suatu pembayaran kepada pihak lain sebagai jaminan atas pelaksanaan suatu kewajiban pihak lain tersebut.

    Demikian, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  46. Selamat Sore Pak Is,

    Saya ingin bertanya dengan kasus posisi sbb:
    1) Ada suatu Yayasan yang bergerak di Bidang Pendidikan dan ingin mendirikan suatu sekolah;
    2) untuk mendirikan sekolah diperlukan lahan, oleh karenanya pihak yayasan menyewa lahan kepada seseorang yang notabene adalah Pendiri Yayasan tsb.

    Pertanyaan saya:
    1) Apakah dimungkinkan suatu Yayasan menyewa lahan dari seorang Pendiri Yayasan, mengingat lahan tsb oleh pemiliknya tidak dipisahkan kedalam harta kekayaan yayasan?
    2) Apakah Uang Sewa yang diterima pemilik lahan tsb termasuk yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU Yayasan? krn apabila melihat Penjelasan Pasal 5 tsb, hanya dalam hubungan kepengurusan suatu Yayasan.

    Terimakasih atas perhatiannya.

    Wassalam

    ================

    Tanggapan
    Bapak Randy

    Sebelumnya harus dijelaskan terlebih dahulu apakah tanah tersebut sudah menjadi milik yayasan atau masih milik pendiri yayasan?

    Jika tanah tersebut tidak dipisahkan dari harta yayasan berarti tanah tersebut masih milik pendiri. Sepanjang perjanjian sewa menyewa tersebut bermanfaat untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, maka perjanjian tersebut tidak dilarang.

    Demikian, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  47. Ass.Wr.Wb.
    Saya mau bertanya pak is, mengenai yayasan kami.
    Yayasan kami berdiri tahun 1990 dan sampai sekarang belum dilakukan penyesuaian sesuai uu yayasan yang baru.Berjalannya waktu pada tahun 2002 aset yayasan beralih ke pihak lain atas rekayasa ketua yayasan. pertanyaan saya:
    Apakah dengan belum disesuaikannya yayasan kami, berarti kami bukan berbadan hukum sehingga tidak dapat menuntut ke pengadilan atas ‘kehilangan asset yayasan’?.Terima kasih, mohon tanggapan atas permasalahan ini.
    Wassalam.

    ======================

    Tanggapan

    Kepada Bapak Waluyo

    Wa’alaikumussalam

    Mengacu pada UU Yayasan, bagi yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnay dengan ketentuan UU Yayasan, tidak otomatis bubar, akan tetapi yayasan tersebut tidak boleh menggunakan nama “Yayasan”. Yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya tersebut dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan, atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

    Meskipun yayasan bapak tidak lagi berhak menyandang nama “Yayasan” dan tidak lagi sebagai badan hukum, akan tetapi keberadaan “yayasan” tersebut masih ada dan belum dibubarkan. Apabila yayasan bapak bermaksud untuk menuntut ke pengadilan maka sebaiknya seluruh organ yayasan (pengurus, pengawas, Pembina atau pendiri) ikut bertindak mewakili yayasan untuk melakukan tuntutan.

    Demikain, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  48. Yth Pak Ismail Marzuki
    Kembali saya bertanya, ….. bagaimana caranya (prosedur) apabila seorang Pembina mau mengundurkan diri dari jabatannya? Kepada siapa surat pengajuan pengunduran diri itu diajukan, apakah kepada Ketua Pengurus dan atau Ketua Pengawas yayasan itu? Mungkin, kalau anggotanya banyak ( lebih dari satu orang ), apakah anggota yang mengundurkan diri itu cukup ke Ketua Pembinanya, lalu diputuskan oleh Ketua Pembinanya? Nah, kalau Ketua Pembinanya yang mengajukan Pengunduran Diri, kepada siapa diajukannya? Terima kasih.

    ==================


    Tanggapan

    Bapak Rachmat

    Sebagai suatu badan hukum, Yayasan diwakili oleh Pengurus. Anggota Pembina yang akan mengundurkan diri mengajukan pengunduran dirinya kepada Yayasan, yang dalam hal ini melalui Pengurus. Atas dasar pengajuan pengunduran diri tersebut, Pengurus menyampaikannya kepada Pembina. Untuk selanjutnya Pembina mengadakan Rapat Pembina membahas pengunduran diri tersebut.

    Demikian, semoga bermanfaat.

    Ismail Marzuki

  49. Yth pak Ismail Marzuki
    TERIMA KASIH atas penjelasanny dan itu sangat bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan di tempat saya bersosialisasi.
    Wasalam. M. Rachmat Tirtapradja

  50. Yth pak Ismail Marzuki
    Dalam organ yayasan ada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Untuk masa kerja Pengurus dan Pengawas sesuai ketentuan UU dibatasi sampai dengan 5 tahun dan untuk selanjutnya bisa diangkat kembali sesuai dengan keputusan rapat Dewan Pembina. Mohon penjelasan, mengapa Dewan Pembina masa kerjanya seperti absolut (tidak terbatas) dan hanya bisa berhenti kalau meninggal dunia atau mengundurkan diri? Sudah baku seperti itukah ketentuan Masa Bakti/Kerja Dewan Pembina? Bisakah dan tidak menyalahi aturankah apabila masa kerja/bakti Dewan Pembina dibatasi juga sama lima tahun misalnya? Terima kasih.

    ==============
    Tanggapan
    Bapak M. Rachmat,

    Memang betul di dalam UU Yayasan tidak ditentukan masa jabatan Pembina, berbeda dengan Pengawas dan Pengurus. Menurut saya tidak ditentukannya masa jabatan Pembina tersebut karena posisi Pembina yang khusus dalam organ yayasan. Jika kita bandingkan dengan perseroan terbatas, maka kewenangan dan kedudukan Pembina sama dengan atau setidaknya mirip dengan kedudukan Rapat umum Pemegang Saham pada PT. Pembina dan RUPS sama-sama sebagai organ tertinggi bagi kedua badan hukum tersebut. Bedanya adalah dalam PT, pemegang saham merupakan pemilik sedangkan dalam yayasan pembina bukanlah pemilik meskipun pembina itu berasal dari pendiri yayasan. Seorang pembina juga dilarang menerima gaji dari yayasan.

    Tidak ditentukannya masa jabatan pembina bukan berarti setiap yayasan dapat menentukan sendiri batas waktu jabatan pembina. Menurut saya, justru karena tidak ditentukannya masa jabatan tersebut maka jabatan pembina memang dimaksudkan untuk tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Jika pembuat UU memang ingin membatasi jangka waktu jabatan pembina maka pembuat UU tersebut tentunya menyatakan dengan tegas sebagaimana masa jabatan pengurus dan pengawas.

    Disamping itu, kedudukan pembina merupakan tempat terbaik bagi pendiri yayasan untuk dapat terlibat dalam kegiatan yayasan dengan kewenangan yang tinggi. Jika masa jabatan pembina dibatasi dengan waktu maka peluang pendiri yayasan untuk dapat terlibat dalam yayasan dengan kewenang yang tinggi akan menjadi hilang.

    Demikian, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  51. Melanjutkan pertanyaan Vian, apakah AD/ART yg tercantum dalam Akta Notaris pendirian yayasan itu perlu dituangkan kembali dalam dokumen tersendiri sbg AD/ART di luar Akta Notaris itu, atau dibiarkan bersatu tetap di dalam Akta Notrarisnya?
    Apakah tiap perubahan AD/ART yg diputuskan oleh Rapat Dewan Pembina perlu dikukuhkan ke dalam Akta Notaris (diaktanotariskan)? Atau, bolehkah satu Akta Notaris tapi kemudian menjabarkan AD/ARTnya beberapa kali (perubahan)?

    =========================================
    Tanggapan
    Bapak M Rachmat

    Akta Pendirian harus dibuat dalam bentuk akta notaris (pasal 9 ayat 2 UU Yayasan). Di dalam akta pendirian tercantum AD Yayasan. Perubahan atas AD juga harus dibuat dalam bentuk akta notaris (pasal 18 ayat 3 UU Yayasan). Dengan demikian, AD yayasan harus dalam bentuk akta notaris.
    Demikian, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  52. Tanggapan

    Dear Vian
    1. Ketentuan lain yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 5 adalah keyentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan. Jumlah WNA yang dapat menjadi Pembina, Pengawas atau Pengurus tidak dibatasi. Pembatasan hanya berlaku untuk jabatan Pengurus, yaitu salah satu Pengurus yang menjabat Ketua, Sekretaris atau Bendahara harus Warga Negara Indonesia.
    2. Baik WNA maupun WNI yang menjadi organ Yayasan mempunyai wewenang yang sama sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan tentang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan.
    3. Asosiasi bisa juga disebut dengan perkumpulan yaitu organisasi yang didirikan dengan dasar keanggotaan. Orang-orang dengan minat atau latar belakang yang sama mendirikan asosiasi, dan organisasi asosiasi ini memiliki anggota. Dalam asosiasi atau perkumpulan kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota.
    Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

    Yang berwenang menetapkan AD/ART Yayasan, untuk pertama kali adalah para pendiri, dan untuk selanjutnya jika ada perubahan maka perubahan itu dilakukan melalui Rapat Pembina Yayasan.

    Fungsi notaris adalah untuk membuat akta otentik dan bukan menentukan isi AD/ART. Isi AD/ART ditentukan oleh Rapat Pembina dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Notaris juga berwenang memberikan penyuluhan kepada masyarakat sehubungan dengan pembuatan akta,

    Demikian, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  53. Dear Pak Ismail yang baik, saya ingin tanyakan beberapa hal mengenai Yayasan.
    1. berdasarkan pasal 9 ayat 5, maka Apakah ketentuan lain dari pendirian yayasan nasional oleh orang asing? berapa orang asing/WNA yang dapat ditentukan dalam pembina, pengawas dan pengurus harian.
    2. apakah wewenang bagi WNA dalam yayasan nasional sama dengan WNI?
    3. Apa perbedaan mendasar antara Yayasan dan Asosiasi? Siapakah yang berwenang menetapkan AD/ART dalam Yayasan, apakah notaris berwenang juga menentukan isi dari AD/ART ataukah notaris hanya mengesahkan AD-ART tersebut?
    Demikian pertanyaan saya, semoga hal ini berkenan untuk diberikan jawabannya. Terimakasih sebelumnya.

    Salam hormat
    Vian

  54. Tanggapan
    Pak Dimas Bagus,
    Menurut ketentuan UU Yayasan, pada dasarnya Yayasan boleh melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan (Pasal 7 UU Yayasan).

    Dengan demikian apabila ada suatu Yayasan yang memiliki saham pada suatu perusahaan maka hal tersebut dimungkinkan oleh UU dengan syarat maksimum 25% dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.

    Satu hal yang perlu diingat adalah, jika Yayasan sebagai pemegang saham perusahaan (PT) maka dividen yang diperoleh Yayasan dari usaha PT tersebut harus masuk dan menjadi kekayaan Yayasan, dividen tersebut tidak boleh dibagikan kepada organ Yayasan.

