About

380541_2631544670337_1006952899_nAssalamu’alaikum. Saya, Ismail Marzuki. Saat ini sebagai Partner sebuah konsultan hukum di Jakarta.

Memperoleh pendidikan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung dan dilanjutkan dengan pendidikan spesialis Notariat dan Pertanahan di Universitas Indonesia, Depok.

Dalam blog ini saya tidak hanya akan bicara masalah hukum, tapi juga bicara berbagai hal yang memang layak untuk dibicarakan. Blog ini juga sebagai media untuk memperbanyak teman.

Dalam blog saya ini  terdapat informasi hukum secara interaktif juga memberikan tip singkat terhadap problem yang dihadapi dalam menjalani prosedur hukum dengan cara memberikan informasi yang cepat dan mudah diakses oleh pembaca blog ini.

Anda dapat menyiapkan pertanyaan mengenai permasalahan hukum secara singkat dan jelas melalui kolom “komentar” di bawah ini. Pertanyaan tidak diperkenankan menyinggung masalah suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Mengingat masing-masing pertanyaan bersifat spesifik dan umumnya penyelesaian masalah hukum hanya dapat dilakukan dengan bantuan penasehat hukum, maka penggunaan informasi hukum yang terdapat dalam menu ini terbatas dan tidak dapat digunakan atau diaplikasikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Seluruh informasi hukum dan tip yang ada BUKAN merupakan atau TIDAK dapat dianggap dan diintepretasikan sebagai pendapat hukum atau advis hukum kepada anda. Penggunaan informasi dan tip hukum ini sepenuhnya menjadi keputusan dan tanggung jawab anda.

Wassalam

21 Komentar

21 thoughts on “About

  1. Ass.. Agus Sukabumi, saya mau tanya kpd pa Ismail, bagaimana mekanisme pelimpahan wewenang lembaga pendidikan Madrasah Ibtidiyah yang sudah di naungi Yayasan A dan Yayasan baru /B ? Mohon d jawab pa karna d sini ada persoalan itu dan belum terpecahkan. Trimakasih. Wass

    • Tanggapan

      Bapak Agus Kadarusman

      untuk melimpahkan “pemilikan” dan pengelolaan sekolah kepada yayasan lainnya, maka terlebih dahulu harus diadakan Rapat Pembina dari masing-masing yayasan. Rapat Pembina pada intinya berupa persetujuan dari Pembina untuk mengalihkan lembaga pendidikan (dari A) dan menerima lembaga pendidikan (di B).

      Kemudian, berdasarkan persetujuan Rapat Pembina, dibuat perjanjian pengalihan lembaga pendidikan yang ditandatangani oleh masing-masing pengurus yayasan A dan B.

      Yang harus diperhatikan adalah, harus ada persetujuan dari instansi pemberi izin lembaga pendidikan. Jika berupa madrasah, persetujuan diberikan oleh kementerian agama.

      Demikian semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  2. ass pak marzuki .

    saya minta pencarahan dari bapak dalam permaslaahan saya ini . duduk permasalahanya seperti ini pak . ;