    Demikian, semoga bermanfaat

    Wassalam

    Ismail Marzuki

  55. pak ismail yg terhormat,,saya ingin bertanya bagaimna hukumnya apabila sebuah yayasan ternyata malah menjadi pemilik saham pada perusahaan??
    karena sekarang yang terjadi di Indonesia adalah seperti itu,,pemilik saham trnyata yayasan yang dibentuk untuk menjadi pemegang sahamnya,bukan hanya sebuah PT atau bentuk badan hukum yang memang tujuannya untuk bisnis.apalagi dilihat dr pengertian yayasan, yang memang digunakan untuk tujuan sosia (bkn menjadi lini bisnis pak..)

    mohon tanggapannya,,saya haturkan matur nuwun sanget

  56. Ass.. Bapak Is..
    Setelah ketemu dan membaca blog ini Alhamdulillah blog ini saya acung kan jempol… selamat.. kemudian pak saya ingin bertanya seputaran UU yayasan yang berhubungan dengan otonomi daerah, dewasa ini sedang marak nya kepala daerah membuat universitas, sekolah2 dst dengan mengelola menggunakan yayasan pertanyaan saya pak :
    1. Apakah pengurus yayasan berstatus seorang Pegawai Negeri sipil?
    2. Apakah dibenarkan dalam Peraturan Per UU Universitas, sekolah2 atas nama yayasan tadi menggunakan fasilitas gedung/bangunan aset daerah ?
    3. Apakah dibenarkan Pemerintah daerah memberikan bantuan dalam skala besar sampai milyaran rupiah dengan membuat peraturan daerah?

    Trima kasih atas jawaban semogal Allah Swt memberikan kesehatan kepada bapak dan menjadikan ilmu menjadi manfaat… amin salam

    ============================================
    Tanggapan:

    Wa’alaykumussalam

    Pak Rizal,

    1. Yayasan bukan organisasi/lembaga pemerintah. Seorang pengurus yayasan bukanlah pegawai negeri. Akan tetapi mungkin saja seorang pegawai negeri menjadi pengurus yayasan.
    2. Secara umum setiap penggunaan aset negara/daerah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan daerah. Dalam hal dianggap bahwa suatu yayasan dapat memberikan kontribusi terhadap pendidikan di daerah maka penggunaan aset daerah untuk kegiatan yayasan dapat dibenarkan sepanjang ada aturan yang melandasinya. Dapat juga terjadi penggunaan aset daerah oleh yayasan berdasarkan perjanjian kerjasama atau pinjam meminjam aset.
    3. Bantuan skala besar dari pemerintah daerah kepada yayasan dapat dibenarkan apabila telah dianggarkan dalam APBD setempat

    Demikian, semoga bermanfaat
    Wassalam
    Ismail Marzuki

  57. assalammualaikum pak ismail
    saya mau bertanya, ada yayasan yg telah berdiri dari tahun 1959, dan sudah memiliki aset2 yang banyak serta lembaga2 terkait, tetapi kalo tidak salah yayasan tersebut belum pernah disahkan, baagaimanakah tata cara pengesahan yayasan tsb sesuai dgn uu no 28/2008? apakah harus dengan akta baru? trus bagaimanakan aset2 yang ada serta lembaga2 yang terkait?
    terima kasih, wassalam

    ========================================================
    Tanggapan:

    Wa’alaykumussalam
    Pak Bambang,
    Dengan diundangkannya UU Yayasan, seluruh yayasan yang telah ada sebelumnya wajib menyesuaikan dengan UU Yayasan.
    Mengacu pada ketentuan PP No.63 Thn 2008 tentang Pelaksanaan UU Tentang Yayasan, maka Yayasan Bapak harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum. Permohonan pengesahan tersebut dilakukan melalui notaris yang membuat akta pendirian tersebut. Akta pendirian tersebut adalah akta baru menggantikan akta yang lama karena harus disesuaikan dengan ketentuan UU yang baru.
    Aset-aset yang ada dialihkan dari yayasan lama (1959) ke yayasan yang baru.
    Demikian, semoga bermanfaat.

    Wassalam

    Ismail Marzuki

  58. Assalamu’alaikum
    Alhamdulillah
    Jawaban-jawaban bapak, sangat-sangat bermanfaat pak, Mudahan ada barokahnya Ilmu yang bapak sampaikan.

    Dari Penjelasan bapak menjadi dasar saya membuat konsep ART, karena saya di amanahi untuk membuatnya. sebelum nantinya di sahkan…..

    Wassalam

    ===================
    Tanggapan

    wa’alaykumussalam

    Semoga Allah memberikan kemudahan atas usaha bapak.

    Ismail Marzuki

  59. Assalamu’alaikum Pak Ismail Marzuki
    Menanggapi atas jawab Bapak, yaitu :
    3. Perwakilan bukanlah organ Yayasan sehingga untuk perwakilan maka nama yang tepat adalah Perwakilan Yayasan.

    bahwa :
    1. Kalau Perwakilan Bukan Organ Yayasan, apakah ia bagian dari Pelaksana kegiatan ? benar demikian kah pak?
    2. Kalau Perwakilan Bukan Organ Yayasan, berarti ; DPD, CABANG, RANTING-pun bukan Organ Yayasan ? Apakah demikian juga pengertiannya pak?

    mohon maaf pertanyaannya terlalu mendasar pak, karena jujur kami buta masalah yayasan. Kami takut salah nantinya. terimakasih atas jawabannya

    =========
    Tanggapan
    Wa’alaykumussalam

    Tanggapan
    Bapak Ahmad Solihin
    1. Jika mengacu pada UU Tentang Yayasan yaitu No. 16 Thn 2001 juncto UU No. 28 Thn 2004, yang dimaksud Organ Yayasan adalah Pembina, Pengurus, dan Pengawas (Bab VI UU Yayasan)

    Dalam menjalankan kegiatan Yayasan, Pengurus Yayasan memerlukan tenaga yang dapat menangani secara langsung kegiatan usaha Yayasan. Dalam bidang pendidikan misalnya, Pengurus Yayasan mengangkat seseorang sebagai Kepala Sekolah, dimana posisi Kepala Sekolah dalam hal ini adalah sebagai pelaksana kegiatan.

    Demikian juga dengan orang yang ditunjuk sebagai perwakilan suatu Yayasan, maka kedudukannya adalah sebagai pelaksana kegiatan.

    2. DPD, Cabang, Ranting bukan organ Yayasan tetapi bagian dari pelaksana kegiatan Yayasan.

    Demikian semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  60. Assalaamu ‘alaykum,

    Saya ingin menanyakan mengenai tanggapan bapak atas pernyataan Bapak Azwar diatas tsb.

    Yaitu. bagaimana konsekuensi penjualan kekayaan yayasan, dihadapkan dengan

    UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 28 TAHUN 2004
    Pasal 5

    yang menyatakan :

    Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

    Mohon pencerahannya pak,

    Terima Kasih

    ========
    Tanggapan:
    Bapak Yulisar,
    Ketentuan Pasal 5 UU No. 28 Thn 2004 mengatur mengenai laranganpengalihan kekayaan Yayasan kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan. Sedangkan tanggapan saya atas pertanyaan Bapak Azwar adalah mengenai pengalihan kekayaan Yayasan kepada pihak lain selain Pembina, Pengurus dan Pengawas.
    Dalam Pasal 37 ayat 1 huruf b UU No. 16 thn 2001 disebutkan bahwa Pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina. Dengan demikian, pengalihan kekayaan Yayasan dibolehkan dengan syarat pengalihan tersebut kepada pihka lain dan berdasarkan persetujuan Pembina.
    Demikian, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  61. Selamat sore Pak Ismail Marzuki,
    Saya mau tanya mengenai penyertaan yayasan sebagai berikut:
    1. Yayasan melakukan penyertaan modal di satu bank tapi yang tercatat sebagai pemegang saham di bank tersebut adalah nama- nama pengurus yayasan. Setelah dikalrifikasi dengan pengurus, ybs mengakui bahwa modal tersebut sebenarnya milik yayasan namun diatasnamakan pribadi pengurus. Sehubungan dengan hal ini apakah diperbolehkan?
    2. Setelah dilakukan penelitian terhadap laporan keuangan yayasan, diketahui bahwa dalam laporan keuangannya yayasan memiliki penyertaan pada bank tersebut di atas (meskipun di bank tersebut pemegang saham yang tercatat adalah nama pengurus yayasan bukan yayasan ybs). Kemudian, setelah dihitung, komposisi penyertaan yang dilakukan yayasan posisi Desember 2010 melebihi 25% dari aktiva bersih. Apakah hal ini diperbolehkan?
    3. Bisa minta info lebih jelas mengenai kriteria penyertaan maksimal 25% dan definisi dari kekayaan yayasan yang digunakan untuk menghitung batasan/plafon penyertaan?apakah kekayaan sama dengan aktiva bersih?
    Atas bantuan dan informasi Bapak, Saya ucapkan terima kasih.

    =========
    Tanggapan:
    Bu Silvia Yani,
    1. Mengacu pada ketentuan perbankan maka pemegang saham bank dapat berupa perorangan dan dapat pula berupa badan hukum (PT, Perusahaan Daerah, Koperasi). Suatu yayasan dapat menjadi pemegang saham bank jika bank tersebut berbentuk perseroan terbatas. Dalam perseroan terbatas, mengacu pada UU No. 40 thn 2007 tentang Perseroan Terbatas maka nama yang tercantum pada saham adalah nama pemilik saham tersebut. Dengan demikian, setiap orang atau badan hukum yang namanya tercantum sebagai pemegang saham bank tersebut, secara hukum dianggap sebagai pemilik sah atas saham tersebut.

    Dalam kasus Ibu, maka Yayasan tersebut secara hukum bukan pemilik dari bank tersebut.

    Dalam UU No. 25 Thn 2007 tentang Penanaman Modal terdapat larangan membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain (pasal 33).

    2. UU Yayasan membatasi penyertaan setinggi-tingginya 25% dari seluruh nilai kekayaan Yayasan. Apabila jumlah penyertaan melebihi 25%, maka Pengurus bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

    3. Sepanjang sepengetahuan saya, UU Yayasan hanya menyebutkan “25% dari seluruh nila kekayaan Yayasan”. UU tidak membedakan antara aktiva bersih atau bukan.

    Demikian, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  62. Assalamu’alaikum Pak Ismail Marzuki
    Kami ada membuat yayasan keagamaan, yang sebelumnya Majelis Ta’lim. dimana didalam kegiatannya ada pendidikan formal dan pendidikan non formal. berkaitan pendidikan non formal ada infaq yang diambil dari masyarakat yg mengikuti pendidikan non formal tersebut. Yang ingin Kami tanyakan Apakah tidak bertentangan dengan UU, dimana infaq tersebut Kami sisihkan untuk Dewan pembina ?

    Pertanyaan kedua pak ;
    Kami mempunyai Cabang dan Anak cabang yang berkedudukan di Kecamatan dan kelurahan didalam menjalankan pendidikan non formal. Selanjutnya Kami ingin membentuk Perwakilan Yayasan. yang ingin kami tanyakan :
    1. Apakah boleh perwakilan itu berkedudukan di Kabupaten/kota ?
    2. Andaikan tidak boleh, Apa nama yang tepat untuk Perwakilan yang kedudukannya di Kabupaten / Kota ?
    3. Perwakilan atau nama yang dimaksud diatas didalam format aturan yayasan (AD/ART) apakah disebutkan ; organ yayasan, anggota organ yayasan atau istilah apa yg tepat.

    Demikian pertanyaan kami. Terimakasih atas jawabannya semoga menjadi Ilmu bagi Kami.