    di awal bulan delapan , tahun 2014,, saya di berikan kepercayaan untuk mengelola sebuah koperasi ,tapi bergerak di bidang dana tunai , selama 5 bulan itu hingga hari ini koperasi yang saya sebut xxx itu tidak memiliki SIUP atau semacamnya .. yang memiliki kantor /ruko awal di daerah kalimalang . yang dimana ber angotakan itu hanya 9 orang , ya itu 1 kakak saya perempuan (selaku pemilik dana ) dana 2 kakak saya laki” (selaku pelaksana di jakarta selatan ) dan 3saya pun selaku pelaksana di jakarta timur . yang dimana pelaksana jakarta selatan memiliki 3 anak buah , dan di jakarta timur saya peibadi memiliki 2 naka buah , dan dia di bekasi 9 kakak saya selaku owner/CEO memiliki 1 anak buah .
    Permalsahanya … selama saya menjalankan 9 selaku (pengurus di wilayah timur) saya di suruh mengatur pencairan, penyetoran dan penyurvaian serta penagihan , dan singkat cerita , ada beberapa data yang salah ,dan terjadinya keterlambatan laporan ke kakak saya yang di bekasi (owner) , dan kakak saya bertingkah seperti seseorang yang tak mengenal pendidikan ,, yaiitu dia menfitnah saya membawa kabur uang 300 juta, dan ada omongan pula saya menggunakan bahan narkotika, dan lebih parahnya lagi , dia ingin menghancurkan rumah tangga saya di karenakan maslaah sepele keterlambatan laporan dan penyetoran dana kwitansi ,
    nah ,,, saat saya menerima pekerjaan ini tidak pernah ada tanda tangan kontrak, kerja atau semcamnya ,,, di waktu itu pula dia mengatakan ,, seluruh nasabah yang ada di wilayah timur , bukan tanggung jawab saya lagi , dan kamu tidak ada sangkut pautnya lagi terhadap koprasi XXX ,
    pertanyaan saya yang pertama pak .
    1 . semua nasabah dari alamat serta yang pindah rumah dan kabur dia gak akan tau keberadaanya pak . apakah saya jika di tuntut di kemudian hari mengembalikan semua dana yang pernah saya kelola tersebut yang saat ini masih berada pada nasabah, serta nasabah-nasabah yang sudah tidak pada jelas kebradaanya pak ?
    2 apakah jika ada kerugian dan penjumlahan modal yang dikeluarkan ssaat saya mengelola koprasi itu ada selisih sedangkan saat in saya sudah tidak dipekerjakan lagi , apakah harus saya ganti juga pak ?
    3 ada2 unit kendaraan yang sudah dikasihkan secara pribadi kesaya ,dan sudah menjadi hak saya meski tidak didasari dengan bukti tertulis asa kepercayaan kakak sama adik , tetapi semua itu diminta lagi yang dimana ke 2 unit motor itu sudah agak rusak, sampai saat benarin hingga bagus dan modif yang mengeluarkan modal hingga 7 juta rupiah , apakah saya berhak untuk tidak memulangkanya saat dia meminta 2 unit itu ?
    4. jika saya di tuntut di luar jalur hukum, (jatuhnya fitnah) seperti penipuan,,, perampokan, pemalsuan tanda tanagn yang dimana saya tidak pernah melakukanya dan menjadi unsur pencemran nama baik ,apa tindakan yang harus saya lakukan pak ?
    5 saya bisa menyerang dia balik atas dasar pelanggaran yg berlapis, menjalankan usaha tanpa siup. fitnah , menjadikan tempat /ruko itu sebagai perbuatan asusila dikarenakan kami mengetahui memiliki hubungan terlarang dengn keryawan dia yg satu itu. , smentara dia memiliki suami yang berada di luar negri , dan tiap harinya karyawan dia itu nginap, makan tidur di ruko itu .

    tolong pencerahan dan jalan keluarnya pak , jangn sampai saya mengambil tindakan yang gegabah , karena sampai hari ini , rasa sakit hati, malu dan ke Arogan nya itu masi terbayang di muka saya , yang menjadikan sy kehilangn seorang kakak yg dulu saya hormati .

    • Tanggapan

      Mr XXX

      Pada dasarnya setiap orang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya. Jika Bapak dapat membuktikan bahwa nasabah-nasabah tersebut benar-benar telah menikmati uang koperasi dan saat ini melarikan diri, maka Bapak tidak dapat dituntut pidana.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  3. asalamualaikum wr wb.

    Pak mohon solusinya. Ayah saya punya 2 istri. istri 1 ayah saya sudah meninggal tahun 1995. Saya anak pertama dari istri ke 2. pada tahun 2013 terjadi hal yg membuat shock ayah saya karna anak-anak dari istri 1 ayah saya menjual aset berupa tanah dan bangunan(dari pernikahan dengan istri 1) dengan cara yg membuat ayah terpaksa menurut. Dan kami anak2 dari istri ke 2 tidak mendapat bagian karena menurut anak2 dr istri 1, kami anak dari istri ke 2 tidak punya hak atas tanah tersebut. Sekarang ayah saya sudah renta dan sakit sakitan karna shock. Namun kami khawatir karna tanah yg kami tinggali saat ini masih berupa AJB atas nama ayah saya. Pada saat kami menuntut hak kami dari tanah yg sudah dijual terlebih dahulu, anak2 dr istri 1 selalu mengancam bahwa tanah yg kami tempati saat ini suatu saat bisa mereka tuntut karena mereka(anak dr istri 1) jg punya hak atas tanah tersebut. Pertanyaan saya:
    1. apa yg harus kami lakukan untuk ,melindungi hak kami atas tanah yg sekarang kami tempati.?
    2. Apakah anak dari istri 1 masih punya hak atas tanah yg kami tempati padahal mereka sudah mendapat bagian yg lebih besar?
    3. apakah bukti video yg merekam pernyataan ayah tentang hak kami atas tanah yg kami tinggali dapat dijadikan bukti?