    =====
    Tanggapan:
    Wa’alaykumussalam
    Bpk Ahmad Solihin
    1. Sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu pengertian Infaq menurut UU No. 38 Thn 1999 tentang Zakat. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dalam UU Yayasan, kekayaan Yayasan antara lain berasal dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. Dengan demikian maka infaq dapat dimasukkan kedalam sumber kekayaan Yayasan berupa sumbangan tidak mengikat.

    Sebagai kekayaan Yayasan, maka berdasarkan Pasal 5 UU Yayasan, kekayaan Yayasan tidak boleh dialihkan kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan. Larangan pengalihan kekayaan Yayasan tersebut dikecualikan bagi Pengurus yang bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas. Selain itu Pengurus tersebut juga harus melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

    2. Pembukaan Perwakilan Yayasan bergantung pada ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar. Dalam anggaran dasar ditentukan boleh atau tidaknya membuka perwakilan disertai dengan lokasinya
    3. Perwakilan bukanlah organ Yayasan sehingga untuk perwakilan maka nama yang tepat adalah Perwakilan Yayasan.
    Demikian, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  63. Salam,
    singkat saya mau bertanya, menurut hukum, apakah bisa yayasan atau badan usaha milik yayasan diperjual belikan?
    terimakasih

    =======================================================
    Tanggapan

    Bapak Azwar,

    Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Sebagai suatu badan sosial, Yayasan berbeda dengan perseroan terbatas dimana pada perseroan terbatas terdapat saham sebagai bukti kepemilikan atas perseroan terbatas tersebut. Pada Yayasan tidak terdapat saham karena pada dasarnya sebagai suatu lembaga sosial, Yayasan tidak dimiliki oleh Pendiri, Pembina, Pengurus, Pengawas. Dengan demikian Yayasan tidak dapat diperjualbelikan.

    Apabila Yayasan memiliki badan usaha, maka badan usaha tersebut termasuk dalam kategori kekayaan Yayasan. Sebagai suatu kekayaan Yayasan, badan usaha dapat dipindahtangankan kepada pihak lain/dijual dengan syarat telah ada persetujuan dari pembina Yayasan.

    Demikian, semoga bermanfaat.

    Ismail Marzuki

  64. Assalalmu’alaikum!
    Saya mau tanya:
    1. Dalam Anggaran Dasar Yayasan, bolehkan memuat hal-hal yang sangat detail, seperti mengatur cara pengelolaan keuangan Lembaga pendidikan yang dibentuk oleh Yayasan dan juga seperti Tata cara pengangkatan karyawan dan guru? atau hal itu seharusnya diatur di Anggaran Rumah Tangga saja?
    2. Bolehkah Pembina langsung ikut menangani lembaga Pendidikan, seperti membuat pengumuman atau maklumat? Bukankah itu seharusnya dilakukan pengurus Yayasan? Seandainya Yayasan melakukan hal tersebut, apa yang harus dilakukan pengurus Yayasan?
    Wassalam
    Terima kasih.
    Muhammad A

    ====
    Tanggapan:

    Wa’alaykumussalam
    Bapak Muhammad, berikut ini tanggapan saya:
    1. Dalam UU Yayasan memang tidak terdapat larangan mengenai hal-hal yang bapak maksudkan untuk diataur dalam anggaran dasar, akan tetapi mengingat anggaran dasar hanya memuat hal-hal pokok maka aturan-aturan detail biasanya dimuat di anggaran rumah tangga
    2. Tugas pembina adalah menetapkan kebijakan umum yayasan sehingga tidak menangani hal-hal yang bersifat teknis sehari-hari. Pembina dapat membuat pengumuman sepanjang materi yang diumumkan adalah mengenai kebijakan umum yayasan.

    Demikian, semoga bermanfaat
    Ismail Marzuki

  65. Assalamu’alaikum wr.wb.
    Saya mau tanya pak,
    1. Yayasan mempunyai kegiatan pendidikan (perguruan tinggi), tetapi dlm perjalanannya yayasan bermasalah atau terjadi pergantian pemilik yayasan. Apakah Rektorat yg mengelola perguruan tinggi dari pemilik yayasan terdahulu bisa diganti .
    2. Bisakah Rektorat menggugat , bila diganti oleh pemilik baru dari yayasan tsb.

  66. Selamat siang, Pak Is

    Mohon penjelasannya, mengenai beberapa hal :

    1. Apabila terjadi perpanjangan masa jabatan Organ Yayasan (Pengawas dan Pengurus) apakah perlu menggunakan akta notaris dan di daftarkan ke Dephumham RI ?

    2. Pertanyaan yang satu ini masih menjadi ganjalan bagi saya, terutama mengenai kegiatan usaha Yayasan. Bolehkah Yayasan melaksanakan kegiatan usaha (pengelolaan dana) melalui instrument pasar modal?

    Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

    =====
    Tanggapan:

    Bapak Budi,

    Tanggapan saya adalah sebagai berikut:

    1. Pada dasarnya menurut UU tidak ada istilah perpanjangan masa jabatan pengurus. Apabila masa jabatan pengurus berakhir, maka pengurus yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat diangkat kembali. UU tidak mensyaratkan adanya pendaftaran atau pemberitahuan atas pengangkatan kembali pengurus yang telah berakhir jabatannya. Pemberitahuan kepada Menteri diwajibkan dalam hal terjadi penggantian pengurus.

    2. Harus dijelaskan terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan kegiatan usaha (pengelolaan dana) melalui instrument pasar`modal? Apakah dalam pengelolaan dana tersebut yayasan bertindak selaku pengelolal dana atau selaku investor? Jika yayasan selaku investor, maka UU memberikan peluang bagi yayasan untuk melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif maksimum hingga 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan.

    Demikian tanggapan saya.

    Ismail Marzuki

  67. Selamat siang Pak Is

    Menyambung pertanyaan Pak Budi mengenai kegiatan usaha Yayasan khususnya sewa gedung kantor, dapat kami sampaikan pertanyaan sbb :
    a. Apakah bisa sewa menyewa tsb subyek hukumnya adalah anak perusahaan tetapi obyek yang disewakan atas nama Yayasan?
    b. Apabila bisa dilakukan proses tsb di atas, media untuk menjembatani apa ya..? Apakah semacam surat kuasa dr yayasan kpd anak perusahaan atau yang lain?

    Mohon penjelasannya. Demikian kami sampaikan. Terima kasih

    siska

    ======
    Tanggapan

    Ibu Siska,

    Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya sampaikan bahwa saya belum memahami yang dimaksud dengan “anak perusahaan”. Anak perusahaan siapa? Meskipun demikian, saya tidak akan memperluas pembahasan pada anak perusahaan tetapi fokus pada pertanyaan tentang sewa menyewa.

    a. Pada dasarnya yang berhak menyewakan sesuatu benda adalah pemilik benda tersebut. Apabila benda yang akan disewakan adalah milik yayasan, maka hanya yayasan tersebut yang boleh menyewakan benda tersebut.
    b. Mengingat jawaban “a” di atas, maka tidak ada media untuk menjembatani. Surat kuasa tidak menghilangkan kedudukan yayasan selaku pemilik benda dan sebagai pihak yang berhak menyewakan benda. Kedudukan anak perusahaan berdasarkan surat kuasa tersebut hanya “wakil” dari yayasan. Dengan perkataan lain, jika menggunakan surat kuasa, maka pihak yang menyewakan adalah tetap yayasan tersebut, sedangkan anak perusahaan hanya mewakili saat menandatangani perjanjian sewa menyewa.

    Demikiam, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  68. Assalamu’alaikum. Bapak yg baik hati ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan yakni:
    saya mempunyai yayasan yang berbadan hukum tahun 1985 menempati tanah waqaf dengan 3 unit pendidikan. dalam perjalanannya salah satu unit kita upayakan jadi sekolah negeri, dalam rangka peningkatan sekolah negeri Kepala Sekolah mengajukan bantuan gedung, karena aturan baru gak bisa, kami disarankan tuk dipindahkan nadzirnya agar dapat bantuan yang kami tanyakan :
    1. Bagaimana tentang status sertifikat jika sudah kita serahkan nadzirnya? apa tetep bunyinya tanah waqaf atau tanah pemerintah?

    2. Apa memang jadi persyaratan sekolah negeri dapat bantuan harus tanah pemerintah?

    Atas penjelasannya kami sampaikan terima kasih..

    ==============
    Tanggapan:
    Wa’alaykumussalam
    Bapak Hasanul Bisri,

    Tanggapan saya adalah sbb:
    1. Mengacu pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka yang dapat menjadi Nazhir adalah:

    a. Perseorangan;
    b. Organisasi; atau
    c. Badan hukum
    Dengan demikian, pemerintah bukan pihak yang dapat menjadi Nazhir.

    2. Jika suatu sekolah telah menjadi sekolah negeri, maka pengelolaan ada pada pemerintah

    Demikian semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki</em>

  69. Assalamu’alaikum. bapak ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan yakni:
    saya mempunyai yayasan yang berdiri sekitar tahun 1979, dalam perjalanannya pengurus membeli tanah memakai uang yayasan, akan tetapi karena waktu itu yayasan tidak boleh memiliki hak milik atas tanah, maka organ yayasan yang lain sepakat untuk meminjam nama salah satu pengurus sampai akhirnya dalam sertifikat tersebut tertulis nama yang bersangkutan. pemilik nama dalam sertifikat tanah tersebut kini telah meninggal dan permasalahanpun muncul dari ahli warisnya yang menginginkan pengembalian lahan tanah tersebut. apa yang harus kami lakukan terkait kasus tersebut?. mohon penjelasannya

    ======
    Tanggapan
    Wa’alaykumussalam

    Bpk Alim,
    Permasalahan seperti ini memang sering muncul di tengah masyarakat mengingat pada saat transaksi jual beli tanah biasanya berlaku prinsip saling percaya diantara pengurus yayasan. Permasalahan baru muncul pada saat pengurus tersebut wafat.
    Dari sisi hukum pertanahan, tanah tersebut adalah sah milik pewaris (yang namamya tercantum di sertipikat tanah) dan bukan milik yayasan. Meskipun demikian, pihak yang namanya tercantum di sertipikat atau para ahli warisnya dapat dituntut untuk mengembalikan dana yang digunakan untuk membeli tanah tersebut.
    Ahli waris harus dijelaskan mengenai latar belakang pembelian tanah tersebut. Apabila ahli waris dapat menerima keadaan tersebut, maka untuk proses selanjutnya adalah melakukan balik nama ke atas nama yayasan. Hak atas tanah yang dimungkinkan adalah Hak guna Bangunan.
    Apabila ahli waris menolak, yayasan dapat menuntut agar ahli waris mengembalikan dana yang digunakan untuk membeli tanah tersebut.
    Jalan keluar yang dapat dilakukan adalah sbb:
    1. Berikan penjelasan kepada ahli waris mengenai latar belakang penggunaan nama pewaris di dalam sertipikat tanah.
    2. Tunjukkan bukti-bukti bahwa tanah tersebut dibeli dengan uang yayasan
    3. Bukti-bukti yang dapat diajukan adalah antara lain: (a) Notulen rapat yayasan mengenai rencana pembelian tanah; (b) catatan/pembukuan yayasan yang menunjukkan adanya dana yayasan yang keluar untuk pembelian tanah; (c) kuitansi-kuitansi yang menunjukkan bahwa dana tersebut dari yayasan; (d) kesaksian dari pihak-pihak yang mengetahui proses jual beli tanah tersebut terutama yang hadir pada saat penandatanganan akta jual beli tanah.