    Terimakasih atas jawaban Bapak Jazakallah khoiron katsiroon.

    • Tanggapan

      Bapak Nopriansyah

      Wa’alaikumussalam

      Mengenai perkawinan yang didalamnya terdapat 2 orang isteri, maka saya mengacu pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

      Ketentuan mengenai harta perkawinan adalah sebagai berikut:

      Pasal 35

      (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

      (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

      Pasal 65

      (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

      a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
      b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
      c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

      Dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b tersebut, seorang isteri kedua tidak berhak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua. Jadi, jika rumah itu dibeli sebelum ayah menikah dengan isteri kedua, maka isteri kedua tidak berhak atas rumah tersebut.
      Isteri kedua hanya berhak atas harta bersama yang diperoleh sejak pernikahan isteri kedua dengan suaminya.
      Sebaliknya, isteri pertama berhak atas seluruh harta bersama yng diperoleh sejak pernikahannya.
      Contoh:
      i. A (perempuan) menikah dengan B (laki-laki) pada tahun 2000. Dari perkawinan tersebut A dan B memiliki harta sebuah rumah di jalan Jambu.
      ii. B kemudian menikah lagi dengan C (perempuan) pada tahun 2010. Sejak menikah dengan C, B membeli rumah di Jalan Mangga.
      Dalam hal ini, A berhak atas rumah di Jalan Jambu sebesar 50%, dan berhak atas rumah di Jalan Mangga sebesar 33,3%. Tetapi C hanya berhak atas rumah jalan Mangga sebesar 33%.
      Jika A meninggal dunia, maka harta warisan A adalah 50% rumah jalan Jambu dan 33% rumah Jalan Mangga. Sebaliknya, C dan anak-anak C tidak berhak atas rumah jalan Jambu.
      C dan anak-anak C hanya berhak atas rumah Jalan Jambu Jika B meninggal dunia. Jumlah yang diperoleh pun berasal dari 50% hak B atas rumah di Jalan Jambu. Hak B atas rumah di Jalan Jambu ini, dibagi ke anak-anak A, dan juga dibagi ke C dan anak-anak C.
      Apapun yang diucapkan oleh ayah melalui video tidak boleh bertentangan dengan UU yang berlaku.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  4. Assalamualaikum….
    saya mau minta pendapatnya thdp persoalan yang kami hadapi pak….
    November 2011 kami beli rumah di salah satu developer dan pembiayayan melalui salah satu bank BUMN dengan sertifikat rmh sebagai jaminannya dan belum saya tempatin karena harus tugas keluar kota selama 2 tahun lebih…. tahun 2014 kami renovasi rumah…. dan di bulan Desember 2014 Developer kami di gugat kepengadilan atas kepemilikan tanah yang di jadikan kompleks perumahan kami…
    yang mau kami tanyakan perlindungan kepemilikan atas rmh kami yang bersertifikat bagaimana…? perlindungan/kepastian hukum atas hak milik yang telah kami beli…. ? kalau ternyata developer kami kalah di pengadilan, apakah kami bisa menuntut DEveloper, Bank dan BPN untuk mengganti biaya pembelian dan renovasi rmh kami…?

    terima kasih pak

    • Tanggapan

      Bapak Syarif

      Wa’alaikumussalam

      Jika terjadi hal yang demikian, maka Bapak dapat menggugat Developer selaku penjual. Bank tidak dapat diminta pertanggungjawaban karena bank hanya pemberi fasilitas kredit.

      Pasal 1491 Kitab UU Hukum Perdata

      Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan
      pembelian.

      Pasal 1492 Kitab UU Hukum Perdata

      Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tidak dibuat janji tentang penanggungan, penjual demi hukum wajib menanggung pembeli terhadap tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual itu kepada pihak ketiga, atau terhadap beban yang menurut keterangan pihak ketiga dimilikinya atas barang tersebut tetapi tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  5. Selamat malam bapak. Suami saya membeli tanah karyawannya dengan harga rp 150jt. Tanah tsb blm ada setifikan, pbb dan imb. Kami sudah dp sekitar 40jt. “Surat tanah” nya ada di bank yg rencananya akan kami tebus. Pbb, imb sudah dibuat atas nama suami saya. Pihak penjual jg sdh membuat pernyataan kl tanah itu sudah dijual ke kami. Seiring dgn waktu, kami kesulitan keuangan jd tidak bs menebus surat tanah tsb di bank.
    Baru2 ini, pemilik tanah menjual tanah tersebut ke pihak lain dan sudah deal.
    Pertanyaan saya,
    1. Bagaimana status tanah itu sekarang, sudah milik kami atau masih milik si penjual.
    2. Bagaimana kekuatan hukum kami sebagai pembeli yg cm beri dp 40jt n persiapan surat2 u/ kepemilikan tanah sudah berjalan dan sudah dibuat oleh notaris dan pbb, imb sudah resmi an
    nama kami.

    • Tanggapan

      Ibu Erika Pangestu

      Jual beli tanah dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika suami ibu belum menandatangani AJB maka hak milik atas tanah belum beralih ke suami ibu.

      Kekuatan hukum yang dimiliki suami adalah hak unntuk menagih janji si karyawan untuk menjual tanah tersebut ke suami ibu. Jika si karyawan tidak dapat memenuhi kewajibannya karena tanahnya sudah dijual ke pihak lain, maka suami ibu dapat meminta pengembalian uang disertai kerugian akibat pembatalan sepihak tersebut.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

    • Tanggapan

      Ibu Patricia Dian Ferissa

      Yayasan merupakan badan hukum yang kekayaannyaa terpisah dari kekayaan pendiri, pengurus, pengawas, dan pembina. Sebagai sebuah badan hukum, yayasan memiliki kekayaan dan juga utang. Oleh karena itu jika yayasan memiliki utang, maka utang tersebut adalah utang yayasan.

      Jika pengawas, pembina, pengurus habis masa jabatan maka harus diangkat yang baru. Pengurus, Pengawas dan Pembina tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang yayasan sepanjang Pengurus, Pengawas dan Pembina telah menjalankan tugasnya dengan benar dan tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  6. Assalamualaikum Pak Ismail,

    Saya mempunyai kasus terlibat dalam perjanjian hutang mobil dengan teman saya dengan jaminan sebuah mobil dimana ternyata mobil tersebut masih dimiliki oleh perusahaan leasing. Mobil tersebut juga sudah saya gadaikan ke teman saya yang lain untuk keperluan bisnis. Memang ini kesalahan saya karena tidak berhati2 dalam memeriksa kepemilikan mobil berhubung saya kenal baik dengan teman saya. Sekarang hutang saya belum kembali dan teman saya menghilang tanpa jejak. Mobil pun tidak tahu kemana perginya. Pihak leasing juga mencari teman saya karena mobil tersebut belum lunas dan teman saya dituduh pasal penggelapan. Pertanyaannya apakah saya bisa tersangkut dengan tuduhan penggelapan ini mengingat ketidaktahuan saya?

    Wassalam,
    Bony

    • Tanggapan

      Bapak Batara

      Wa’alaikumussalam

      Dalam peristiwa ini, meskipun bapak menyatakan tidak mengetahui bahwa mobil tersebut adalah milik perusahaan leasing, secara hukum bapak dapat terancam dianggap sebagai penadah. Sesuai dengan kebiasaan di masyarakat, seseorang yang akan membeli kendaraan sudah selayaknya meminta STNK dan BPKB. Jika penjual tidak dapat menunjukkan BPKB maka penjualan tersebut patut dicurigai. Oleh karena itu yang harus bapak lakukan adalah meminta pertanggungjawaban dari teman Bapak dan meminta pernyataan tertulis bahwa Bapak tidak tersangkut dengan penggelapan mobil tersebut.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  7. Ass pak ismail yth