    Demikian, semoga bermanfaat
    Wassalam
    Ismail Marzuki

  70. Selamat siang Pak Is

    Mohon bantuan penjelasan ttg hal-hal sbb :

    1. Di dalam UU Yayasan No.28/2004 Pasal 52 (4), ” Hasil Audit terhadap laporan keuangan Yayasan disampaikan kepada Pembina Yayasan Ybs dan tembusannya disampaikan kepada Mentri dan Instansi terkait. Yang kami tanyakan Kementrian mana ya Pak.

    2. Perihal sewa menyewa gedung kantor atau yang lainnya. Apakah Yayasan boleh sebagai Subyek Hukum dalam hal ini artinya Yayasan sebagai pihak yang menyewakan secara langsung kepada pihak lain.

    ====
    Tanggapan:
    Bpk Budi,

    1. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Kementrian Hukum dan HAM
    2. Sepanjang anggaran dasar Yayasan tidak melarang transaksi tersebut, maka Yayasan dapat bertindak sebagai subyek hukum sebagai yang menyewakan.

    Demikian, terima kasih

    Ismail Marzuki
    Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

  71. Andai kata yayasan itu belum lahir dan telah membuat pembatalan. Maksudnya akte sudah ada tetapi belum dimintakan pengesahannya ke menteri dan kemudian dibatalkan dengan akte pembatalan. Tetapi ada aset berupa bangunan dan tanah nya yang masih kontrak. Maka bagaimana sebaiknya tindak lanjutnya?

    ====
    Tanggapan:

    Bpk Harmani

    Apabila Yayasan belum memperoleh pengesahan dari Menteri berarti status yayasan sebagai badan hukum belum lahir. Jika dilakukan pembatalan maka aset yang sebelumnya dimaksudkan sebagai aset yayasan, kembali pada masing-masing pendiri. Dalam kasus tersebut, bangunan yang dikontrak, hak untuk menikmati bangunan tersebut ada pada pendiri. Jika ingin diuangkan, maka bangunan tersebut dikontrakkan lagi kepada pihak lain (dengan izin pemiliknya) atau dikembalikan kepada pemiliknya dengan ganti rugi, dan uangnya dikembalikan kepada pendiri.

    Demikian, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  72. Slmt malam Pak Ismail

    Kami mohon arahan dan penjelasan mengenai yayasan yang ada di komplek perumahan kami domisili. pada tahun 2003 kami masyarakat/jamaah Masjid mendirikan Yayasan yang telah didaftarkan ke Notaris & telah mendapat Akte Notaris, kami juga sdh mempunyai AD/ART ( Notaris masih mengacu UU lama sebelum No 16 thn 2001) yang Organya Badan Pediri ada Sekjen Badan Pendiri & Badan Pengurus, sesuai AD/ART kami sudah melaksanakan 3 periode Badan Pengurus, teapi pengus yg terakhir ini kurang amanah sehingga sampai akhir jabatan bln Juli 2010 belum mau diadakan peremajaan sehingga kami badan pendiri menargetkan tgl. 30 Januari diadakan peremajaan, dengan manufer untuk melegalkan mempertahankan sebagai ketua Yayasan menunjuk konsultan Hukum. pertanyaan kami sbb:
    Menurut konsultan Hukum Yayasan:
    1. bahwa Yayasan, Badan Pendiri, AD/ART yang dulu tdak ada, batal demi hukum menurut UU No. 16 thn 2001?.
    2. Yayasan, BP, Bdn Pengurus Bubar dengan sendirinya tanpa harus dibubarkan dan secara otomatis badan Pengurus menjadi Kurator ( tanpa minta persettujuan masyarakat )?,
    3. Kurator berhak menentukan pembina dan pengawas?
    Kami sangat prihatin dengan kejadian ini, kami ingin Masjid Kami dikembalikan kepada Masyarakat, kalau sekarang seolah-olah dikuasai oleh kurator, kami mengharapkan jamaah kami bersatu, bagaimana untuk menghadapi kurator ini, mengingat informasi yang kami dengar sudah mendaftarkan ulang kepada notaris dengan beberapa orang pengikut kurator tersbt, sebenarnya kami masih membutuhkan Yayasan tapi perlu musyawarah dg masyarakat tidak sepihak, terima kasih sebelumnya atas bantuan Bapak untuk memecahkan masalah kami

    =====

    Tanggapan:

    Yth Pak Tukiman, tanggapan saya adalah sebagai berikut:
    1. Mengacu pada ketentuan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, khususnya Pasal 71, tidak dikenal istilah batal demi hukum atas suatu yayasan yang pendiriannya tidak sesuai dengan undang-undang yayasan. Pasal 71 ayat 4 UU No. 28 Tahun 2004 menyebutkan: “Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata ‘Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”

    Berdasarkan pasal 71 ayat 4 tersebut, maka yayasan yang belum menyesuaikan AD/ART-nya tidak secara otomatis bubar atau tidak batal demi hukum, akan tetapi DAPAT DIBUBARKAN berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

    2. Mengenai likuidator atau kurator, maka apabila yayasan bubar berdasarkan putusan pengadilan negeri, maka pengadilan yang menunjuk likuidator (pasal 64 ayat 1 UU No 16 Tahun 2001)
    3. Tugas likuidator atau kurator adalah melakukan pemberesan atas hak dan kewajiban yayasan yang sedang dalam proses likuidasi dan bukan untuk mengangkat pengurus baru di yayasan (pasal 63 ayat 3 UU No. 16 tahun 2001). Bagaimana mungkin mengangkat pengurus baru sedangkan yayasannya dalam proses pembubaran?

    Perlu diperhatikan bahwa:

    a. Seseorang yang bertindak sebagai kurator harus mempunyai izin sebagai kurator. Izin tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
    b. Ada 3 (tiga) sebab yayasan dibubarkan:

    (i) Jangka waktu yang ditetapkan dalam AD berakhir
    (ii) tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
    (iii) putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
    1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
    2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
    3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

    c. Yayasan yang tidak menyesuaikan AD-nya, DAPAT DIBUBARKAN berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN

    d. Apabila yayasan bubar berdasarkan putusan pengadilan negeri, maka pengadilan yang menunjuk likuidator, dengan demikian harus dipertanyakan dasar hukum dari kehadiran likuidator atau kurator di yayasan bapak tersebut apakah kehadirannya karena ditunjuk oleh pengadilan atau bukan.

    Demikian, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  73. Sore, Pak

    Mohon penjelasan mengenai Pasal 7 ayat 2 dimana Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tsb paling banyak 25% dari seluruh kekayaan Yayasan. Yang kami tanyakan :

    1. 25 % ini untuk 1 penyertaan atau seluruh penyertaan yang ada (bisa lebih dari 1).

    2. Apa perbedaan pernyertaan langsung dengan tidak langsung.

    3. Untuk pertanyaan yang ke-3 ini, menyimpang dari dari Pasal di atas. Apakah Yayasan boleh meminjamkan uang dengan atas nama Yayasan? Kalau boleh pinjaman ini dalam bentuk apa?

    Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

    Salam

    Aryo

    =======================================================================

    TANGGAPAN

    Yth Pak Aryo,

    Tanggapan atas pertanyaan:

    1. Angka 25 % tersebut dihitung dari seluruh kekayaan Yayasan dan bukan pada jumlah penyertaan. Misalnya, seluruh kekayaan Yayasan adalah Rp 100 juta, Yayasan akan melakukan penyertaan pada 2 jenis penyertaan (penyertaan A dan penyertaan B), maka total penyertaan tersebut tidak boleh melebihi Rp 25 juta, jadi di A misalnya Rp 10 juta, dan di B Rp 15 juta.

    2. Yang dimaksud Penyertaan langsung adalah penyertaan saham pada perusahaan secara langsung yang tidak melalui pasar modal (atau saham yang tidak tercatat di bursa efek) misalnya A memiliki saham di PT B (PT B bukan perusahaan publik). Penyertaan tidak langsung misalnya; A memiliki 80% saham di PT B, dan PT B memiliki 70% saham di PT C, maka dalam hal ini A melakukan penyertaan tidak langsung pada PT C.

    3. UU Yayasan tidak melarang adanya pinjaman dari Yayasan. Yang perlu diperhatikan adalah agar pinjaman tersebut tidak diberikan kepada Pembina, Pengawas dan Pengurus karena terbuka kemungkinan adanya pengalihan kekayaan secara terselubung kepada Pembina, Pengawas dan Pengurus dengan dalih pinjaman, padahal yayasan dilarang mengalihkan kekayaan kepada ketiga organ tersebut.

    Demikian, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  74. Tanggapan:

    Bu Dhea, memang benar dalam UU Yayasan tidak secara tegas diatur mengenai masa jabatan pembina. Meskipun demikian, bukan berarti jabatan pembina tidak dapat dibatasi. Justru karena tidak ada pengaturan tegas, maka pendiri atau organ yayasan dapat menentukan sendiri masa jabatan pembina atau sebab-sebab berakhirnya jabatan pembina.
    Pada dasarnya, walaupun tidak ada pengaturan tegas dalam UU Yayasan, kita dapat mengetahui adanya “pembatasan” masa jabatan pembina berdasarkan penafsiran dari pasal-pasal dalam UU yayasan dan dalam Peraturan Pemerintah.

    – Pasal 14 ayat 2 huruf F UU Yayasan (UU No. 16 thn 2001): Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus,
    dan Pengawas;

    – Pasal 28 ayat 4 UU Yayasan (UU No. 16 thn 2001): Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

    – Penjelasa Pasal 19 ayat 1 PP No. 68 Thn 2008: Yang dimaksud dengan “perubahan data Yayasan” adalah perubahan yang bukan merupakan perubahan Anggaran Dasar.
    Contoh: – Perubahan nama Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan.

    Dari tiga ketentuan di atas, dapat ditafsirkan bahwa jabatan pembina bukan tidak terbatas (lihat pasal 14 ayat 2 f: “PENGGANTIAN ANGGOTA PEMBINA“, Pasal 28 ayat 4: “TIDAK LAGI MEMPUNYAI PEMBINA“, Penjelasan Pasal 19 ayat 1 PP No. 68 Thn 2008: “PERUBAHAN NAMA PEMBINA“)

    jadi, menurut saya, untuk mengatur masa jabatan Pembina dapat diatur di akta pendirian atau anggaran dasar yayasan.

    Demikian, semoga bermanfaat.

    Ismail Marzuki

  75. Assalamu’alaikum Wr Wb

    Masa jabatan pembina tidak diatur di UU Yayasan, beda dengan Pengurus dan Pengawas. Yang saya tanyakan, apakah dapat masa jabatan Pembina bisa dibatasi jika Yayasan tsb dibawah naungan kantor BUMN / Pemerintah. Apabila dapat dibatasi, maka dicantumkan dimana? AD Yayasan atau ADRT Yayasan atau dibuatkan perjanjian tersendiri (seperti kontrak kerja) begitu. Mohon penjelasannya dan saran/usul dari Pak Is.
    Demikian kami sampaikan, atas perhatian & kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

  76. Tanggapan

    Wa’alaykumussalam

    Pak Hilman,

    Pada dasarnya untuk kepentingan yayasan tidak ada larangan bagi yayasan untuk mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain (selain Pembina, Pengurus dan Pengawas) sepanjang pengalihan tersebut telah mendapat persetujuan dari Pembina yayasan.

    Jika berkaitan dengan tanah, maka jenis-jenis pengalihan atas tanah yang dapat dilakukan oleh yayasan antara lain berupa jual beli atau tukar menukar tanah. Jika yang dimaksud dengan ruislag adalah menukar tanah yayasan dengan tanah pihak lain, maka masuk ke dalam kategori tukar menukar, dan menurut hukum pertanahan hal ini dimungkinkan (Pasal 37 PP Nomor 24 tahun 2007).

    Proses yang harus dilakukan sekurang-kurangnya adalah:
    1. Lakukan penilaian kelayakan atas tanah pihak lain yang akan ditukar dengan tanah yayasan, apakah nilai pertukaran tersebut sebanding dengan nilai/harga tanah yayasan. Meskipun proses ini bukan bagian dari proses hukum tukar menukar, akan tetapi sebaiknya Pengurus melakukan hal ini untuk mencegah adanya kerugian bagi yayasan. Jika dikemudian hari diketahui yayasan dirugikan oleh transaksi ini, misalnya tanah yayasan dinilai rendah padahal harga saat itu tinggi, maka keadaan yang demikian dapat menyulitkan pengurus yayasan. Pengurus yayasan dapat dituduh telah menerima “suap” untuk memuluskan tukar menukar tersebut.
    2. Buat persetujuan tertulis dari Pembina yayasan atas transaksi tukar menukar tersebut
    3. Hubungi Pejabat Pembuat Akta Tanah yang wilayah kerjanya di lokasi letak tanah berada.

    Demikian tanggapan saya

    Wassalam

    Ismail Marzuki

  77. Assalamualaikum Pak Is..

    Apakah aset milik yayasan dapat di jual khususnya berupa tanah bersertifikat atas nama yayasan dalam rangka mendapat dana tunai untuk perluaan operasional dan pengembangan yayasan?.

    Jika diperbolehkan mohon, bagaimana tatacara menjualnya?.

    Apa mungkin dengan cara ruislag dan bagaimana tatacaranya?

    Mohon penjelasannya Pa. Terimakasih.

    Wass.

    Hilman Badruzaman

    ==================

  78. Tanggapan

    Wa’alaykumussalam

    Pak Ponco,
    Sertipikat tanah yang tertulis atas nama pribadi organ yayasan, apabila uang pembelian tanah tersebut berasal dari yayasan maka dapat memunculkan kecruigaan adanya pengalihan aset yayasan ke dalam aset pribadi. Meskipun demikian dalam praktek dapat terjadi dimana suatu yayasan yang bermaksud membeli tanah Hak Milik “dengan terpaksa” menggunakan dan mencantumkan nama organ yayasan (pembina, pengurus atau pengawas) dalam sertipikat tanah yang dibeli dengan pertimbangan untuk memudahkan proses jual beli mengingat jika mencantumkan nama Yayasan diperlukan prosedur yang agak panjang. Sebagai contoh jika yayasan hendak membeli tanah hak milik maka tanah tersebut harus diubah menjadi Hak Guna Bangunan agar dapat dimiliki yayasan. Dari sisi kepemilikan, tanah tersebut bukan menjadi aset yayasan karena dalam sertipikat tidak tercantum nama yayasan. Adanya pernyataan dari organ yayasan mengenai kondisi sebenarnya atas tanah tersebut, dari sisi hukum pertanahan tidak mengubah status kepemilikan tanah tersebut yaitu sepanjang di sertipikat tidak tercantum nama yayasan maka tanah tersebut bukan tanah yayasan. Pernyataan organ yayasan hanya berguna untuk melindungi organ yayasan dari sangkaan adanya pengalihan aset yayasan ke pribadi organ yayasan sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 UU Yayasan.
    Demikian tanggapan saya

    Ismail Marzuki

  79. Assalamualaikum Pak Is..
    Saya mau menyambung pertanyaan yang pak Is tanggapin kemarin. crita awalnya sebagai berikut pak Is :
    Awal pendirian yayasan tersebut adalah tahun 1980 dimana meneruskan yayasan yang pernah ada di tahun 1817, dimana yang mendirikan yayasan tersebut adalah ketua perhimpunan. Pada tahun 1982 akte yayasan dirubah sebagai akibat dari muktamar perhimpunan dimana ada hal yang dirubah yaitu….. Kemudian pada tahun 1995 pendiri yayasan tersebut meninggal dan terjadi kevakuman pengurus yayasan selain karena pengurus yayasan yang lain sudah tua. Pada tahun 2004 dengan inisiatif sendiri anak dari pendiri yayasan yang juga ketua bidang pendidikan perhimpunan tersebut menggunakan sebagian sertifikat milik yayasan yang diatasnamakan pribadi pembina yayasan diagunkan untuk meminjam uang ke bank selama 3 kali yang digunakan untuk membeli tanah dan membangun sekolah. Karena terjadi konflik pimpinan perhimpunan pusat dan dimenangkan oleh pihak lawan dari ketua perhimpunan daerah tesebut maka si ketua perhimpunan yang mengagunkan sertipikat tersebut melepaskan urusan dengan perhimpunan dan lebih memilih ke yayasan dengan membuat akte baru tahun 2007 dimana dasarnya adalah terusan dari akte yayasan tahun 1982. Karena merasa yayasan adalah hal yang tidak terpisahkan dari perhimpunan maka pihak perhimpunan mengklaim aset yayasan adalah aset perhimpunan. sehingga….
    1. Masalah perhimpunan kemarin bukan merupakan badan hukum, tetapi dalam AD/ART perhimpunan mengisyaratkan bahwa para ketua cabang perhimpunan didaerah untuk mendirikan yayasan yang salah satu fungsinya mengelola aset dan mengembangkannya.
    2. Apakah sertifikat yang diatasnamakan pribadi tersebut apabila ditulis dalam aset yayasan dan ditandatangani oleh semua pengurus yayasan dapat melepaskan dari jeratan pasal 5 UU yayasan?
    3. Sebagian hasil pinjam bank yang mengagunkan sertifikat tanah milik yayasan tahu 2004 oleh si pembina yayasan digunakan untuk membeli tanah yang sekarang sudah berdiri sekolah, namun sertifikatnya diatasnamakan pribadi si pembina yayasan, sedangkan pada akte perubahan yang dibuat tahun 2007 akte2 atas nama pribadi tersebut tidak dimasukkan ke dalam akte yayasan, namun hanya ditulis dalam aset yayasan yang ditandatangani oleh seluruh pengurus yayasan. bagaimana menurut pendapat bapak.
    …. Pak Is mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan mohon maaf terlalu panjang yang saya tulis… mudah2an Pak Is tidak bosan dan tetap menanggapi permasalahan saya. Terima kasih..
    Wasalam…

  80. Tanggapan:

    Wa’alaikumussalam
    Terima kasih atas kunjungannya ke blog saya.
    Menanggapi pertanyaan Bpk Ponco, berikut ini jawaban saya;
    1. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah organisasi perhimpunan tersebut berbentuk badan hukum atau bukan? Karena yang dapat mendirikan yayasan hanyalah ORANG, yaitu orang perseorangan atau BADAN HUKUM. Dalam UU ttg Yayasan, tidak ada larangan bagi yayasan untuk terafiliasi dengan organisasi lain. Yang dilarang adalah apabila yayasan mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi.

    Pendirian suatu yayasan dilakukan oleh Pendiri. Pendiri pada yayasan, berbeda dengan Pendiri pada Perseroan Terbatas (PT). Dalam PT, Pendiri PT “memiliki” PT melalui saham yang dimilikinya, sedangkan pada yayasan, Pendiri Yayasan tidak pernah “memiliki” yayasan tetapi hanya mendirikan saja dengan menyerahkan harta kekayaan pendiri sebagai kekayaan awal yayasan. Dengan demikian, ketika Pendiri yayasan mendirikan yayasan dengan memasukkan aset tertentu, maka aset itu telah terputus hubungan kepemilikannya dengan Pendiri dan aset itu menjadi aset yayasan. Selain itu, apabila Pendiri tersebut tidak duduk sebagai Pembina, Pengurus atau Pengawas, maka Pendiri tidak lagi memiliki hubungan organisatoris dengan yayasan sehingga secara hukum tidak ada istilah pemisahan yayasan dari organisasi perhimpunan yang mendirikan yayasan tersebut.

    2. Yayasan adalah badan hukum, artinya yayasan memiliki aset terpisah dari aset pendiri maupun pembina, pengurus dan pengawas. Suatu aset dapat disebut sebagai aset yayasan apabila aset tersebut tertulis atas nama yayasan. Dalam hukum pertanahan, sertipikat adalah bukti hak atas kepemilikan tanah sehingga nama yang tercantum dalam sertipikat adalah nama pemilik tanah tersebut. Apabila aset yayasan tertulis atas nama pihak lain, maka secara hukum yayasan dinyatakan belum memiliki aset tersebut. Mengacu pada Pasal 5 UU Yayasan, yayasan dilarang mengalihkan asetnya kepada pembina, pengurus atau pengawas. Sanksi atas pengalihan tersebut adalah pidana penjara 5 tahun. Penggunaan nama pembina, pengurus atau pengawas dalam sertipikat tanah milik yayasan dapat mengindikasikan adanya pengalihan kekayaan yayasan.

    3. Mengacu pada ketentuan pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis

    4. Sebaiknya komunikasi dilakukan melalui blog ini saja.

    Demikian tanggapan saya, semoga bermanfaat

    Wassalam

    Ismail Marzuki

  81. Assalamualaikum Pak Is.. Selamat ya Pak untuk blognya bagus banget, semoga bermanfaat untuk kita semua.
    Saya ingin menanyakan hal2 mengenai yayasan :
    1. Apabila suatu organisasi perhimpunan mendirikan sebuah yayasan dengan tujuan untuk mengelola aset2 organisasi tersebut, kemudian yayasan tersebut ingin memisahkan diri dari organisasi tersebut dengan alasan menyesuaikan UU yayasan yg baru dimana yayasan tidak boleh berafiliasi dengan organisasi apapun (permasalahan sebenarnya karena adanya konflik organisasi dan perebutan aset antara organisasi dan yayasan). Bagaimana menurut pendapat Pak Is?
    2. Apakah aset yayasan (sertifikat tanah) dapat atau boleh diatasnamakan pribadi (pembina, pengurus) yayasan? Kalau boleh syaratnya apa, kalau tidak boleh apa sanksi hukumnya?
    3. Siapa sajakah yang boleh melaporkan misalnya ada suatu tindak pidana (mis : penggelapan) di yayasan oleh pembina, pengurus yayasan?
    4. Apakah saya bisa konsultasi melalui e-mail Pak Is, karena banyak hal yang akan saya tanyakan.
    Trimakasih Pak, maaf kalau pertanyaan saya banyak dan kurang jelas…

  82. saya mau tanya mengenai yayasan amallillah pimpinan raden aiyon suharis restu ningrat alias h agus winarto,dengan ketidak pahaman kami selama ini maka dengan ini kami ingin menanyakan : apa benar yayasan amallillah itu punya dana triliyunan sebab kami didaerah sudah banyak sekali dirugikan oleh yayasan tersebut ada yang jual rumah,jual kebun dan sebagainya katanya yayasan amallillah akan mencairkan dananya dari tahun 1998 s/d 2010 ini hanya janji janji saja yang kami terimah mohon penjelasannya pak terimah kasih

    ======
    Ibu Rossa,
    Mohon maaf saya tidak memiliki informasi mengenai yayasan tersebut.