    Mohon pencerahaannya
    Status saya saat ini sudah mwnjkah namun di ktp saya dan istri masih single saya info juga saat ini masuk dalam BLBI salah satu bank tapi saya berniat untuk mengajukan kpr karena status ktp yg masih single pihak sales defloper saran pake nama istri dengan status single dan saat ini berkas sudah masuk bank hny tinggal menunggu keputusan bank..
    Pertanyaannya apa resiko terburuk akan pemalsuan status tsb dan mohon petunjuknya yg terbaik yang harus kami lakukan karena jujur kami takut akan segala konsikuensi yang terjadi…
    Apakah kami bisa ganti berkas yang sudah masuk? Kami sepertinya lebih baik tidak di acc asalakan istri saya tdk bermasaah hukum.
    Terima kasih atas penjelasannya wss

    • Tanggapan

      Bapak Heru

      Agar hati menjadi tenang, sebaiknya mengganti berkas formulir dengan status menikah. Akan tetapi jika sudah terlanjur diproses, maka sebagai solusi adalah ketika isteri akan menandatangani perjanjian kredit di bank, bapak harus ikut serta tanda tangan sebagai suami dan menjelaskan statrus yang sebenarnya.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  8. Salam Kenal Pak,
    Saya Mau bertanya Apakah masalah utang piutang yang sedah sebagian dibayar masih masuk dalam pasal 378 dan pasal 372 KUHP dan apakah dimungkinkan petugas kepoliasian menahan pelaku. mohon penjelasannya

    • Tanggapan

      Ibu Atika

      Utang Piutang adalah termasuk dalam hukum perdata, sedangkan Pasal 372 dan 378 adalah pasal-pasal dalam hukum pidana yaitu penggelapan dan penipuan.

      Suatu utang piutang dapat dijadikan perkara pidana jika pada saat pembuatan perjanjian utang telah terjadi penipuan. Misal A meminjam uang kepada B dengan alasan untuk membangun rumah sakit disertai data-data. Ternyata setelah pinjaman diberikan, uang tidak digunakan untuk rumah sakit, dan data-datanya adalah palsu.

      Berdasarkan Kitab UU Hukum Acara Pidana, seseorang yang disangka melakukan perbuatan yang termasuk dalam pasal 372 dan 378, dapat ditahan.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Ismail Marzuki

  9. Assalamualikum pak Ismail
    Sy mnta tlg kasih solosi bt masalah yg kami hadapi sekeluarga
    Km 9 bersaudara,ayah sy meninggal pd th 2005,pd th 2007 kakak sy nomer 5 pinjem sertifikat an ibu utk anggunan d bank,tanpa sepengetahuan y lain ibu memberi ijin dan ikut tt d bank,th 2010 kita semua terkejut coz ada peringatan dr bank kl rmh mau d lelang coz kakak sy menunggak ang krn usaha pailit,yg membuat kita terkejut plafond kreditnya lumayan besar sekitar 700jt,pdhl kl d liat usaha kakak saat itu tdk begitu besar tp bank berani memberi kredit y bnyak.krn kakak sdh tdk sanggup membyr kita semua bingung akhirnya bank memberi opsi oper kredit an nama kakak sy y pertama,kebetulan usaha kakak sy memenuhi syarat,kita meneruskan RK kakak.kita bayar ang k bank patungan.2th berjalan rasanya kita sdh tdk mmpu lg tiap bln hanyabyr bunga ,pokok g pernah berkurang.akhirnya sy mnta keringanan pd bank coz kl terlambat slalu ancaman lelang.y ingin sy tanyakan benarkan pinjaman kakak sy nomer 5 cacat hukum krn harusnya ada persetujuan saudara2 y lain sbg ahli waris, ?
    oper kredit y d sarankan bank k kakak nomer 1 apa sesuai prosedur krn usaha pailit bolehkah d oper kredit .?
    Kita sklg berjanji akan melunasi kl aset terjual,sampai saat ini aset blm terjual,pdhl desember ini km berjanji akan menyelesaikn,apa yg mesti kami lakukan?
    Mohon solosinya,terima kasih pak Ismail,km benar2 membutuhkan bantuan bpk,dl km pernah mencoba pakai pengacara tp bank mengancam kami ktnya bank lbh kaya,lbh kuat bayar pengacara milyaran,mrk mnta scr kekelurgaan,akhirnya km bersedia kekelurgaan.
    Selama ini uang yg kita setor sdh lbh dr 200jt