    Terima kasih

    Ismail Marzuki

  83. Bismillahirrohmanirrohim
    assalamualaikum wr.wb
    puji syukur pada Illahi robbi. terima kasih banyak kepada Bapak dengan adanya web ini saya terbantu mengenal uu dan pp tentang yayasan semoga Alloh membalas tujuan Bapa dalam membuat web ini sungguh sangat bermanffat. salam saya untuk bapa
    wassalam

    ==========
    Wa’alaykumussalam

    Amin, terima kasih atas doanya, semoga blog ini bermanfaat.

    Wassalam

    Ismail Marzuki

  84. saya mau tanya apakah yayasan yang bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf diperbolehkan untuk memiliki unit usaha?
    unit usaha yang didirikan itu bertujuan untuk menopang kemandirian yayasan karena yayasan tersebut memiliki komitmen untuk tidak mengambil bagian dana dari donasi masyarakat untuk biaya gaji dan biaya operasional. hasil unit usaha akan dikurangkan dengan biaya gaji dan biaya operasional sehingga dana donasi masyarakat 100% untuk penyaluran berbagai program sosial yang dimilikinya.
    sedangkan jika ada keuntungan dari unit usaha itu bagaimana?
    karena sepengetahuan saya, unit usaha biasanya didirikan untuk mencari/memperoleh laba.
    apakah diperbolehkan yayasan mencari/memperoleh laba dari unit usahanya? saya minta tolong untuk diberi penjelasan dasar hukumnya dari Pak Ismail Marzuki yang ahli hukum… terima kasih banyak atas infonya.

    Tanggapan:

    Mas Ferdian,
    Sepanjang pengetahuan saya, Yayasan dibolehkan memiliki unit usaha untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Selain itu, kekayaan yayasan tidak boleh dibagikan kepada pendiri, pembina, pengawas dan pengurus yayasan. Dengan demikian, apabila yayasan mendapat laba, maka laba itu digunakan untuk kegiatan yayasan dan bukan untuk dibagikan kepada pendiri, pembina, pengawas dan pengurus yayasan

    Demikian, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  85. selamat pagi pak Is,
    pak Is saya mau menanyakan juga mengenai yayasan khususnya masalah konsolidasi:
    1. Apakah yayasan juga wajib konsolidasi seperti PT (sesuai UU PT) jika kepemilikan penyertaan terhadap suatu perusahaan di atas 50 % harus dikonsolidasi?
    2. Jika perusahaan (yang didirikan yayasan)mempunyai hutang apakah di dalam laporan keuangan yayasan harus di konsolidasi & sedangkan yayasan tidak diperbolehkan sebagai penjamin hutang.

    Mohon penjelasan dari Pak Is
    Terimakasih

    ——
    Tanggapan:
    Mba (atau Mas? maaf) Naely,

    Terlebih dahulu saya sampaikan bahwa pertanyaan tsb diluar kompetensi saya selaku konsultan hukum. Menurut saya, untuk pertanyaan tersebut sebaiknya ditanyakan kepada akuntan atau konsultan pajak. Meskipun demikian, sedikit yang saya ketahui adalah, masalah laporan konsolidasi bukan terdapat dalam UU PT tetapi terdapat dalam UU No. 28 thn 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Thn 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU KUP”), yaitu dalam Pasal 4a dan 4b juncto PSAK No. 4. Ketentuan mengenai batasan 50% terdapat dalam PSAK No. 4.

    PSAK No. 4 mengatur mengenai “perusahaan”, bukan yayasan. Akan tetapi dari UU KUP dapat diketahui adanya kewajiban konsolidasi bagi wajib pajak. Yang dimaksud wajib pajak tentunya termasuk yayasan. Hanya saja, mohon maaf, saya belum mengetahui apakah ada batasan persentase tertentu bagi yayasan yang harus konsolidasi. Dalam PSAK No. 4 ada batasan 50% bagi perusahaan.

    Untuk jelasnya, silakan menanyakan kepada akuntan atau konsultan pajak.

    Terima kasih

  86. Siang Pak Is

    Menindaklanjuti pertanyaan Mas Budi. Saya tertarik atas pertanyaan tsb,dlm hal ini masalah sewa menyewa.
    Misal : Sebuah yayasan membeli sebuah ruko (atas nama yayasan). Guna menambah pendapatan yayasan, maka ruko tersebut disewakan ke pihak lain (misal: kantor bank). Pertanyaan sbb:
    1. Sebenarnya yayasan tsb boleh tidak menyewakan ruko tsb?
    2. Apabila tidak boleh, apakah yayasan harus mendirikan badan usaha untuk melakukan sewa menyewa tsb tetapi ruko tsb tetap atas nama yayasan. Bagaimana pak?
    Mohon penjelasannya. Terima kasih
    ————–
    Tanggapan:
    Mba Sisca,

    Sebagaimana jawaban saya atas pertanyaan Mas Budi, saya dapat jawab sbb:
    1. Tidak ada larangan bagi yayasan untuk menyewakan ruko/asset. Hal ini mengacu pada bunyi Pasal 26 ayat 2 huruf e. Disebutkan bahwa kekayaan yayasan dapat diperoleh dari: (e) perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud perolehan lain antara lain sewa gedung. Jika yayasan boleh menerima penghasilan dari sewa gedung berarti yayasan boleh menyewakan gedung. Dengan catatan, penyewaan gedung bukan sebagai kegiatan utama berdasarkan maksud dan tujuan yayasan.
    2. Sudah terjawab

    Demikian, semoga bermanfaat
    Ismail Marzuki

  87. Selamat siang, Pak Is

    Mohon penjelasan mengenai Pasal 7 & Pasal 8 UU Yayasan, dimana kedua Pasal tersebut menyangkut pendirian badan usaha guna menunjang kegiatan dari yayasan. Yang kami tanyakan :
    1. Apakah yayasan diperbolehkan melakukan pengadaan & pembelian barang (mis : Ruko / mobil)?
    2. Jika yayasan diperbolehkan melakukan pengadaan & pembelian ruko/mobil yang kmdian ruko/mobil tsb disewakan ke pihak lain. Untuk melakukan sewa menyewa tersebut adalah badan usaha yang dibentuknya. Bagaimana dengan aset yang disewakan (ruko/mobil)? Apakah termasuk kekayaan milik yayasan atau badan usahanya?
    3. Mohon masukan atau alternatif lain dari Pak Is mengenai masalah tersebut di atas. Agar lebih jelas mengenai kegiatan usaha yayasan (dalam hal ini sewa menyewa).
    Demikian kami sampaikan, atas perhatian & kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

    Salam

    Budiriyanto.

    =========
    Mas Budi,
    Yang dimaksud badan usaha yang dapat dirikan oleh Yayasan adalah badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Berdasarkan undang-undang, maksud dan tujuan pendirian Yayasan dalah dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan

    1. Yayasan diperbolehkan melakukan pembelian barang untuk menunjang terlaksananya maksud dan tujuan Yayasan
    2. Jika melihat pada maksud dan tujuan pendirian yayasan, maka badan usaha yang dibentuk harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan

    Masalah kepemilikan kekayaan tergantung pada pihak mana yang tercatat sebagai pemilik kekayaan, apakah Yayasan atau badan usaha yang dibentuk tersebut. Jika ruko/mobil yang dibeli diatasnamakan Yayasan, maka ruko/mobil itu milik yayasan dan yayasan yang berhak menyewakan kepada pihak lain. Jika dicatat atas nama badan usaha yang dibentuk maka itu menjadi milik badan usaha.

    3. Sewa menyewa bukan bagian dari kegiatan yayasan. Meskipun dimungkinkan yayasan menerima penghasilan dari sewa menyewa tetapi hal itu bukan kegiatan utama. Misalnya jika sebuah rumah sakit memiliki lahan yang masih kosong dan ingin disewakan, maka penyewaan tersebut semata-mata dalam rangka menunjang fasilitas rumah sakit, misalnya lahan disewakan kepada rumah makan agar pengunjung yang datang ke rumah sakit dapat mudah memperoleh makanan saat berkungjung, atau disewakan ke wartel.
    Demikian, semoga bermanfaat.

    Ismail Marzuki

  88. Kepada Yth
    Pak Is

    Di dalam Pasal 53 UU Yayasan ttg Pemeriksaan Yayasan. Yang ingin kami tanyakan :
    1. Sejauh mana yayasan dapat dilakukan pemeriksaan?
    2. Siapa yang berhak melakukan pemeriksaan tsb?
    3. Dapatkah dilakukan pemeriksaan (misal: audit) setiap 1 (satu) tahun sekali. Hal ini menyangkut mengenai segala kegiatan yang dilakukan oleh yayasan.

    Demikian kami sampaikan, atas perhatian & kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

    Salam

    Aryo

    =======
    Tanggapan
    Mas Aryo,
    Tanggapan atas pertanyaan 1.
    UU tentang Yayasan telah secara jelas menyebutkan alas an-alasan dilakukannya pemeriksaan yaitu apabila terdapat dugaab bahwa organ yayasan (Pembina, Pengawas, Pengurus):
    a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
    b. lalai dalam melaksanakan tugasnya;
    c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau
    d. melakukan perbuatan yang merugikan Negara.

    Tanggapan atas pertanyaan 2.

    Yang berhak melakukan pemeriksaan adalah ahli sebanyak-banyak 3 orang. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga. Ahli diangkat berdasarkan penetapan pengadilan. Khusus untuk perbuatan yang merugikan Negara, maka penetapan pengadilan berdasarkan permintaan Kejaksaan.

    Tanggapan atas pertanyaan 3.

    Mengenai pemeriksaan rutin tahunan dilakuan berdasarkan ketentuan Pasal 49

    Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurangkurangnya:
    a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang
    telah dicapai;
    b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan
    aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

    Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan
    kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan

    Demikian, semoga bermanfaat

    Ismail Marzuki

  89. Yth. Pak Is
    Mohon penjelasannya Pasal 7 ayat 2 UU No.16/2001,dimana Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.
    Yang menjadi pertanyaan :
    1. Dalam hal penyertaan ini, apakah terdapat pembatasan-pembatasan mengenai penyertaan ini dalam arti bentuk dari penyertaan itu sendiri. Mohon penjelasannya.
    2. Apakah diperbolehkan, sebuah Yayasan melakukan penyertaan dalam Koperasi yang bergerak di Simpan Pinjam? Mohon penjelasannya.
    Demikian kami sampaikan, atas perhatian & kerja samanya kami ucapkan terima kasih

    ====
    Tanggapan:
    Mas Aryo,
    Memang, dalam UU Yayasan tidak dijelaskan mengenai bentuk penyertaan. Dalam praktek usaha, bentuk penyertaan dapat berupa penyertaan saham dan penyertaan modal (investasi). Menurut saya, penyertaan yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 2 dapat berupa penyertaan saham dan juga penyertaan modal (investasi dalam suatu proyek bisnis) dengan ketentuan adanya pembatasan hingga 25% dari seluruh kekayaan yayasan. Contoh penyertaan modal misalnya Yayasan menyertakan modal pada sebuah restoran, dimana modal tersebut merupakan modal kerja dan bukan berupa saham. Dalam penyertaan modal tersebut ditentukan berapa persen bagian yayasan atas penghasilan proyek tersebut, termasuk ditentukan kemungkinan adanya pembagian resiko kerugian. Berbeda dengan penyertaan saham dimana dalam hal ini yayasan menjadi pemegang saham, dalam penyertaan modal yayasan hanya bertindak selaku pemilik modal. Untuk penyertaan saham, yayasan hanya dapat bertindak sebagai pemegang saham untuk perusahaan yang sudah berdiri dan berbadan hukum melalui penyertaan saham pada perusahaan tersebut. Jadi dalam hal ini yayasan tidak bertindak sebagai pendiri badan hukum tersebut.

    Mengacu pada UU Koperasi, koperasi dapat menerima penyertaan dari pihak lain sebagai bagian dari modal koperasi. Penyertaan yang dimaksud adalah penyertaan modal, karena koperasi tidak mengenal bentuk saham.

    Demikian, terima kasih.

    Ismail Marzuki

  90. Yth Pak Is
    Pertanyaan saya :
    Seputar Pasal 5 ayat 1 mengenai kekayaan yayasan.
    Dimana jika salah satu pengurus yayasan ingin membeli salah satu kekayaan Yayasan (misal : Mobil)sebelum masa baktinya berakhir,yang menjadi pertanyaan :
    1. Apakah pembelian atas mobil tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan UU Yayasan?
    2. Apakah pembelian atas mobil tersebut harus mendapat persetujuan dari Pengawas dan Pembina (jika diperbolehkan)?

    Terima kasih atas perhatian & kerjasamanya.

    ======
    Tanggapan:
    Pak Aryo,

    1. Ketentuan pasal 5 ayat 1 UU Yayasan lengkapnya sbb:

    “Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.”

    Dalam ketentuan tersebut ada dua unsur yang dilarang yaitu kekayaan yayasan dilarang:

    – dialihkan; atau
    – dibagikan

    kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Larangan tersebut meliputi gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

    Dalam UU tidak dijelaskan lebih lanjut maksud kalimat “bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang”.

    Menurut kami, pengertian kalimat “bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang” dalam hal pengalihan adalah jual-beli, hibah, tukar menukar dan bentuk-bentuk pengalihan lainnya.

    Dengan demikian kekayaan yayasan dilarang dijual kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

    2. Apabila yayasan ingin menjual kekayaan (kepada pihak lain), Pengurus wajib meminta persetujuan Pembina terlebih dahulu.

    Demikian, semoga bermanfaat.
    Ismail Marzuki

  91. Yth.Pak Is,
    Pertanyaan saya:
    1. Siapakah yang dapat membubarkan yayasan yang belum mendapatkan pengesahan dari Menteri?
    2. Apakah Dewan Pembina dapat membubarkan atau membekukan kegiatan yayasan?
    3. Bagaimana mekanisme pembubaran yayasan?
    Terima kasih atas perhatiannya
    ====
    Pak Hans,

    1. Suatu yayasan memperoleh status badan hukum setelah memperoleh pengesahan Menteri. Untuk yayasan yang telah berstatus badan hukum, maka pembubarannya harus dilakukan oleh likuidator. Akan tetapi apabila yayasan belum disahkan menteri berarti yayasan tersebut “Belum Lahir”. Oleh karena itu bagi yayasan yang belum lahir tersebut prosesnya adalah bukan pembubaran tetapi pembatalan pendirian yayasan. Pembatalan dilakukan oleh para pendiri yayasan.

    2. Pembina memiliki kewenangan untuk membubarkan yayasan. Akan tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh UU. Alasan untuk pembubaran yayasan adalah:

    a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
    b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
    c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
    1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
    2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
    3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut

    3. Mekanisme pembubaran yayasan. Pembina harus menunjuk likuidator untuk membereskan yayasan. jika tidak ditunjuk likuidator maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. Apabila pembubaran terjadi karena putusan pengadilan, maka pengadilan yang akan menunjuk likuidator

    Demikian,

    Ismail Marzuki

  92. Yth. Pak Is
    Saya masih belum mengerti tentang UU Yayasan yang terbaru terutama mengenai pengembalian fungsi yayasan sebagai untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan Kemanusiaan.
    Pertanyaan saya;
    1. Pasal mana yang mengatur tentang pengembalian fungsi yayasan tersebut!
    2. Apakah boleh yayasan menurut Undang-undang Yayasan terbaru ini mencari keuntungan baik secara langsung maupun tak langsung.

    Terima kasih atas jawabannya
    =====
    Tanggapan:
    Mas Ida Bgs Surya… (mohon maaf jika salah penyebutan, asumsi saya anda laki-laki)
    UU tentang Yayasan yang pertama kali ada di Indonesia adalah UU No. 16 tahun 2001. Kemudian beberapa pasal dari UU No. 16 Tahun 2001 tersebut diubah melalui UU No 28 tahun 2004. Mungkin yang anda maksudkan dengan UU yayasan terbaru adalah UU no 16 tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU No. 28 tahun 2004.
    1. Pengembalian fungsi yayasan:

    Dalam penjelasan UU No. 16 tahun 2001 disebutkan tentang adanya penyimpangan dari tujuan dirikannya yayasan. Ada sebagian orang yang memanfaatkan yayasan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu UU No. 16 tahun 2001 dibuat untuk mengembalikan fungsi yayasan.

    Alinea ke 2 Penjelasan UU No. 16 tahun 2001:
    “Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-undang ini.”

    2. Yayasan hanya dapat mencari keuntungan melalui kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha yang dibentuknya. Dalam UU yayasan tidak digunakan istilah keuntungan, tetapi “hasil kegiatan usaha”. Larangan membagikan hasil kegiatan usaha berarti pada yayasan terbuka kemungkinan adanya hasil kegiatan usaha (keuntungan).
    Demikian, tanggapan saya
    Ismail Marzuki

  93. Yth Pak Is..

    Hingga saat ini masih ada 1 pertanyaan yang terus berputar di kepala saya. Yaitu tentang Pembina dan Pengawas Yayasan.
    Bagaimana mungkin Pembina dan Pengawas Yayasan tidak boleh menerima apapun dari yayasan?

    Sebagai manusia biasa kan mereka juga memerlukan uang untuk dapat hidup?

    Bila saya lihat disini, dari satu sisi pemerintah ingin masyarakat ikut membantu negara dalam menyelengarakan kegiatan kegiatan yang dapat membantu masyarakat lainnya, namun di sisi lain, pemerintah sama sekali tidak memperhatikan orang orang yang memiliki perhatian lebih terhadap sesamanya.

    Bagaimana mungkin seseorang yang tidak diperkenankan mendapatkan penghasilan bisa membantu orang lain?

    Ini sama saja nanti ujung ujungnya akan terjadi penyelewengan dengan menggunakan alasan dana baktilah, tunjangan A atau tunjangan B, atau biaya A dan biaya B…

    Bukankah dalam hal ini pemerintah malah akan mendorong terjadinya korupsi?

    Terima kasih.

    Andreas Leonard
    =======
    Tanggapan:
    Mas Andreas,
    Sepintas memang tidak masuk akal jika Pembina dan pengawas dilarang memperoleh penghasilan dari yayasan. Akan tetapi jika kita kembali menengok tujuan dari didirikannya yayasan serta fungsi dari Pembina dan pengawas maka hal yang tadi kita anggap tidak masuk akal, justru menjadi masuk akal.
    Pendirian yayasan mempunyai tujuan yang mulia yaitu dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dari ketiga bidang tersebut saja kita dapat memahami bahwa unsur sukarela atau tanpa pamrih sangat dominan dalam mengelola yayasan. Seseorang yang berniat aktif membantu sesama dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan idealnya hanya mengharapkan pahala dari Allah atau semata-mata atas nama kemanusiaan itu sendiri tanpa ada motif memperoleh penghasilan. Lalu bagaimana dengan Pembina dan Pengawas?
    Untuk Pembina, berdasarkan UU yayasan, yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Jadi pembina itu dapat berasal dari Pendiri yayasan atau orang yang dinilai memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencapai tujuan yayasan. Seorang pendiri yayasan jelas tidak memerlukan “gaji” dari yayasan yang didirikannya karena yayasan bukan perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan. Idealnya, seseorang menjadi pendiri yayasan karena ia memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Jika seseorang mendirikan yayasan untuk tujuan mencari penghasilan pribadi, maka orang tersebut salah dalam memilih bentuk badan hukum. Jika ia menghendaki keuntungan pribadi, maka ia dapat mendirikan PT, CV, Firma atau bergabung dengan koperasi. Oleh karena itu sangat masuk akal jika UU melarang adanya penghasilan bagi Pembina. Sedangkan untuk pengawas, pekerjaan pengawas adalah bukan pekerjaan harian seperti pengurus selain itu pengawas juga harus netral sehingga wajar jika tidak memperoleh penghasilan.

    Kalau masalah korupsi, itu kaitannya dengan moral dan ahlak bukan semata-mata kebutuhan ekonomi. Para oknum pejabat yang ditangkap karena korupsi bukanlah orang yang miskin yang kehidupannya pas-pasan. Mereka adalah orang yang sudah dapat fasilitas lengkap dari Negara, tapi karena rakus akhirya mereka korupsi.

    Demikian tanggapan singkat, semoga berkenan

    Ismail Marzuki

  94. Setelah saya membaca UU tentang yayasan, ada pertanyaan tentang jumlah minimal Pembina. Apakah boleh cuma 1 orang ? Terima Kasih
    =====================
    Tanggapan:

    Jika mengacu pada ketentuan UU Yayasan memang dimungkinkan Pembina hanya 1 orang.
    Dalam Pasal 9 ayat 1 dimungkinkan yayasan dirikan hanya oleh satu orang, sedangkan dalam pasal 28 ayat 3 yang dapat diangkat sebagai Pembina yayasan adalah “pendiri” atau mereka yang menurut Rapat Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Dengan demikian apabila pendiri yayasan hanya satu orang, maka terbuka kemungkinan pembina pun juga satu orang.

    Pasal 9 ayat 1:
    (1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta
    kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.

    Pasal 28 ayat 3:

    (3) Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat
    (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang
    berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi
    untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan

    Demikian tanggapan saya.

    Ismail Marzuki

  95. terimakasih atas jawabannya.berarti untuk penghasilan yang sifatnya rutin diterima setiap bulan dengan besaran yang sama oleh organ yayasan, kecuali pengurus (pasal 5 ayat 2), tidak diperbolehkan?ada tambahan pertanyaan lagi,apakah ada peraturan atau undang-undang yang melarang pemerintah memiliki yayasan?
    mohon penjelasannya lagi pak.terima kasih.

    ====
    Tanggapan

    Betul Mba,
    Organ Yayasan tidak boleh menerima penghasilan rutin setiap bulan (gaji, upah dll) keculai bagi Pengurus yang bukan pendiri yayasan.