    • Tanggapan

      Ibu Erna

      Wa’alaikumussalam

      Dalam kasus yang Ibu Erna sampaikan, setidaknya ada dua perjanjian yang dibuat yaitu:

      1. Perjanjian Kredit antara kakak nomor 5 dengan Bank
      2. Perjanjian Jaminan antara pemilik tanah dengan bank

      Syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah:

      1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
      2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
      3. suatu pokok persoalan tertentu;
      4. suatu sebab yang tidak terlarang

      Dalam menilai perjanjian kredit yang dibuat oleh Kakak Nomor 5 dan bank, sepanjang syarat sahnya perjanjian terpenuhi maka perjanjian tersebut sah. Kakak nomor 5 tidak memerlukan persetujuan dari saudara-saudara yang lain untuk menandatangani perjanjian kredit.
      Mengenai perjanjian jaminan, maka terlebih dahulu harus dilihat status pemilikan atas tanah yang dijadikan jaminan.
      Dalam hukum perkawinan ada dua jenis harta benda, yaitu:

      1. harta bersama suami siteri yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta ini, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta ini harus dengan persetujuan suami dan isteri; dan
      2. harta bawaan masing-masing, misalnya hadiah atau warisan. Terhadap harta ini masing-masing suami atau isteri dapat bertindak tanpa persetujuan pihak lainnya.

      UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

      Pasal 35

      (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
      (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain
      .
      Pasal 36

      (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
      (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

      Yang harus diketahui terlebih dahulu adalah, termasuk dalam jenis harta yang manakah tanah yang dijadikan jaminan ke bank itu? Apabila termasuk harta bersama, maka Ibunda harus memperoleh persetujuan suami atau ahli warisnya jika akan menjadikan jaminan atas tanah tersebut.

      Jika termasuk harta bawaan, maka ibunda dapat bertindak sendiri tanpa persetujuan siapapun juga.

      Jadi, untuk menilai sah atau tidaknya perjanjian pemberian jaminan (Hak Tanggungan), teliti dahulu jenis hartanya dan siapa yang menandatanganinya.

      Mengenai take over atas kredit, bank berhak menerima atau menolak take over tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak akan merugikan
      bank. Adanya informasi bahwa Kakak nomor 1 telah pailit, secara hukum harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (UU No. 37 Tahun 2004).

      Jadi sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan pailit, maka seseorang belum dinyatakan pailit. Bank dalam menerima permohonan take over harus berlandaskan perhitungan-perhitungan yang matang.

      Jadi, yang dapat Ibu Erna lakukan adalah:
      1. memastikan apakah tanah tersebut harta bersama (harta gono gini) atau bukan. Jika harta tersebut harta bersama maka para ahli waris harus ikut menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan.
      2. Jika harta tersebut harta bersama tetapi tidak ada persetujuan atau tanda tangan ahli waris yang lain, maka Pembeian Hak Tanggungan tersebut cacat hukum.
      3. Apabila pemberian hak tanggungan cacat hukum, maka ibu dapat memilih:
      a. Menggugat di pengadilan; atau
      b. Mengikuti saran bank untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah tentunya diharapkan hasilnya tidak memberatkabn keluarga Ibu Erna.

      Mengenai pengacara milyaran yang dibayar bank, perlu ibu ketahui bahwa dalam memutus perkara, majelis hakim akan memutus perkara berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, bukan berdasarkan mahalnya bayaran seorang pengacara.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Wassalam

      Ismail Marzuki

  10. Assalamualaikum..

    Pak isi blognya gak nambah-nambah?

    Wassalamualaikum..

    ‘Afuwwun

    ===
    wa’alaikumussalam

    Iya, saya masih belum sempat nulis…akhir-akhir ini sering tugas ke Kaltim dan Sulbar. Meskipun sekadar tulisan ringan, saya berusaha nulis dengan serius…karena apa yang tertulis harus dapat saya pertanggungjawabkan secara vertikal dan horizontal. Insya Allah sebentar lagi mau nulis lagi,,,

    Wassalam

    Ismail Marzuki

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s