    Mengenai larangan dalam hal pemerintah mendirikan yayasan, harus dilihat bahwa untuk mendirikan yayasan harus mengacu pada UU Yayasan. Dalam UU Yayasan pendiri yayasan berupa orang perseorangan atau badan hukum. Pengertian badan hukum disini adalah badan hukum privat, bukan pemerintah, karena jika yang dimaksud dengan badan hukum adalah pemerintah maka maksud tersebut harus secara jelas dicantumkan sebagaimana yang dapat kita temukan pada UU ttg Perseroan Terbatas dan peraturan ttg perusahaan Persero (BUMN). Jadi dalam UU Yayasan, para pendirinya sudah dibatasi pada orang perseorangan dan badan hukum.

    Demikian,

    Ismail Marzuki

  96. Ass.Wr.Wb
    Mohon penjelasan mengenai maksud dari Pasal 5
    Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan
    berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak
    langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai
    kepentingan terhadap Yayasan.
    Pasal 6
    Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam
    rangka menjalankan tugas Yayasan.
    Antara pasal 5 dan pasal 6 sepertinya bertolak belakang. Honor, uang lelah, tunjangan transportasi, uang lembur apakah termasuk pada yang disebutkan dalam pasal 6?
    Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wass. Wr.Wb
    ======
    Tanggapan:
    Mba Lia,
    saya akan menanggapi pertanyaan Mba sbb:
    1. Pasal 5: Ketentuan Pasal 5 tsb memang dibuat untuk mencegah adanya maksud dari para pendiri yayasan yg semata-mata ingin memanfaatkan yayasan untuk kepentingan ekonomi pribadinya. Yayasan merupakan badan yang pendiriannya dimaksudkan sebagai sarana sosial sehingga sejauh mungkin harus diproteksi dari kemungkinan adanya niat para pendiri yang hanya ingin mengambil keuntungan. Mengingat bahwa yayasan adalah lembaga sosial, maka para pendiri sejak mendirikan yayasan harus berkomitmen bahwa yayasan bukan sebagai lahan bisnis pribadi.
    Larangan bagi Pembina, pengawas dan pengurus yayasan untuk memperoleh kekayaan yayasan dibatasi oleh undang-undang itu sendiri. Apabila Pengurus Yayasan (hanya pengurus) bukan sebagai pendiri dan pengurus tersebut bekerja full untuk yayasan, maka pengurus boleh menerima gaji (Lihat pasal 5. Ayat 2).

    2. Pasal 6:
    Menurut saya, pasal 6 ini tidak bertentangan dengan pasal 5. Dalam pasal 5 yang dilarang adalah masalah gaji, upah dan sejenisnya sedangkan dalam pasal 6 mengenai biaya-biaya yang muncul dalam pengelolaan yayasan diluar gaji atau upah. Terdapat perbedaan antara pasal 5 dan pasal 6.
    Pasal 5 berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan/penghasilan para pengurus yayasan dari yayasan. Hal ini dilarang.
    Pasal 6 berbicara mengenai penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh organ yayasan untuk menjalankan yayasan. Misalnya organ yayasan akan menghadiri rapat disuatu tempat dengan menggunakan taxi. Biaya taxi yang dibayar oleh organ yayasan, harus diganti oleh yayasan sesuai dengan besarnya ongkos taxi. Biaya taxi tersebut bukan tunjangan transport, tapi penggantian biaya transport (reimbursement). Jika tunjangan transport, maka terlepas apakah pengurus tersebut naik taxi atau jalan kaki, biasanya tunjangan transport tetap ada dan besarnya tidak selalu sama dengan biaya taxi-nya. Tetapi jika reimbursement maka besarnay harus sama dengan biaya taxi. Setiap hal yang berupa gaji, upah, tunjangan atau perolehan manfaat, dilarang diberikan kepada organ yayasan.

    Demikian, semoga bermanfaat.

    Ismail Marzuki

  97. maaf, tlong penjelasannya mengenai aspek hukum kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian

    ====
    Tanggapan:
    Mas Cecep,

    Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui
    badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan
    kekayaannya. Misalnya, suatu Yayasan Pendidikan melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan badan usaha berupa sekolah. Yayasan kesehatan melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan Rumah sakit atau klinik. Yayasan yang maksud dan tujuannya bergerak dalam bidang pendidikan, maka badan usahanya harus yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Dengan demikian apabila Yayasan pendidikan mendirikan rumah sakit, maka badan usaha tersebut (rumah sakit) tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yaitu yayasan pendidikan.

    Demikian tanggapan saya

    Ismail Marzuki

  98. Terimakasih atas penjelasan bapak.
    Pertanyaa selanjutnya:

    1. Jika wakaf telah diserahkan kepada nazhir perorangan, bisakah nazhir ini di ganti atau dialihkan kepada nazhir yang berbadan hukum (yayasan).

    2. Benarkah dalam PP ttg yayasan yang baru disebutkan bahwa yayasan tidak boleh mengelola aset dalam bentuk wakaf?

    Mohon penjelasan lagi pak, terimakasih.

    =====
    Terima kasih atas perhatian bapak,
    mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat saya tanggapi sbb:

    1. Tanggapan atas pertanyaan nomor 1:

    Pada dasarnya Nazhir dapat diberhentikan atau diganti dengan Nazhir baru apabila terpenuhi syarat-syarat sbb:

    a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
    b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan
    yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
    c. atas permintaan sendiri;
    d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan
    larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang.undanganyang berlaku;
    e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
    tetap.

    Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

    Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

    2. Tanggapan atas pertanyaan nomor 2:

    Dalam PP Yayasan tidak ada larangan bagi yayasan untuk mengelola wakaf. Ketentuan mengenai wakaf dalam PP Yayasan hanya berkaitan dengan penggunaan nama dan pelaporan keuangan tahunan. Bagi yayasan yang kekayaannya berasal dari wakaf, kata “WAKAF” dapat ditambahkan setelah kata “YAYASAN” (Pasal 3 ayat 3 PPY). Kata “wakaf” tidak dapat ditambahkan setelah kata “YAYASAN” jika Yayasan bukan sebagai Nazhir (Pasal 3 ayat 4 PPY). Dengan demikian apabila yayasan tsb bertindak sebagai Nazhir, maka kata “wakaf’ dapat digunakan di depan kata yayasan.

    Selain itu bagi Yayasan yang mempunyai harta kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20 Milyar, ada kewajiban untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan di surat kabar.

    Demikian, semoga bermanfaat.
    Wallahu’alam bish showab

    Ismail Marzuki

  99. Assalamu’alaykum wr.wb

    Saya sedang mencari info ttg UU & PP yang mengatur ttg yayasan, Alhamdulillah saya dapatkan di sini. terimakasih. Selanjutnya, jika berkenan saya mohon masukan tentang permasalahan yang dihadapi jama’ah di lingkungan saya.

    Begini pak.
    Kira2 10 th yg lalu, di lingkungan saya dibangun sebuah musholla di atas tanah wakaf salah seorang warga. Seiring berkembang waktu, jama’ah musholla tsb merasa perlu untuk meningkatkan status mushola menjadi masjid. Seiring dgn itu pula maka jama’ah merasa perlu untuk memperluas bangunan fisik mushola (sekarang masjid) tsb. Maka, jama’ah sepakat untuk membeli sebidang tanah di sebelah mushola dgn pengumpulan uang donatur (jama’ah)yg selanjutnya sertifikat tanah yg dibeli tsb di atasnamakan salah seorang pengurus masjid.Untuk menghindari terjadi permasalahan dikemudian hari, jama’ah menginginkan agar tanah tsb segera diwakafkan saja.
    Pertanyaannya, siapa yang akan menerima wakaf tanah tsb? Jama’ah menginginkan agar penerima wakaf adalah organisasi yang berbadan hukum.
    Ada dua pendapat yang muncul di jama’ah ttg hal ini:
    1. Yayasan Keagamaan
    2. Badan Wakaf.

    Pertanyaan saya, manakah diantara dua badan hukum ini yang cocok untuk permasalahan tsb? agar di kemudian hari tidak terdapat permasalahan yang tidak diinginkan, dan juga lebih memudahkan jama’ah dalam rangka pencarian dana untuk melanjutkan pembangunan masjid yang masih dalam proses, juga untuk pengelolaan dan pengembangan ekonomi umat di lingkungan kami.

    Demikian, saya sangat berterimakasih apabila bapak bisa memberikan masukan2, karena perbedaan pendapat ini sudah menjadikan su’udlon dan menimbulkan fitnah di jama’ah kami.

    Jazakalloh
    Wassalamualaykum wr.wb

    ======
    Tanggapan:
    Wa’alaikumussalam

    Bpk Nugroho,
    Berkaitan dengan pertanyaan bapak mengenai lembaga/badan yang cocok sebagai penerima wakaf, akan saya sampaikan terlebih dahulu pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian wakaf yaitu:

    (a). Wakif yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
    (b). Nazhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
    (c) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, disingkat PPAIW, yaitu pejabat
    berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

    Pengertian wakaf menurut UU No 41 th 2004 tentang Wakaf: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

    Apabila jamaah bermaksud untuk menggunakan mekanisme wakaf, maka terlebih dahulu harus ditentukan pihak yang akan bertindak selaku Nazhir. Nazhir dapat berupa (1) perseorangan ;(2) organisasi ; (3) badan hukum.

    Saran saya adalah sebaiknya yang bertindak menjadi Nazhir adalah Badan Hukum, dalam hal ini Yayasan Masjid. Jika yayasan belum didirikan, maka terlebih dahulu harus mendirikan yayasan yang kegiatannya antara lain mengelola masjid.

    Mengapa saya menyarankan Badan Hukum/Yayasan dan bukan perseorangan atau organisasi? Karena jika perseorangan akan sulit melakukan kontrol terhadap nazhir. Tugas Nazhir antara lain mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Jika berbentuk organisasi yang bukan badan hukum, akan terbentur pada masalah struktur organisasi dan mekanisme anggaran dasar dari organisasi mengingat untuk organisasi yang bukan badan hukum tidak ada standard yang sama. Berbeda dengan Badan Hukum (misalnya Yayasan) yang sudah diatur oleh UU mengenai struktur organisasi yayasan dan pertanggungjawabannya.

    Mengenai Badan Wakaf, jika mengacu UU maka badan wakaf bukanlah pihak yang bertindak selaku pengelola wakaf. Badan Wakaf adalah lembaga yang didirikan di tingkat nasional yang diangkat Presiden dengan tugas untuk membina dan mengawasi kegiatan perwakafan. Nazhir wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia.

    Dengan demikian, maka yang menjadi penerima wakaf (Nazhir) adalah Badan Hukum berupa Yayasan. Agar Yayasan tersebut dapat memperoleh legitimasi dari masyarakat, sebaiknya ada perwakilan tokoh masyarakat dan/atau aparat RW/RT yang duduk sebagai pembina yayasan.

    Demikian, penjelasan singkat, semoga bermanfaat.

    Ismail Marzuki

  100. Bismillahir Rohmanir Rohiim

    Terima kasih, kebetulan saya dan para ikhwan akan mendirikan yayasan kecil-kecilan untuk kegiatan sosial keagamaan. UU & PP yang saya download mudah-nudahan bermanfaat, dan Alloh SWT membalasnya. Amin

    Wass
    Ali Rahman
    Yayasan Izzul Islam

    ==========
    Amin. Semoga yayasan yang akan didirikan dapat berjalan dengan lancar

    Ismail Marzuki

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s